Jakarta, Kompas - Pemerintah menunda pembangunan tujuh proyek jalan tol yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi krisis keuangan global yang diperkirakan akan mempersulit pihak swasta dalam memperoleh sumber pembiayaan proyeknya.
Deputi V Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bambang Susantono mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (23/12), seusai membuka ”Diskusi Nasional, Infrastruktur Indonesia: Proyeksi Kinerja Kerja Sama Pemerintah Swasta 2009 Sektor Transportasi dan Jalan”.
Tujuh jalan tol yang akan ditunda pembangunannya adalah Pandaan-Malang (37 kilometer) dengan total investasi Rp 2,85 triliun; Medan-Binjai (15,80 km) nilai proyeknya Rp 0,97 triliun; Medan-Kuala Namu-Tebing Tinggi (60 km) senilai Rp 2,60 triliun; dan Palembang-Indralaya (22 km) senilai Rp 0,49 triliun.
Selain itu, ruas Tegineneng- Babatan (51 km) senilai Rp 2,80 triliun; Pasir Koja-Soreang (15 km) senilai Rp 0,52 triliun; dan Sukabumi-Ciranjang (31 km) senilai Rp 1,48 triliun.
Menurut Bambang, penundaan dilakukan agar proyek jalan tol tidak bertumpuk pada tahun 2009. Penumpukan pada tahun yang sama dikhawatirkan akan memengaruhi kemampuan pembiayaan swasta yang akan melaksanakan pembangunannya.
Sumber pembiayaan proyek diperkirakan akan mengalami pengetatan pada tahun 2009 sehingga tidak mudah didapatkan oleh perusahaan pembangun jalan tol, terutama sumber pendanaan proyek luar negeri.
Pengetatan likuiditas
Saat ini, lanjut Bambang, terjadi pengetatan likuiditas di pasar keuangan dunia sehingga kucuran dana untuk kredit investasi dari lembaga-lembaga keuangan internasional menjadi sulit.
”Ini yang harus kami antisipasi. Tahun 2009 itu sumber dananya terbatas, tetapi jumlah proyek yang perlu didanai sangat banyak. Atas dasar itu, kami ingin agar pembangunan proyek infrastruktur bisa jauh lebih fokus. Sebab, kita tidak hanya perlu jalan tol, tetapi juga pembangkit listrik. Oleh karena itu, dengan sumber dana yang terbatas, kami fokuskan pada proyek yang sangat dibutuhkan,” ujar Bambang Susantono.
Penundaan ketujuh proyek tol tersebut, tutur dia, dilakukan hingga kondisi pasar modal membaik. Dengan demikian, penundaan ketujuh proyek tol ini berbeda dengan penundaan proyek tol Yogyakarta-Solo.
”Proyek tol Yogyakarta-Solo itu perlu dipertimbangkan lagi kondisi sekitarnya, sebab masih ada jalan arteri dan penduduk pun masih bisa menggunakan kereta api,” ujar Bambang.
Pekan lalu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin Manurung mengatakan, banyak proyek jalan tol yang tidak diminati investor.
Akan tetapi, karena proyek jalan tol seperti Medan-Kuala Namu sangat penting untuk mobilitas masyarakat ke bandara, ada kemungkinan akan dibangun oleh pemerintah.
Dana pembangunannya akan meminjam dari negara donor dengan suku bunga yang rendah. Sebelumnya, pemerintah juga membangun sendiri tol akses Tanjung Priok (Rorotan-Cilincing-Tanjung Priok-Ancol) sepanjang 12 kilometer.
Biaya konstruksi jalan tol tersebut berasal dari pinjaman Japan International Bank for International Cooperation (JBIC).
Jangan dipaksakan
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menegaskan, jangan memaksakan pembangunan jalan tol yang tidak layak secara ekonomi.
”Beberapa proyek jalan tol yang ditunda pembangunannya juga berada di luar Jawa. Saya berpikir jalan biasa masih memadai. Bila dipaksakan sehingga lalu lintas hariannya rendah, proyek merugi,” ujar Djoko.
Untuk jalur tol yang berimpit dengan jalur kereta api, sebaiknya tidak usah dibangun. ”Tol Pasir Koja-Soreang sejajar dengan jalur KA Cikudapateuh-Banjaran- Soreang, tol Sukabumi-Ciranjang sejajar dengan jalur KA Sukabumi-Cianjur-Bandung, dan tol Pandaan-Malang sejajar jalur KA Surabaya-Malang. Jadi, seharusnya tak perlu dibangun karena memboroskan uang,” ujar dia. (OIN/RYO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar