Senin, 29 Juni 2009

Mewirausahakan Birokrasi?

Alois A Nugroho

Etis tidaknya pengusaha menjadi calon presiden atau calon wakil presiden merupakan salah satu topik aktual dalam komunikasi politik kita (Kompas, 20/6/2008).

Topik ini dapat ditinjau secara normatif pada tataran deontologis (Paul Ricoeur, 2007). Namun, dalam konteks kampanye politik, topik ini tidak lepas dari retorika politik yang tertuju kepada sentimen (passion) yang lekat pada kata ”pengusaha” dalam sejarah bisnis kita (Jakob Oetama, 2001; Rhenald Kasali, 2008). Pada tataran ”kebijaksanaan praktis” (Charles Taylor, 1992), yang deontologis tetap harus dikombinasi dengan yang historis agar kita dapat memilih berdasarkan keutamaan yang oleh Aristoteles disebut phronesis (prudence) (Paul Ricoeur, 2007).

Pengusaha

Secara normatif, seorang pengusaha tetaplah seorang warga negara, berkedudukan sama dengan warga negara lain dalam hukum dan pemerintahan. Sejauh memenuhi persyaratan, hak seorang wirausaha untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai presiden dijamin hukum. Pemilih yang bijaksana ialah pemilih yang tidak menyisihkan peluang seorang wirausaha hanya karena dia wirausaha. Kampanye yang mendiskreditkan capres-cawapres yang pengusaha hanya karena mereka pengusaha tak hanya merupakan kampanye negatif, tetapi juga merupakan kampanye hitam (Lynda Lee Kaid, 2000).

Pertama, kampanye hitam memuat ketidakadilan terhadap pengusaha. Padahal, proses pemilu presiden harus diletakkan dalam ”hasrat manusia untuk hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam institusi yang adil” (Paul Ricoeur, 2007). Kampanye hitam antipengusaha hanya akan membenarkan keluhan bahwa pengusaha adalah warga yang paling mengalami diskriminasi di seluruh dunia (Ayn Rand, 1999).

Kedua, kampanye hitam juga memasyarakatkan ”kesesatan berpikir”, yang menolak seseorang hanya karena ”label”, bukan karena gagasan, pemikiran, atau rencana bagi kepentingan publik. Kampanye hitam membuat kita menjauhi ”tujuan nasional”, utamanya ”mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan ialah keperluan ”mewirausahakan birokrasi” (David Osborne/Abdul Rosyid, 2003). Menghadapi persaingan global, semboyan birokrasi ”kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah” atau ”kalau dapat diperlambat, kenapa dipercepat” merupakan anakronisme yang harus masuk kitab sejarah. Pemilu legislatif dan pemilu presiden merupakan saat-saat tepat untuk ”banting setir”.

Tantangan historis

Namun, harus diakui, secara pragmatis pesan kampanye negatif yang antipengusaha itu sudah mengikuti kaidah utama praktik komunikasi, know your audience (Gary Radford, 2004). Dalam uraian tentang perlunya menciptakan bisnis besar (powerhouse) yang dapat menjadi ikon, penyerap tenaga kerja, lokomotif pertumbuhan, sumber pajak, Rhenald Kasali juga mengeluhkan adanya sentimen negatif masyarakat terhadap bisnis besar (Rhenald Kasali, 2008).

Jakob Oetama bergerak lebih jauh dengan menganalisis sebab- sebab munculnya sentimen negatif terhadap pengusaha (Jakob Oetama, 2001). Ada lima sebab yang disebutkan. Pertama, pandangan budaya tradisional (Jawa utamanya); kedua, ideologi para pendiri bangsa; ketiga, sistem sosial kolonial; keempat, crony capitalism dan, kelima, kesenjangan kaya-miskin.

Pandangan tradisional Jawa menganggap pelaku bisnis itu tidak sepi ing pamrih dan berorientasi materi, karena itu negatif (Niels Mulder/Alois Nugroho, 1982).

Banyak pendiri bangsa kita meyakini, kapitalisme adalah biang dari kolonialisme. Pemerintah kolonial juga dianggap membuat inlanders (bumiputra) menjadi een natie van koelies (hingga kini di Malaysia dan sebagainya), sementara golongan Eropa (europeezen) dan Timur Asing (vreemde oosterlingen) punya kesempatan berbisnis. Bisnis kroni marak pada era Orde Baru (Yoshihara Kunio, 1990) dan melingkarkan tanda tanya pada era Reformasi dalam kasus-kasus semisal Newmont, Freeport, dan Lapindo. Kesenjangan kaya miskin masih tampak tidak hanya dalam data Badan Pusat Statistik atau Bank Dunia, tetapi bahkan di jalan-jalan protokol Ibu Kota.

Faktor-faktor yang berasal dari budaya Jawa dan tata kolonial sudah mengalami perubahan besar. Bahwa ”investasi” merupakan kata kunci penting dalam agenda administrasi dan kampanye pilkada di kabupaten-kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas (Gondo Mahfudz, 2008) merupakan bukti penting. Perilaku administratif pasangan Jokowi-Rudy dalam menangani ”kapitalis marhaen” di ”basis priayi” Solo menunjukkan perniagaan bukan lagi wilayah kasar dalam dunia simbolisme Jawa.

Ini berarti, label ”pengusaha” saja tidak cukup untuk menjadi alasan tak memilih seorang capres. Namun, itu tak juga berarti, seorang pengusaha wajib dipilih hanya berdasarkan hak normatif dengan diperkuat oleh keperluan ”mewirausahakan birokrasi”. Dalam konteks persepsi publik terhadap bisnis, seorang capres— pengusaha atau bukan—harus diuji sikap, program, dan rekam jejaknya menyangkut tiga hal: sistem ekonomi yang sesuai dengan UUD proklamasi, pemberantasan bisnis kroni, dan pengurangan kesenjangan kaya-miskin.

Alois A Nugroho Guru Besar Etika pada Fakultas Ilmu Administrasi Unika Indonesia Atma Jaya

Tidak ada komentar: