KOMPAS/ANTONY LEE

Sejumlah rumah masih belum dibongkar di jalur yang dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I Semarang-Ungaran di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, seperti terlihat hari Rabu (8/7). Pemkab Semarang segera mengosongkan lahan itu karena warga sudah diberi konsinyasi. Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa sejauh ini baru 19 persen.

Trans-Jawa Tersendat

Kamis, 9 Juli 2009 | 04:16 WIB

Jakarta, Kompas - Pembebasan lahan untuk Jalan Tol Trans-Jawa, yang akan menghubungkan Jakarta dan Surabaya, realisasinya baru 19 persen. Dari kebutuhan lahan seluas 4.658 hektar, yang dibebaskan baru 885 hektar. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara terbaik jika ingin jalan tol tersebut segera dibangun.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengadaan Lahan Departemen Pekerjaan Umum Wijaya Seta, terdapat beberapa kendala pembebasan lahan, antara lain, adalah masyarakat mematok harga terlalu tinggi.

”Lalu, ada investor yang lambat menyerahkan uang untuk lahan sehingga kerja Panitia Pembebasan Lahan terhambat,” kata Wijaya di Jakarta, Rabu (8/7).

Dalam catatan Kompas, hingga November 2007, lahan untuk Tol Trans-Jawa baru dibebaskan 75 hektar. Memang ada kemajuan hingga Juli ini, tetapi masih relatif lambat. Padahal, pemerintah menjanjikan tol dari Jakarta hingga Surabaya terhubung tahun 2010.

Proyek tol yang pembebasan lahannya lancar, kata Wijaya, adalah Solo-Ngawi, Cikampek- Palimanan, dan Semarang-Solo.

Perlakuan khusus diberikan pada Tol Solo-Mantingan-Ngawi (90,10 kilometer) dan Ngawi-Kertosono (87,02 kilometer). Karena dinilai tak layak finansial, pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut menggunakan dana APBN.

”Dari dana yang dialokasikan pemerintah di Solo-Mantingan- Ngawi Rp 260 miliar, malah terserap seluruhnya,” kata Wijaya.

Oleh karena itu, Wijaya menyatakan lebih setuju bila seluruh biaya pembebasan lahan tol diambil dari APBN.

Lebih murah

Berdasarkan penghitungan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), untuk membangun Tol Trans-Jawa dibutuhkan dana Rp 40 triliun. Dana itu termasuk Rp 4 triliun untuk pembebasan lahan.

”Kami terus mendekati pemerintah supaya pemerintah yang membebaskan lahan,” kata Direktur Operasional PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Hudaya Arryanto dalam Rapat Umum Pemegang Saham CMNP, pekan lalu.

Akhir Juni lalu, di hadapan Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU, Lembaga Penelitian Korea Transport Institute (Koti) menyarankan agar Pemerintah Indonesia membangun sendiri jaringan jalan tol di Sumatera. Alasannya, biaya membangun bisa lebih murah dan cepat selesai.

”Kami telah berpengalaman membangun 3.000 jalan tol di Korea. Dan, ternyata lebih baik dibangun oleh pemerintah,” kata Jo Junhaeng, Project Manajer Research Associate of Koti.

Sementara itu, kantor berita Antara mewartakan, PT Nusantara Infrastruktur Tbk (META) sedang merampungkan rencana akuisisi satu ruas tol di Jawa Barat. Namun, tak disebutkan lokasinya.

Sebelumnya, META mengakuisisi jalan tol Jakarta-Bumi Serpong Damai Tangerang, Bosowa-Makassar, dan Tol Bandara Makassar Seksi IV. (RYO)