Ekonomi Keuangan

Menghadapi FTA

2010-01-21T14:41:00.001+07:00

Priyo Suprobo
Rektor ITS

Perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Cina yang membuka lembaran baru di tahun 2010 ini disikapi dengan konotasi pesimistis ibarat 'tsunami' oleh banyak pengamat. Diperkirakan ada 10 sektor yang berpotensi termarginalkan serta berdampak PHK sekitar tujuh juta tenaga kerja, karena lemahnya daya saing. Di antaranya industri permesinan, besi baja, alas kaki, makanan minuman, petrokimia, plastik, dan pertanian.

Lemahnya daya saing secara global seharusnya memacu semua stakeholder bisnis, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat intelektual untuk duduk bersama menyelaraskan energi untuk bersaing. Tulisan berikut berhubungan dengan peran intelektual akademisi dan pendidikan dalam mensinergikan stakeholder untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi dampak 'tsunami' perdagangan bebas.

Daya saing dan pengaruhnya
Daya saing menjadi jargon populer di era globalisasi. Negara dengan daya saing tinggilah yang akan memenangkan persaingan bebas. Model penilaian daya saing suatu negara secara relatif terhadap negara lain diwujudkan dalam berbagai model, antara lain, Human Development Indexes (HDI), Global Competitiveness Indexes (GCI), dan sebagainya. Salah satu komponen daya saing merujuk pada model GCI berhubungan dengan kualitas pendidikan tinggi dan pelatihan (training). Kualitas pendidikan tinggi dan training dalam model GCI dikelompokkan sebagai faktor stimulus bagi penggerak efisiensi ekonomi suatu negara. Selain hal tersebut, maka kemampuan berinovasi dianggap sebagai faktor stimulus bagi penggerak ekonomi inovatif.

Dari model GCI tersebut, maka spirit dari faktor efisiensi dan inovasi tersebut sebenarnya adalah penerjemahan dari konsep Knowledge Based Economic (KBE). Sebagai negara dengan kapasitas sumber daya alam yang berlimpah, maka kita akan memperoleh hasil yang optimal apabila KBE mampu diaplikasikan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Kemampuan untuk mensinergikan KBE untuk mengelola sumber daya alam melimpah, atau Resources Based Economic (RBE) akan meningkatkan daya saing. Efek domino dari peningkatan daya saing adalah penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa, dan penguatan pilar ekonomi maupun iptek yang inovatif sebagai komponen penting daya saing.

Spirit entrepreneur
Model daya saing tentunya membutuhkan keterpaduan strategi serta keselarasan program antar-stakeholder. Keterpaduan strategi bisa diperoleh bila road map nasional pengembangan antardepartemen fungsional saling connected dan alligned. Tentunya hal ini membutuhkan visi, kepemimpinan, dan good will dari ketiga komponen stakeholder Bussiness, Intelectual, Government (BIG) (Bisnis, Intelektual, dan Government). Selain itu, faktor kondusif yang harus ditumbuhkan di seluruh stakeholder adalah spirit entrepreneur.

Spirit entrepreneur tidaklah mutlak hanya untuk kalangan pebisnis, tetapi spirit entrepreneur yang basis utamanya adalah kreativitas dan inovasi sekarang ini telah diaplikasikan secara luas di segala bidang. Kita kenal istilah intrapreneur sebagai entrepreneur dari para profesional di perusahaan, sociopreneur adalah entrepreneur di bidang pemberdayaan masyarakat, hingga birokat entrepreneur adalah entrepreneur yang mengubah sistem kerja birokrasi menjadi automatikrasi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, maka baik pemerintah, bisnis, maupun intelektual (selanjutnya disingkat BIG : Bussiness, Intelectual, Government) perlu berbagi tugas. Pemerintah sebagai mediator kebijakan seharusnya menciptakan kebijakan yang secara socioengineering telah dikaji dampak positifnya bagi analisis persaingan bisnis nasional maupun tujuan strategis nasional. Sebagai contoh yang bisa dikemukakan adalah pilihan strategis Cina apakah mendukung industri padat karya atau industri teknologi tinggi. Menperindag Cina, Zhong San, mengatakan bahwa mengekspor satu unit pesawat Boeing 747 yang diproduksi Cina adalah lebih rendah manfaat ekonomisnya dibandingkan nilai ekspor yang sama dengan cara mengekspor 30 juta potong kaus buatan Cina.

Dari sisi bisnis, maka dibutuhkan pebisnis andal yang berjiwa 'nasionalis' dengan kultur agresif, pantang menyerah, serta jujur. Adapun dari sisi intelektual, maka pendidikan tinggi sebagai sumber utama penciptaan intelektual harus mampu membentuk karakter mahasiswanya sebagai manusia unggul dan berbudi luhur.

Mengingat bahwa daya saing berbasis pendidikan tinggi yang inovatif hanya bisa diperoleh dengan menggabungkan strategi bersaing dan disesuaikan dengan tujuan strategis nasional, maka pendidikan tinggi, baik yang berbasis iptek maupun sosial, sudah seharusnya membuka perspektifnya dengan cara mengajarkan ilmu manajemen, ilmu manajemen strategis, dan ilmu entrepreneurship sebagai bagian dari penciptaan suasana akademis 'berdaya saing'. Selain itu, ilmu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat perlu diberikan sebagai pelengkap dalam memahami tujuan strategis nasional yang berbasis kebutuhan lokal.

(-)

Perdagangan Bebas

2010-01-21T14:40:00.001+07:00

Oleh Umar Juoro

Perdagangan bebas ASEAN-Cina secara penuh mulai dilaksanakan pada Januari 2010. Berbagai pihak menyampaikan kekhawatirannya terhadap akibat yang ditimbulkan dari perdagangan bebas, yaitu terempasnya produk-produk dalam negeri melawan produk-produk Cina yang lebih murah dan banyak jenisnya. Produk-produk yang dihasilkan Indonesia adalah sejenis dengan produk-produk Cina.

Kalangan pengusaha, politisi, dan banyak pengamat meminta ditundanya pelaksanaan perdagangan bebas ini. Dari kalangan pemerintah sendiri, menteri Perindustrian mengusulkan penundaan pelaksanaan perdagangan bebas ini. Sementara itu, menteri Perdagangan menyatakan bahwa perdagangan bebas ini harus tetap dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan. Penundaan dapat dilakukan pada pos tarif tertentu, itu pun harus dengan persetujuan negara ASEAN lain juga Cina.

Pelaksanaan perdagangan bebas juga akan menurunkan penerimaan dari bea cukai yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun. Sebelum pelaksanaan perdagangan bebas dengan Cina sekalipun, aparat bea cukai cukup kewalahan dalam mengatasi penyelundupan barang-barang dari Cina.

Bagi konsumen, perdagangan bebas memberikan keuntungan yang besar karena harga barang menjadi murah dan lebih banyak pilihan. Sebelum perdagangan bebas dengan Cina, produk-produk Cina telah banyak kita dapatkan baik secara legal maupun ilegal dalam berbagai jenis dan dipasarkan di berbagai tempat. Konsumen pada umumnya menyukai produk Cina ini karena murah harganya. Apalagi, banyak produk Cina yang merupakan pemalsuan dari barang-barang dengan merek terkenal dengan harga yang sangat murah.

Cina mempunyai kemampuan produksi yang sangat besar. Selain upah pekerja yang relatif murah, Pemerintah Cina memberikan fasilitas yang besar baik dalam bentuk dukungan infrastruktur yang memadai maupun bunga kredit yang rendah. Pemerintah Cina membangun infrastruktur besar-besaran yang membuat produksi dan distribusi barang sangat terdukung. Bank-bank yang dimiliki pemerintah juga memberikan kredit dengan bunga yang sangat rendah. Selain itu, mata uang yuan dibuat relatif lemah terhadap dolar sehingga mendorong daya saing produk-produk Cina di pasar luar negeri.

Keadaan di Indonesia hampir merupakan kebalikannya. Para pengusaha di industri manufaktur menghadapi permasalahan serius berupa buruknya infrastruktur. Pasokan listrik tidak memadai. Sarana jalan dan pelabuhan tidak mendukung distribusi yang efisien. Bunga pinjaman bank juga tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan terus menghambat kegiatan produksi. Tambahan lagi, masih banyaknya pungutan yang menambah biaya tinggi. Dalam keadaan seperti ini, sangat sulit bagi produk Indonesia untuk bersaing dengan produk Cina bahkan di pasar dalam negeri. Sekarang ini defisit perdagangan Indonesia dengan Cina mencapai sekitar 3 miliar dolar AS dan kemungkinan akan meningkat lagi.

Namun, kalau kita menganalisis lebih jauh lagi. Adalah tidak mungkin seluruh kegiatan produksi terpusat di Cina. Upah pekerja di Cina terus mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari Indonesia. Importir dari banyak negara juga tidak mau sepenuhnya tergantung pada Cina karena risikonya terlalu tinggi. Cina juga belum kompetitif dalam produk-produk dengan kualitas dan teknologi yang lebih tinggi. Tambahan lagi, perusahaan Cina juga berupaya untuk melakukan ekspansi kegiatan produksi di luar negeri.

Investasi di Cina sudah sangat besar dengan PMA melebihi 50 miliar dolar AS. Cadangan devisanya juga demikian besar mencapai lebih dari 2 triliun dolar AS sebagai hasil dari surplus perdagangan yang sangat besar. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, mata uang yuan akan terapresiasi dan harga-harga aset di Cina akan menjadi mahal untuk kemudian menyebabkan besarnya gelembung yang akan membahayakan ekonomi.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan nomor tiga di Asia setelah Cina dan India. Perekonomian Indonesia juga masuk ke dalam 20 besar dunia. Selain pasar yang besar, Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam. Karena itu, minat untuk melakukan investasi di Indonesia sangatlah besar, termasuk dari Cina. Jika kita dapat memfasilitasinya dengan lebih baik, kegiatan produksi dapat dilakukan di Indonesia baik melalui patungan maupun sepenuhnya perusahaan asing. Karena itu, sebaiknya perusahaan Indonesia melakukan sinergi untuk memanfaatkan besarnya pasar ASEAN-Cina. Penundaan perdagangan bebas sifatnya sementara. Cepat atau lambat, legal atau melalui penyelundupan, barang-barang Cina akan masuk ke Indonesia secara besar-besaran.

Tentu saja kita harus melindungi produsen dalam negeri, dengan sedapat mungkin menunda pelaksanaan perdagangan bebas. Kita juga harus meningkatkan daya saing mereka dengan memperbaiki infrastruktur, dan akses pada modal yang lebih murah. Langkah-langkah untuk mencegah tidak fair-nya persaingan juga harus dilakukan. Kriteria nontarif harus ditentukan Indonesia yang menguntungkan produsen dalam negeri. Namun, kita juga harus realistis dengan perkembangan di sekitar kita. Kemunculan Cina yang sekarang ini adalah perekonomian terbesar nomor tiga dan dalam beberapa dekade ke depan, akan menjadi perekonomian terbesar di dunia tidaklah dapat dibendung. Dalam hal tertentu kita kalah dalam persaingan dengan Cina, namun banyak yang dapat kita lakukan bersama untuk saling menguntungkan.

Perkembangan Cina yang diikuti oleh India merupakan fenomena terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di Asia banyak yang memperkirakan akan mengikuti perkembangan Cina dan India, jika kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan dunia usaha sesuai. Dengan kata lain, perkembangan Cina akan memberikan kesempatan lebih besar bagi Indonesia untuk berkembang. Sejarah memperlihatkan bahwa perkembangan Cina dan India sejalan dengan perkembangan Nusantara.

Asia mengalami keterbelakangan karena kolonialisme Barat. Bahkan, dalam hadis dinyatakan ''tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.'' Perkembangan Cina juga akan membawa perkembangan negara-negara berkembang yang telah membangun kerja sama dengan Cina, termasuk negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, UEA, dan

Dilema Perbankan Syariah

2010-01-15T16:21:00.000+07:00

Ahmad Ifham Sholihin - suaraPembaca

Jakarta - Semangat kuat tapi tenaga kurang. Inilah sedikit evaluasi tentang kinerja perbankan syariah. Segenap penggiat Bank Syariah harus bekerja lebih keras dan serius lagi jika ingin bersaing memenangkan pasar perbankan.

Berdasarkan Statistik Perbankan dan Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia aset Bank Syariah (termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - BPRS) pada akhir tahun 2005 mencapai Rp 21,5 triliun, dan saat ini (data September 2009) mencapai Rp 60 triliun sehingga ada kenaikan Rp 38,5 triliun. Bandingkan dengan aset bank konvensional pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 1,469,8 triliun, melesat tajam menjadi Rp 2,388,6 triliun sehingga ada kenaikan sekitar Rp 919 triliun. Jelas, bank konvensional mengalami peningkatan aset 24 kali lipat dibandingkan dengan bank syariah.

Di samping itu penerapan manajemen risiko yang kurang optimal menyebabkan prestasi buruk dalam hal Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (kategori Kurang Lancar – Macet) yang mencapai 5,72% (di atas batas maksimal yang ditentukan BI yaitu 5%).

Pembiayaan Bermasalah BPRS lebih parah, yaitu 8,2%. Dalam hal penambahan jaringan kantor Bank Syariah (termasuk BPRS) sebenarnya cukup agresif dengan menambah 594 jaringan (selama tahun 2005 – September 2009). Jumlah ini belum termasuk lebih dari 1.770 jaringan bank konvensional yang dijadikan sebagai Office Channeling serta kantor pos yang juga dilibatkan sebagai jaringan layanan bank syariah. Bandingkan dengan bank konvensional yang hanya menambah 444 jaringan dalam kurun waktu yang sama. Jumlah ATM bank syariah juga cukup memadai karena bank syariah menggunakan jaringan ATM bank konvensional.

Data tersebut menunjukkan adanya infrastruktur yang cukup memadai bagi bank syariah untuk menggarap pasar perbankan yang ada. Estimasi market size pasar perbankan menurut KARIM Business Consulting (tahun 2003) adalah Sharia Loyalist (1%), Conventional Loyalist (25%), serta Floating Mass (74%). Jika bank konvensional tidak mungkin menggarap Sharia Loyalist yang mutlak mengharamkan bunga bank justru bank syariah memiliki peluang untuk bisa menggarap semua pasar perbankan termasuk Floating Mass sebagai pasar mengambang dan Conventional Loyalist yang mementingkan return kompetitif serta layanan prima.

Tantangan dan Peluang
Konsep citra dan positioning bank syariah adalah lebih dari sekedar bank dengan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta bebas dari riba, gharar (penipuan), maysir (spekulasi), dan hal-hal lain yang tidak sesuai syariah. Namun, mengapa laju bank syariah seakan tersendat.

Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa bank syariah dan bank konvensional hanya beda istilah dan akad. Sedangkan prakteknya kurang lebih sama saja. Inilah salah satu faktor penyebab masyarakat (yang heterogen dan crowded) menjadi ragu dengan bank syariah. Apalagi masyarakat terbiasa menggunakan sistem perbankan konvensional yang masih unggul dari sisi return, kemudahan, teknologi, akses, jaringan, dan layanan prima.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa terpenuhi jika didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI) yang memadai. Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur BI dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), menyatakan bahwa di Indonesia sudah ada lebih dari 100 perguruan tinggi yang membuka jurusan atau studi perbankan syariah.

Jumlah ini belum termasuk pesantren dan madrasah. Sebuah potensi besar untuk memenuhi kebutuhan SDM bank syariah yang mencapai 42 ribu orang dalam waktu 5 tahun ke depan. Tentu bukan hanya SDM sekedarnya karena mereka harus paham konsep, praktek, sekaligus patuh terhadap aturan perbankan syariah.

Di samping itu saat ini juga sudah tersedia aplikasi Core Banking System (CBS) bank syariah, baik PC based, platform AS/400, maupun web based yang bisa mengakomodir semua kebutuhan transaksi perbankan syariah dalam jumlah jaringan yang banyak, akses mudah, proses cepat, teknologi canggih, user friendly, serta kemudahan-kemudahan yang lain. Kurangnya dana ditengarai menjadi kendala utama bank syariah dalam menyediakan infrastruktur TI yang canggih.

Belum lagi faktor Marketing Public Relations (PR) bank syariah yang seakan tidak ada aktivitas. Biaya promosi yang dikeluarkan bank syariah juga jauh di bawah bank konvensional. Coba bandingkan biaya promosi total bank syariah tahun 2007 sebesar Rp 91 miliar. Ternyata lebih besar biaya promosi satu produk BRI Britama yang mencapai lebih dari Rp 96 miliar. Dan, ternyata pada periode Januari – September 2009 ini seluruh bank syariah pun hanya mampu mengeluarkan biaya promosi sebesar Rp 92 miliar.

Rasanya memang tidak adil jika head to head membandingkan antara kemampuan promosi bank syariah dengan bank konvensional yang notabene sudah mapan dan memiliki dana cukup untuk promosi. Namun, bank syariah bisa dengan cerdas mengoptimalkan fungsi kotak ajaib (televisi) dengan berbagai strategi efektif namun efisien.

Televisi masih menjadi primadona masyarakat luas untuk menjadi sumber informasi, hiburan, sekaligus "teman hidup" yang bisa masuk ke ruang publik maupun pribadi.Publikasi melalui media televisi ini bisa dilakukan secara efektif, efisien, bahkan gratis jika penggiat bank syariah mampu dengan cermat dan kreatif melihat peluang.

Bank syariah bisa melakukan berbagai kegiatan yang bisa menjadi "konsumsi kamera televisi". Seperti kegiatan-kegiatan yang melibatkan publik figur, hot issue, atau trend. Di sisi lain bank syariah patut merasa beruntung karena memperoleh dukungan dari berbagai komponen.

Presiden, DPR, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, DSN MUI, serta dukungan dari berbagai pihak terus mengalir seiring pertumbuhan dan kebutuhan industri perbankan syariah. Permisivitas terhadap pajak murabahah dan sukuk juga merupakan dukungan yang luar biasa dari pemerintah.

Dukungan-dukungan ini harus diikuti dengan keseriusan seluruh penggiat bank syariah untuk melakukan langkah konkret menyuguhkan sebuah produk atau jasa atau layanan bank yang memihak pada kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank juga merupakan support fenomenal dalam hingar bingar tumbuh kembang bank syariah. Namun, fatwa ini akan menjadi bumerang jika tidak diikuti dengan kekuatan bank syariah dalam menggerakkan segenap public figure panutan masyarakat (yang mayoritas muslim) untuk menggunakannya.

Faktor psiko sosio kultural masyarakat Indonesia yang majemuk ini masih bergantung pada teladan. Bunga bank konvensional diharamkan. Namun, jika berbagai komponen seperti ormas Islam, partai Islam, ulama, dan komponen panutan lain tidak memberikan teladan, masyarakat yang mayoritas muslim ini akan semakin tidak yakin dengan nilai lebih bank syariah. Akhirnya, bank syariah hanya akan dianggap sebagai sekedar alternatif. Bukan solusi.

Ahmad Ifham Sholihin,
Sharia Business Consultant – PT Anabatic Teknologi Indonesia

Hikmah Pembangunan Masa Lalu untuk Masa Kini

2010-01-15T09:37:00.001+07:00

Jumat, 15 Januari 2010 | 03:01 WIB

Emil Salim

Hari Kamis (14/1), Penerbit Buku Kompas meluncurkan buku Pengalaman Pembangunan Indonesia- Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro dari tahun 1963 hingga 1996 menggambarkan pengalamannya dalam membangun Indonesia di masa Orde Baru. Jika masa ini sudah lewat, timbul pertanyaan masih relevankah isi buku ini bagi generasi masa kini dan nanti? Hikmah apakah yang bisa ditarik dari buku ini?

Buku ini ditulis oleh seorang profesor ekonomi sehingga segera tampak betapa inner logic ekonomi memengaruhi cara pandang dan berpikir sang penulis. Ilmu ekonomi bertumpu pada logika bahwa harga keseimbangan terbentuk bila penawaran bertemu dengan permintaan. Sifat pasar bisa berbeda, serbaliberal, monopoli, berencana atau lain- lain. Namun, akhirnya yang dituju adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Ketika pada tahun 1972 meledak krisis pangan yang parah dan harga melonjak tinggi, terdapat laporan produksi beras yang cukup tinggi dari pejabat pertanian daerah, sedangkan Biro Pusat Statistik mengungkapkan produksi beras lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selaku Ketua Bappenas, Widjojo Nitisastro menginstruksikan agar yang dijadikan patokan adalah ”harga beras pada musim panen” dan bukan perkiraan jumlah produksi yang simpang siur. Inner logic ekonomi berkata, pada musim panen pasokan beras naik sehingga harga beras mestinya tidak naik. Bila ada kenaikan, produksi pada musim panen lebih rendah dengan sebelumnya.

Asas efisiensi

Pelajaran kedua yang bisa ditarik adalah penerapan asas efisiensi yang secara sederhana terungkap dalam lima pertanyaan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono ketika berhadapan dengan tuntutan departemen mengajukan anggaran proyek, yakni: pertama ”apakah perlu membangun proyek itu?” Kalau ini dijawab positif, pertanyaan berikut adalah ”apakah perlu sebesar itu ukuran proyeknya?” Kemudian, menyusul pertanyaan ”apa perlu sekarang, apa betul urgen mendesak?” Lalu ”apakah biaya bisa diturunkan?” Akhirnya masih menyusul permintaan untuk mengajukan studi kelayakan untuk dikaji oleh para ahli.

Tersimpul dalam pertanyaan sederhana Sudharmono ini prinsip efisiensi kegunaan, pertimbangan ukuran besar, faktor urgensi waktu dan faktor biaya. Untuk dicek dengan studi kelayakan proyek. Setelah terjawab ini semua barulah proyek ini bisa lolos.

Hikmah ketiga, diterapkannya dalil ”berpegang teguh pada sasaran yang ditetapkan” dalam bahasa manajemen maintenance of the objectives. Ketika pada Januari 1986 Presiden Soeharto menyatakan tidak akan mendevaluasi rupiah, maka komitmen pemerintah ini harus dilaksanakan. Akan tetapi, harga minyak bumi kemudian jatuh sehingga penerimaan devisa berkurang dengan tajam dan nilai tukar rupiah merosot turun. Dan orang menukar rupiah yang overvalued dengan mata uang asing.

Tujuan kebijakan pembangunan adalah mengusahakan stabilisasi ekonomi dan ini memerlukan nilai tukar yang stabil pada tingkat keseimbangan yang bisa dipikul anggaran. Jika nilai tukar rupiah overvalued, maka devisa akan dikuras sehingga membahayakan stabilitas rupiah. Maka, demi maintenance of the objective mencapai ekonomi stabil, Presiden ”menarik janjinya” dan mendevaluasi rupiah pada tahun 1986.

Kerja ”all-out”

Pelajaran keempat adalah semangat kerja habis-habisan, all out to get things done. Untuk mencapai sasaran swasembada pangan, segala keperluan petani harus sampai ke tangan di lapangan. Bibit unggul PB-5, pupuk, dan saluran irigasi harus tersedia pada waktunya. Dan peranan Bulog membeli padi pada waktu harga turun dan menjual pada waktu harga naik. Jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional direhabilitasi untuk kelancaran arus pasokan input ke petani dan pembelian output dari petani. Untuk potong lajur birokrasi, jalan pintas diambil untuk menurunkan anggaran langsung dari pusat ke lapangan dengan pola ”Proyek Inpres, Instruksi Presiden”. Irigasi sekunder dan primer perlu semen, maka pabrik semen dibangun. Pupuk dibutuhkan banyak, maka pabrik pupuk dibangun. Tak banyak seminar di masa itu, pertemuan lebih banyak dengan petani di tingkat desa. All out to get things done adalah suasana yang hidup mengejar sasaran swasembada pangan yang dicapai pada tahun 1984.

Pelajaran kelima adalah posisi seorang intelektual yang dibedakan dengan ”pekerja intelek” (intellectual worker). Seorang ”pekerja intelek” adalah seorang ”tukang intelek” yang ”menjual otaknya” kepada pembeli tanpa memedulikan ”untuk apa hasil otaknya dipakai”. Seorang ”pekerja intelek” semata-mata mengembangkan ilmu dan menghasilkan karya hasil otaknya dengan imbalan, titik. Sesudah itu, tanggung jawab pembeli hasil otak.

Berbeda halnya dengan seorang ”intelektual” yang pada asasnya adalah seorang ”pengkritik sosial” (social critic) dan bekerja mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, lebih berperikemanusiaan, dan lebih rasional. Dengan demikian, intelektual itu tumbuh menjadi hati nurani masyarakat, the conscience of the society, yang mendambakan perubahan ke arah perbaikan untuk kemaslahatan masyarakat.

Demikianlah lima hikmah yang bisa dipetik dari buku yang ditulis oleh Widjojo Nitisastro yang telah mencurahkan bagian besar hidupnya bagi pembangunan Indonesia.

Semangat zaman telah berubah kini. Tantangan pembangunan masa kini dan nanti telah berbeda. Sungguhpun diperlukan pola pembangunan yang berlainan agar lebih sesuai dengan tuntutan masa, tetapi kelima-lima pokok hikmah di atas tetap bisa digunakan untuk mengisi tuntutan masa baru dan mengisyaratkan tetap perlunya kerja pembangunan dengan inner logic ekonomi, prinsip efisiensi, maintenance of the objectives, all out to get things done, dan sikap jiwa seorang intelektual pembawa hati nurani masyarakat.

Emil Salim Ekonom Senior

Kredit Harus Tumbuh 22%

2010-01-09T10:58:00.000+07:00

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,5%

SP/YC Kurniantoro - Sigit Pramono

[JAKARTA] Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%-6% dibutuhkan tingkat pertumbuhan kredit 22%-24%. Dengan kondisi perbankan nasional yang sehat, yaitu rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 17% dan rasio kredit terhadap pinjaman (LDR) 73%, ruang untuk perbankan mendukung pertumbuhan kredit cukup luas.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menuturkan, permasalahan rendahnya pertumbuhan kredit tahun 2009 tidak sepenuhnya terletak pada tingginya suku bunga.

"Bunga kredit perbankan saat ini terendah sepanjang sejarah Indonesia, bunga kredit bank banyak yang di bawah 10%. Persoalannya, faktor-faktor biaya nonbunga kredit juga tinggi karena inefisiensi di bidang transportasi dan energi, makanya perbankan ditekan untuk menurun-kan suku bunga," katanya di Jakarta, Kamis (7/1).

Menurutnya, kurang tepat bila BI mengeluarkan disinsentif dan insentif mengenai kebijakan giro wajib minimum dikaitkan dengan LDR. "Kalau giro wajib minimum dengan LDR itu berlawanan, yang satu gas dan yang satu lagi rem. Tapi, kita akan coba karena tidak semua bank punya LDR tinggi, bergantung pada porsi bank masing-masing, ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan," ujarnya.

Ditegaskan, faktor bunga bukan faktor penentu, sebab banyak hal yang harus dibenahi dalam menunbuhkan perekonomian, mulai dari infrastruktur sampai listrik, termasuk politik. Apabila tidak ada keduanya, investor tidak akan melakukan investasi. Akibatnya, kredit tidak akan diambil.

Tidak Manfaatkan

Tahun 2009 jumlah komitmen kredit perbankan yang tidak terserap (undisbursed) berkisar Rp 270 triliun-280 triliun. Jumlah yang cukup besar itu menunjukkan bahwa debitor tidak memanfaatkan dana kredit yang disediakan bank.

Sementara itu, ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan, permintaan kredit tahun 2010 akan naik karena dunia usaha harus memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dunia dengan melakukan ekspansi lebih besar.

"Kecenderungan suku bunga global naik sebagai respon perbaikan ekonom. Agar aset dalam rupiah tetap menarik dan tidak terjadi capital flight, maka suku bunga domestik juga harus dinaikkan," katanya.

Akan tetapi, kenaikan suku bunga baru akan terjadi pada triwulan II, BI Rate akan naik menuju 6,25% pada semester I dan 7% pada akhir 2010. Dengan kenaikan BI Rate tersebut, otomatis bunga perbankan akan terdorong naik.

Wadirut BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, perbankan akan berupaya menurunkan suku bunga kredit pada tahun ini, sesuai dengan pergerakan biaya dana, sehingga posisi net interest margin diperkirakan sedikit lebih rendah dibanding tahun 2009.

Dia menilai, margin bunga bersih perbankan akan sedikit turun karena suku bunga kredit yang masih terus ditekan sesuai dengan arah BI Rate yang masih rendah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi net interest margin perbankan pada Oktober 2009 memang turun tipis menjadi 5,55% dari setahun sebelumnya 5,69%. Namun, Jahja menyatakan, perbankan sulit bergerak apabila akan diatur perolehan margin bunga bersihnya, yang seharusnya dapat lebih elastis sesuai dengan perkembangan pasar.

"Justru dalam situasi ekonomi yang belum normal, perbankan membutuhkan sumber pendapatan, yang pada akhirnya bisa menjadi sumber utama untuk menopang penguatan modal," katanya. [D-11]

Indonesia dan Era Chindonesia

2010-01-09T10:56:00.001+07:00

THE GLOBAL NEXUS

Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

Christianto Wibisono

Restorasi Indonesia memulihkan kejayaan Indonesia sebagai Civilization State dengan daya mampu setara Borobudur abad ke-8 kongruen dengan keseimbangan baru kekuatan dunia abad XXI, era Pax Consortis G20. Restorasi hanya bisa dilakukan melalui rekonsiliasi, memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Serta merubah politik yang berciri zero sum game, kemunafikan dan kekerdilan menuju jiwa negarawan yang magnanimous. Khusus mengenai Bank Century dan kemelut China ASEAN Free Trade Agreement (CA FTA), kami prihatin, jajaran elite kita hanya asyik ingin saling menjatuhkan lawan politik. Tidak menangkap esensi permasalahan yang jauh lebih besar.

Pemerintah membentuk Tim Pemulihan Aset Publik Bank Century yang ibarat spesialis ber pisau laser untuk segera menuntaskan kasus Bank Century serta Tim Pemulihan Assertivenes Publik CA FTA dengan tugas khusus memulihkan rasa percaya diri masyarakat menghadapi pasar terbuka CA FTA. Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum seyogyanya melaksanakan usulan Wantimpres tentang Rekonstruksi Moral dalam melembagakan, mengkoordinasikan dan mensinergikan pemberantasan korupsi secara tuntas, lugas dan lintas institusional.

Pemerintah membentuk Tim Pemulihan Aset Publik (TPAP) Bank Century:

a. Melakukan diplomasi ke pemerintah Arab Saudi , Inggris dan Singapura untuk deportasi, konfiskasi dan repatriasi seluruh asset ex Bank Century yang dijarah oleh pemegang saham warga negara Arab, Hesham Al Waraq, warga negara Inggris kelahiran Pakistan, Rafat Ali Rivki dan Dewi Tantular, WNI yang terpantau berada di Singapura,.

b. Memberdayakan Bank Mutiara (nama baru Bank Century) sebagai domain publik agar berkembang menjadi bank khusus pembiayaan infrastruktur, niaga karbon atau UMKM

TPAP Bank Century menjadi negosiator promotor untuk mengundang investor memenuhi pola divestasi penyertaan modal LPS.

c. menyiapkan draft RUU JPSK menangani kondisi darurat keuangan sistemik untuk memberi kepastian hukum wewenang darurat menghindari isu serupa dimasa datang.

TPAP CA FTA dengan misi mengamankan posisi RI dalam CA FTA bertugas mengidentifikasi mana sektor industri, bisnis dan jasa serta komoditas spesifik yang memerlukan proteksi tarif (5-10%).

Hingga 2007 neraca ekspor RI ke RRT masih positif. Tahun 2005 ekspor US$ 6,7 miliar dan impor US $ 5,84 miliar, 2006: 8,3 vs 6,64 dan 2007 9,7 vs 8,56. Baru tahun 2008 ekspor RI 11,6, impor dari RRT 15,25 dan untuk 8 bulan 2009 ekspor kita hanya US$ 6,9 miliar sedang impor sudah US$ 8,65 miliar. Sebanyak 2400 perusahaan kecil anggota API mengeluh untuk survive, sedang kelompok 300 perusahaan besar harus siap bersaing. Sementara itu, Ketua API Jawa Barat Ade Sudradjad mengatakan, rata-rata harga tekstil RRT 10% lebih murah.

Dilihat Sebagai Peluang

Kita harus melihat CA FTA juga sebagai peluang, bukan melulu ancaman. Menyedihkan dan memprihatinkan jika Indonesia yang sejak 1970-an sudah mendahului Tiongkok membangun kekuatan ekonomi nasional, sekarang kurang percaya diri. Indonesia sedang menghadapi pergolakan internal yang menggerogoti rasa percaya diri karena kultur elite yang tidak ksatria untuk mengakui keunggulan lawan politik sebagai negarawan. Kami mengikuti dengan cermat perkembangan tanah air yang dirundung simptom hypochondria (rasa berpenyakitan, impoten dalam spirit hidup) dan kurang assertive serta tidak ksatria (senang melihat orang susah, susah melihat orang senang).

Kami menyatakan, bangsa Indonesia harus segera mawas diri, bertobat dan mengikrarkan semangat melakukan restorasi setara dengan Meiji. Bangsa Indonesia harus bisa bangkit setara dengan proyeksi pakar sebagai satu dari Troika Asia Chindonesia (China India dan Indonesia). Momentum wafatnya Gus Dur dan Frans Seda, kiranya memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan semangat juang para pendiri republik kepada elite yang sekarang dilanda virus (BCGC) Bank Century Gurita Cikeas yang amat ganas bagaikan virus "flu babi" bisa mematikan demokrasi RI ditangan "partai siluman ochlocracy". Para pendiri berseru agar elite melakukan rekonsiliasi, rekonstruksi dan restorasi agar RI bisa bertransformasi sebagai kekuatan setara troika baru Asia Chindonesia. Tidak ada waktu untuk terus menguras energi saling menjatuhkan lawan politik secara vulgar dengan pola Ken Arok satu sama lain. Indonesia harus bangkit.

Global Nexus Institute akan memfasiliasi elite governance dan corporate, yang merupakan ujung tombak dan kekuatan Indonesia Incorporated untuk bersiap diri. Menyongsong era CA FTA dengan assertiveness, rasa percaya diri, bersemangat competitiveness yang tinggi dengan membekali diri dengan informasi dan inspirasi profesional dari sumber yang relevan. The 2010 CEO Summit 26 Januari 2010 merupakan summit terbatas untuk CEO yang peduli dan terkait dengan bisnis kebangkitan Indonesia Inc.

Penulis adalah pengamat masalah nasional dan internasional

Ekonomi India Berpotensi Terkuat di Dunia

2009-12-29T06:45:00.000+07:00

Abun Sanda

Catatan Ekonomi India, negara kedua terbesar penduduknya di dunia, kini tampil sebagai raksasa baru ekonomi sejagat. Tahun 2009, ketika perekonomian negara-negara industri terjerembab, India justru menjadi negara kedua tertinggi pertumbuhan ekonominya setelah China.

Ekonomi India mampu tumbuh lebih dari 6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang tumbuh 4,4 persen. Hal yang mengejutkan, dengan produk domestik bruto yang masih 1,3 triliun dollar AS (nomor 12 di dunia, bandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 14,8 triliun dollar AS), India sudah berani mencanangkan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia tahun 2025.

Ambisi ini tentu bukan main-main, sebab dengan demikian 15 tahun mendatang India akan menggusur raksasa ekonomi dunia selama lebih dari 10 abad, Amerika Serikat. Ia juga akan meloncati China, negara yang mampu secara konsisten meraih pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen. China bahkan sebentar lagi menggeser Jepang sebagai negara kedua terbesar skala ekonominya di dunia. India akan menggeser pula Jepang, Jerman, dan Inggris, yang demikian besar skala ekonominya. Ambisi India tentu sah-sah saja sepanjang dilakukan dengan penahapan yang sangat teratur dan kerja keras.

Apakah negara-negara raksasa ekonomi dunia terkejut dengan tekad India? Sampai hari ini tidak ada satu negara pun bereaksi atas tekad besar itu. Tidak ada yang memuji, tiada pula yang mencemooh. Tetapi, kira-kira dunia bisa membaca bahwa tidaklah terlampau gampang untuk memenuhi ambisi itu.

Dunia bisa becermin pada China yang meraih kinerja gilang-gemilang. Sejak ”bapak pembaru ekonomi China” Deng Xiaoping mencanangkan satu negara dua sistem pada tahun 1978, negeri tirai bambu itu selalu meraih prestasi menakjubkan. Ekonominya senantiasa gemerlap, dan berkilau-kilau.

Bayangkan saja, AS hanya mampu tumbuh 3 persen, tetapi China mampu tumbuh 13 persen sampai 18 persen. Dengan pergerakan sebesar itu, dan konsisten selama 30 tahun, China hanya mampu bertengger di urutan ketiga dunia, di bawah AS dan Jepang.

Penduduk miskin

Bagaimana dengan India yang kini masih sibuk mengurus 60 persen penduduknya yang miskin dan di bawah garis kemiskinan? Dengan angka 60 persen, berarti ada 720 juta rakyatnya yang hidup di bawah kriteria pas-pasan. Apa mudah mengangkat mereka dari jurang dalam? Jika India hendak menjadi raksasa ekonomi 15 tahun mendatang, itu berarti negara itu harus meraih pertumbuhan ekonomi 30 persen per tahun.

Cermin lain dapat diperoleh dari Jerman. Negara dengan kekuatan ekonomi keempat setelah AS, Jepang, dan China ini mampu menjadi kekuatan yang diperhitungkan karena dikenal sebagai bangsa yang cerdas, terampil, berwawasan global, menguasai semua teknologi tinggi, dan warganya mempunyai kebanggaan khas Jerman. Apa yang tidak bisa dilakukan Jerman? Mobil terbaik dunia dari Jerman. Mesin perang, obat-obatan, barang-barang berkualitas yang merajai pasar dunia juga buatan Jerman. Padahal, negara ini pernah hancur akibat perang. Jerman bisa bangkit dari keping-keping yang tercabik. Dan 15 tahun setelah Perang Dunia II, Jerman sudah menjadi kekuatan ekonomi dunia yang sangat dominan.

Akan tetapi, Jerman tidak bisa disamakan dengan India. Jerman sudah hebat sebagai sebuah negara ketika fisik negaranya hancur, dan tatkala reputasinya sebagai bangsa runtuh. Karena sebelumnya mereka sudah digdaya, sumber daya manusianya kelas satu, infrastrukturnya keren, dengan mudah mereka mengubah keadaan. Menjadi bangsa sangat terpandang di dunia. Apa yang dilakukan Jerman juga dilakukan negara yang kalah perang pada Perang Dunia II, Jepang. Masalahnya, apakah India mampu mengikuti jejak China, Jerman, dan Jepang? Potensinya tentu banyak, tetapi apa yang diandalkan India?

Negeri yang pernah melahirkan orang hebat seperti Mahatma Gandhi dan Rabindranath Tagore ini bukan negara dengan sumber daya ekonomi luar biasa. India bukan Arab Saudi yang sangat kaya ladang minyak. Menggali tanah sedalam satu meter saja, minyak bumi sudah muncrat keluar. India pun bukan AS yang mempunyai apa saja: minyak bumi, batu bara, besi, uranium, emas, perak, lahan subur, sumber daya manusia yang sangat berkualitas, pasar domestik yang dahsyat, dan sebagainya. Pun, India bukan Spanyol, bukan Italia, bukan Yunani, bukan Mesir, bukan China, bukan pula Jepang, bukan juga Rusia yang mempunyai amat banyak peninggalan berusia ribuan tahun.

Peninggalan-peninggalan sejarah itu menjadi surga turis. India pun memiliki banyak peninggalan sejarah, tetapi yang populer tidak banyak, di antaranya yang baru berusia empat abad Taj Mahal, Chowmahalla Palace, masjid-masjid bersejarah di Hyderabad, dan Basilika St Thomas di Chennai. India juga tidak memiliki hutan yang luas sebagaimana Brasil, Kongo, Indonesia, dan negara-negara Skandinavia. India tidak memiliki areal pertanian amat luas seperti AS karena penduduknya terlampau banyak. Ekspansi manusia atas lahan subur sangat deras. India tidak memiliki banyak danau sebagaimana Swiss dan Finlandia.

Di luar aspek ini terdapat satu stereotip untuk segelintir orang India, yakni mereka merasa senang jika bisa ngerjain dan atau memperdaya orang. Entah bakat ini datang dari mana, tetapi kebiasaan segelintir orang India yang suka berbohong dan tidak tepat waktu ini yang membuat warga dunia acap tidak nyaman.

Pendidikan murah

India boleh menawan dan mempunyai banyak peninggalan kelas dunia, tetapi kalau tabiat tersebut masih melekat, tidak banyak warga dunia suka datang.

Kembali ke pertanyaan awal, apa yang dimiliki India untuk memenuhi ambisinya? Ada beberapa aspek yang sangat potensial. Pertama, dunia percaya bahwa India mempunyai sumber daya manusia kelas satu. Di negeri penuh manusia ini (bayangkan saja Mumbai dan Kolkata dihuni masing-masing 30 juta penduduk, New Delhi 18 juta, atau sama dengan seluruh penduduk benua Australia), sekolah demikian mudah dan murah.

Untuk sekolah S-1, Anda hanya butuh uang kuliah tidak sampai Rp 2 juta. Untuk S-2 tidak sampai Rp 4 juta, dan untuk S-3 tidak sampai Rp 6 juta. Semua biaya pendidikan itu dari tahun pertama kuliah sampai selesai. Coba, di negara mana dapat menemukan biaya sekolah semurah itu? Dan jangan keliru, meski biayanya murah meriah, mutu sekolah di India sangat tinggi.

Dengan kualitas sebagus itu, India mudah melambungkan cita-cita. Kapal perang mutakhir, kapal penumpang, dan pesawat terbang dengan mudah mereka buat. Sepeda motor, mobil, truk sampai kereta api dengan sekejap dapat dibuat. Begitu pula membuat mesin-mesin presisi, traktor, komputer, jam tangan, dan sebagainya.

Begitu hebatnya kemampuan putra-putri India ini sehingga pernah suatu ketika, 90 persen barang kebutuhan warga India adalah buatan domestik. Bahkan, China yang demikian perkasa dengan produk dalam negeri tidak secemerlang India.

Kedua, India berjalan di barisan terdepan untuk teknologi presisi dan teknologi tinggi. Dunia sangat mengakui kemampuan India ini sehingga putra-putri India merajalela di dunia sebagai ahli-ahli teknologi tinggi yang sangat berkelas.

Negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika memanfaatkan kemampuan India ini untuk menopang negeri mereka. Tanpa kehadiran para ahli India, akselerasi pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian tinggi kurang terasa. Kemampuan sumber daya manusia yang sangat tinggi ini buah dari sekolah yang sangat bermutu dan luar biasa murahnya.

Ketiga, warga India dan pemerintahnya yang bersemangat sosialis sangat sederhana. Bayangkan, kini terdapat 10 orang India yang masuk dalam daftar 50 warga terkaya dunia.

Akan tetapi, lihatlah pemandangan kontradiktif di India sendiri. Tidak tercium aroma dan sinar kemewahan di sana. Mobil yang berseliweran di jalan umumnya mobil sederhana. Ada, misalnya, mobil Ambassador Classic yang harganya antara Rp 80 juta sampai Rp 105 juta. Dan hebatnya, inilah mobil yang digunakan para menteri di India.

Perdana Menteri Manmohan Singh juga menggunakan Ambassador, mobil sederhana mirip Fiat dan Impala tahun 1950-an dan 1960-an di Indonesia. Mobil nyaman sekelas Mercy, Lexus, dan BMW sesekali tampak di jalan raya, tetapi sungguh bisa dihitung dengan jari. Mobil-mobil luks seperti limo dan Rolls Royce baru keluar dari kandangnya kalau ada tamu negara sahabat berkunjung. Uniknya, mobil mewah itu dinaiki para tamu negara, sementara pejabat India tetap naik mobil Ambassador itu.

Hidup sederhana

Orang India, seperti diutarakan CEO Times of India Ravi Dhariwal, adalah orang-orang yang sangat sederhana dan melihat keperluan manusia berdasarkan fungsi. Orang India selalu tampil sederhana, tidak berlebihan. Atau, seperti diutarakan James Vennkatesh, seorang usahawan menengah di Chennai, pakaian kita ketahui untuk menutupi sebagian besar tubuh. Nah, kalau bisa membeli kemeja dengan harga Rp 50.000, dan ternyata bagus-bagus saja, untuk apa mesti membeli satu potong kemeja seharga Rp 50 juta?

Contoh lain, kalau bisa beli sepatu kuat, gagah, tidak memalukan dipakai, dan harganya hanya Rp 100.000, untuk apa pasang aksi dengan membeli sepatu seharga Rp 12 juta? Atau arloji, kalau ada arloji sangat bagus, tidak perlu diputar tiap menit, tetapi harganya hanya Rp 75.000, lalu untuk apa mesti membeli arloji seharga Rp 300 juta?

Keempat, warga India adalah tipe pekerja keras dan tahan derita, mirip karakter orang-orang China daratan. Dengan kelebihan ini, mereka bisa merintis usaha menjadi bangsa sangat terkemuka di dunia. Namun, apakah dalam tempo 15 tahun India sudah bisa melejit menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor satu atau sebutlah nomor dua di dunia? Rasanya masih sulit. Meski demikian, janganlah kita meremehkan India. Biarlah waktu yang menjawabnya.

TAJUK RENCANA

2009-10-31T17:25:00.000+07:00

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 04:31 WIB

Jiwa Kewirausahaan

Bukan sekali ini Presiden mengemukakan pentingnya jiwa kewirausahaan ikut mengurangi jumlah penganggur dan menurunkan ukan sekali ini Presiden mengemukakan pentingnya jiwa kewirausahaan ikut mengurangi jumlah penganggur dan menurunkantingkat kemiskinan.tingkat kemiskinan.

Akan tetapi, ketika pernyataan itu ditegaskan sebagai arahan awal kerja kabinet, maknanya lain. Dia menjadi simpul pengikat bagaimana proses belajar-mengajar di lembaga pendidikan diselenggarakan, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kewirausahaan menjadi kata kunci mengatasi persoalan besar kita: pengangguran dan kemiskinan.

Ciputra termasuk satu dari beberapa orang yang gencar menjual ide kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan bangsa Indonesia rendah sekali. Wirausaha bukan berarti pedagang, melainkan yang bernaluri dan yang punya perhitungan kreatif dan inovatif melakukan terobosan di segala bidang. Mengubah sesuatu dari yang tidak berguna menjadi berguna, sampah menjadi pupuk, dan memanfaatkan peluang untuk kemajuan.

Agar terlaksana, jiwa itu dikembangkan lewat tiga ranah. Pertama, lewat ranah kurikulum dan praksis pendidikan (belajar-mengajar) di sekolah. Kedua, lewat ranah pendidikan tinggi didirikan

pusat-pusat kewirausahaan. Ketiga, lewat ranah masyarakat dikembangkan gerakan nasional budaya dan pelatihan kewirausahaan.

Dunia kerja dan dunia pendidikan tidak ketemu. Praksis pendidikan di lembaga pendidikan tinggi kurang mengembangkan jiwa kewirausahaan. Padahal, kewirausahaan merupakan kunci kemajuan atau meminjam istilah Huntington dan Lawrence Harrison (Culture Matters: 2000), berbudaya progresif.

Praksis pendidikan dasar dan menengah terus diperbaiki. Presiden meminta Mendiknas Mohammad Nuh mengubah metodologi belajar-mengajar. Mendiknas berjanji mereformasi sistem pendidikan, khususnya metode belajar-mengajar. Semua masih ”akan”, dengan catatan perlu dijaga agar tidak mengulang trauma ”ganti menteri ganti kebijakan”.

Angka pengangguran per Februari 2008 sebesar 9,43 juta atau 8,46 persen jumlah total penduduk, tidak secara langsung merupakan akibat praksis pendidikan yang kurang mengembangkan jiwa kewirausahaan.

Mendorong jiwa kewirausahaan perlu diimplementasikan dalam target, inisiatif-inisiatif yang perlu dilakukan plus biaya yang diperlukan. Pembentukan pusat kewirausahaan dengan target 20 persen lulusan perguruan tinggi menjadi usahawan di tahun 2014, misalnya, tentu menyangkut bagaimana dilaksanakan dan berapa besar biayanya.

Kita akhiri keluhan rendahnya jiwa kewirausahaan. Kita implementasikan target jumlah ideal usahawan dua persen dari total jumlah penduduk Indonesia—saat ini baru 0,18 persen—yang dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di antaranya mengurangi jumlah penganggur dan menurunkan tingkat kemiskinan.

***

Iran dan Kerja Sama Nuklir

Menarik kabar bahwa sekarang ini Iran sudah siap bekerja sama dalam bidang nuklir. Ini terdengar tidak biasa mengingat sikap Iran selama ini.

selama ini yang banyak terdengar adalah Iran matimatian membela program nuklirnya. Menurut berita dalam koran ini kemarin, menyusul pertemuan tiga hari antara perunding Iran dan perunding Barat di Vienna, yang juga menjadi pusat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Iran kini siap membangun kerja sama di bidang bahan bakar nuklir, pembangkit listrik, dan teknologi.

Sebagai sikap, ini jelas satu kemajuan. Dengan itu, setidaknya selalu terbuka kanal komunikasi antara Iran dan negara-negara Barat, yang selama ini mencurigai bahwa program nuklir Iran ditujukan tidak saja untuk maksud damai, tapi juga untuk pembuatan senjata nuklir.

Manakala saluran komunikasi ada, tidak perlu lagi mestinya ancaman dan sanksi seperti yang selama ini banyak menjadi landasan kebijakan Barat. Masih segar dalam ingatan, salah satu pokok pembicaraan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke Rusia beberapa pekan silam adalah mencari dukungan Rusia untuk menekan Iran lebih jauh, tetapi Rusia menolak permintaan tersebut.

Lebih buruk, cukup banyak pula diwacanakan kemungkinan serangan ke Iran, baik oleh AS sendiri maupun oleh Israel. Israel sangat risau dengan program nuklir Iran. Bukan saja karena supremasi nuklir di Timteng akan ditandingi, tetapi juga karena kepemilikan senjata nuklir oleh pihak lain di Timteng sangat membahayakan eksistensinya. Jadi, masuk akal kalau pilihan menyerang Iran sebelum bom nuklir menjadi kenyataan sebetulnya merupakan opsi yang punya bobot tinggi di Israel.

Akan tetapi, kita juga tahu, melancarkan serangan ke Iran akan menjadi hal yang berbeda dibandingkan dengan menyerang fasilitas nuklir Irak, yang dilakukan Israel pada Juni 1981. Pasti akan ada api yang berkobar hebat di Timur Tengah, mungkin juga akan melibatkan Rusia.

Dalam perspektif itu, terbukanya peluang kerja sama nuklir antara Iran dan IAEA, juga dengan negara Barat, memancarkan sinyal positif. Beberapa hari lalu IAEA juga mengumumkan, pihaknya tidak menemukan hal yang mencurigakan setelah memeriksa fasilitas nuklir Iran.

Pada sisi lain, disebutkan pula seperti dikemukakan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, pihaknya tetap punya hak nasional. Jelas itu pernyataan bak bermata dua: satu mengarah ke Barat, satu lagi mengarah ke oposisi yang mencurigai kerja sama dengan Barat akan menjadi konsesi yang memubazirkan jerih payah ribuan ilmuwan Iran.

Ke pihak Barat, pernyataan Ahmadinejad juga berarti bahwa Iran tetap punya ruang untuk mengembangkan program nuklir yang dinilai esensial bagi eksistensi dan kejayaan nasionalnya. Dengan kacamata itu, kita tidak akan naif membaca perkembangan terakhir ini.

Skandal Terbesar sejak Reformasi

2009-10-31T17:24:00.001+07:00

Sabtu, 31 Oktober 2009 | 03:15 WIB

Jakarta, Kompas - Kasus Bank Century merupakan skandal terbesar sejak reformasi. Apabila kasus Bank Bali merugikan uang negara di bawah Rp 1 triliun, kasus Bank Century menyedot uang negara sampai Rp 6,7 triliun.

Calon presiden di Konvensi Dewan Integritas Bangsa, Yuddy Chrisnandi, mengingatkan hal itu saat ditemui di kediamannya di Jakarta, Jumat (30/10). ”Ini jelas sebuah kejahatan pemerintah,” kata Yuddy.

Sebuah bank kecil, tetapi diberikan fasilitas mendapatkan dana penyehatan Rp 6,7 triliun, menurut Yuddy, jelas menunjukkan kejanggalan. Apalagi pemberian dana yang sangat besar itu pun dilakukan tanpa melalui sepengetahuan publik, yaitu melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Uang negara yang merupakan jerih payah seluruh rakyat tidak bisa serta-merta diserahkan pemerintah dengan cara seperti itu. Pemerintah berarti telah mengingkari adanya otoritas rakyat dan seolah-olah tidak ada rakyat.

Sejauh ini pemerintah tidak menunjukkan adanya itikad yang kuat untuk mengusut siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, bahkan cenderung menutup-nutupi.

”Ini sebuah skandal terbesar di era reformasi,” ujar Yuddy yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2004-2009.

Kumpulkan data

Sampai kemarin Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR terus mengumpulkan data-data untuk memperkuat usulan penggunaan hak angket atau penyelidikan.

”Bahan-bahan sudah begitu banyak. Data di Komisi XI juga sudah lengkap. Banyak juga faksimile yang sudah masuk. Kami juga sudah bertemu dengan ahli perbankan, ahli ekonomi, hukum, dan lainnya. Minggu depan kami juga akan menerima para nasabah Century yang meminta bertemu,” papar Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo.

Dengan terkumpulnya banyak data tersebut, Tjahjo berkeyakinan sebelum masa sidang DPR berakhir, yaitu 5 Desember 2009, usulan hak angket sudah dapat disampaikan ke pimpinan DPR.

Disebabkan syarat pengajuan angket adalah diusulkan 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi, Tjahjo berharap fraksi lain turut mendukung. Dia berkeyakinan fraksi lain akan mendukung karena rakyat menghendaki kasus ini diusut tuntas.

”Semua anggota DPR itu, kan, dari fraksi mana pun, pasti punya rakyat yang diwakilinya di daerah pemilihan masing-masing,” paparnya.

Penggunaan hak angket juga bukan berarti mencari-cari siapa yang salah, tetapi justru untuk mengusut persoalan ini dengan jelas, tidak mengambang.

Rapat gabungan Century

Rapat internal Komisi III DPR, pekan lalu, mengusulkan diadakan rapat gabungan dengan Komisi XI untuk membahas persoalan kasus Century. Namun, dalam Rapat Badan Musyawarah, Kamis, hal itu belum diagendakan.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang terus mendorong agar kasus Century diselidiki secara tuntas pun merasa heran karena itu. ”Ini aneh karena Komisi III sudah mengusulkan,” ucapnya. (sut)

Menggerakkan Sektor Riil

2009-10-30T08:38:00.000+07:00

Iman Sugema (InterCAFE IPB)

Kabinet baru telah terbentuk, dan mayoritas di tim ekonomi adalah muka baru serta politisi. Mereka punya 100 hari untuk segera membuktikan bisa berbuat lebih baik dibanding tim sebelumnya. Persepsi pelaku pasar keuangan dan sejumlah komponen masyarakat yang sedikit meragukan kemampuan mereka, harus segera dijawab dengan kerja nyata. Pencitraan memang bisa sedikit menolong, tetapi rakyat lebih membutuhkan karya nyata.

Adalah penting bagi tim yang baru untuk mengambil arah kebijakan yang relatif berbeda dengan tim yang lama, agar bisa mengatasi berbagai persoalan secara lebih kreatif dan cepat. Ada beberapa kebijakan dasar yang memerlukan perubahan, yakni sebagai berikut.

Pertama, terlalu banyak kebijakan yang bersifat antidomestik. Dikatakan demikian, karena sejumlah kebijakan bersifat merugikan pelaku domestik, menguntungkan pihak asing, bahkan mematikan para pengusaha kecil. Mungkin hanya di Indonesia saja yang memiliki kebijakan yang secara sistematis pelaku domestik terkerdilkan, sementara pihak asing banyak diberi kemudahan. Ke depan, kita lebih menginginkan perlakuan yang lebih adil dan lebih berpihak pada pengusaha domestik. Contoh yang paling nyata adalah di sektor energi dan perdagangan.

Pabrik pupuk seringkali kesulitan mendapatkan gas alam dan terpaksa beberapa pabrik harus ditutup. PLN beberapa kali mengalami kesulitan mendapatkan gas dan batu bara. Di lain pihak, kita jor-joran melakukan ekspor gas dan batu bara. Bahkan, lapangan minyak blok Cepu yang tadinya 100 persen merupakan milik Pertamina, kini diserahkan pengelolanya kepada asing. Lebih parah lagi, eksploitasi blok tersebut sangat lamban dan sebagai akibatnya menjadi sulit bagi kita untuk meningkatkan produksi minyak. Alhasil, impor minyak terus membengkak dan setiap ada kenaikan harga minyak dunia, kita menjadi sangat repot dalam menyesuaikan APBN karena pembengkakan anggaran subsidi. Kita dibikin repot oleh kebijakan kita sendiri.

Liberalisasi perdagangan juga seringkali tidak memikirkan dampaknya bagi pengusaha sektor riil. Contohnya, liberalisasi ekspor rotan mentah yang mengakibatkan para pengrajin rotan di Cirebon gulung tikar karena kesulitan bahan baku. Pengrajin kuningan juga kesulitan bahan baku karena kuningan bekas diperbolehkan untuk diekspor. Padahal, pasokan logam kuningan sangat terbatas.

Celakanya, kebijakan-kebijakan tersebut lebih menguntungkan pengrajin di luar negeri dan pedagang serta eksportir. Pedagang dan eksportir notabene kebanyakan adalah saudara kita yang berketurunan Tionghoa. Susahnya lagi menterinya adalah keturunan Tionghoa. Pejabat daerah dan di Departemen Perdagangan menjadi kurang berani untuk memprotes kebijakan seperti ini, karena takut dituduh menjegal kebijakan dengan isu rasial. Kita memang tidak boleh mencampuradukkan isu rasial dengan kebijakan ekonomi yang sehat. Kita harus melihatnya secara objektif, apakah kebijakan liberalisasi menguntungkan rakyat atau tidak, dan menggerakkan sektor riil atau tidak.

Kedua, berbagai kebijakan di sektor finansial telah sampai pada tahap di mana sektor finansial justru menjadi penghambat sektor riil. Uang menjadi semakin menumpuk tanpa bisa dimanfaatkan oleh sektor riil karena hanya berputar-putar di sektor finansial. Teorinya, sektor finansial menambah kemampuan sektor riil untuk berkembang. Teori ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Karena Menteri Keuangan menerbitkan surat utang dengan tingkat imbal hasil atau yield sampai 13 persen, suku bunga kredit sulit sekali turun. Walaupun Bank Indonesia telah berkali-kali menurunkan BI rate, pengucuran kredit perbankan masih juga lambat. Kebijakan suku bunga rendah yang diupayakan BI menjadi mandul karena bertubrukan dengan kebijakan Menteri Keuangan.

Derasnya aliran dana asing telah mendongkrak harga saham dan akumulasi SBI yang dikuasai asing. Tumpukan SBI mencerminkan besarnya dana nganggur yang tidak bisa dimanfaatkan secara produktif. Peningkatan harga saham yang terlalu fantastik, dapat menarik dana-dana dari pelaku usaha sehingga investasi di sektor riil justru ditinggalkan. Uang hanya berputar dari satu instrumen finansial ke instrumen lainnya tanpa pernah bersinggungan dengan aktivitas produktif.

Ketiga, keterlambatan dalam penyediaan infrastruktur dapat mengakibatkan lemahnya daya saing. Lambannya pembangunan pembangkit dan jaringan listrik tidak hanya telah menghambat investasi swasta, tetapi juga telah merugikan masyarakat dan pengusaha. Listrik yang byar-pet menyebabkan aktivitas usaha di sejumlah daerah menjadi terhambat. Bahkan, daerah yang menjadi lumbung energi, seperti Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Riau masih belum menikmati kecukupan energi listrik. Kita tidak pernah melihat Singapura, Korea, dan Jepang yang gelap gulita karena pasokan energinya selalu kita cukupi. Ironis bukan?

Pembangunan dan perbaikan jaringan transportasi juga terkesan sangat lamban sehingga tidak mampu mengimbangi perkembangan aktivitas masyarakat. Jalan lintas di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi masih kurang memadai untuk memungkinkan pergerakan barang secara cepat dan murah. Pembangunan jalan tol dan kereta api di Jawa dan Sumatra tak kunjung terselesaikan. Perdagangan antarpulau juga menjadi mahal karena infrastruktur transportasi laut kurang berkembang. Lebih murah mengimpor jagung dari Amerika ketimbang mendatangkannya dari Gorontalo ke Surabaya.

Kalau seandainya tiga masalah tersebut bisa diselesaikan dalam satu tahun pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih mudah untuk dicapai. Tapi, itu hanya bisa terjadi kalau para menteri di tim ekonomi mampu mengubah haluan kebijakannya. Selamat mencoba.

KOMPAS cetak - Bank Belum Efisien

2009-10-29T15:53:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Bank Belum Efisien

KOMPAS cetak - RI Pulih Lebih Cepat

2009-10-06T07:53:00.001+07:00

KOMPAS cetak - RI Pulih Lebih Cepat

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - Berakhirnya Bisnis TNI

2009-10-06T07:50:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Berakhirnya Bisnis TNI

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - Tata Kelola Baru Perbankan

2009-10-06T07:41:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Tata Kelola Baru Perbankan

Shared via AddThis

KOMPAS cetak - RI Pulih Lebih Cepat

2009-10-06T07:38:00.001+07:00

KOMPAS cetak - RI Pulih Lebih Cepat

Shared via AddThis

Sektor Finansial Masih Rawan Kejahatan

2009-10-05T11:34:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Sektor Finansial Masih Rawan Kejahatan

Shared via AddThis

Bencana dan Quran

2009-10-04T15:54:00.000+07:00

Oleh Moch Syarif Hidayatullah

(Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta)

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Islam ihwal bencana alam. Pandangan itu diambil dari Alquran dan hadis sebagai rujukan utama idiom, istilah, konsep, dan tema pokok dalam Islam.Ini terkait dengan sembilan kata yang diketahui berisi pandangan Islam soal bencana: zhulumat, al-kubar, al-karb, su', nailan, 'adzab, sayyi'ah, da'irah, dan mushIbah. Ada enam bencana alam yang disinggung Alquran, seperti banjir, gempa, angin topan, hujan batu, kemarau, dan kelaparan. Dari keenam bencana alam itu, diskusi mengenai bencana apakah sebagai ujian atau siksa, diketahui lebih banyak sebagai siksa. Meski demikian, bencana tidak bisa dicegah, hanya bisa diantisipasi saja. Cara orang melalui bencana juga ada beraneka, yang berbanding lurus dengan misteri bencana, yang kemudian dianggap sebagai hikmah. Ada delapan hikmah yang bisa didapat saat bencana. Semua data yang berkaitan dengan bencana diunduh untuk menghasilkan pandangan Islam secara utuh.

Kata kunci : bencana alam, Islam, ujian, siksa

PENDAHULUAN

Yang disebut bencana alam itu--sesuai definisi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 131)--adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan yang disebabkan oleh alam. Biasanya bencana ini menyangkut segala kejadian yang menimpa dalam skala yang besar dan efek yang luar biasa. Ada banyak bencana alam yang mengitari kehidupan ini, seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan. Selain bencana alam, ada bencana lain yang juga bisa berakibat fatal, yaitu bencana akibat ulah tangan manusia, seperti pengeboman, peperangan, kecelakaan beruntun, kecelakaan pesawat, dan kebakaran.Tulisan ini disajikan ketika bencana dalam skala besar datang silih berganti seperti hela nafas. Tsunami, gempa bumi, banjir, lumpur Porong, dan kekeringan, susul-menyusul menghabiskan air mata kita sebagai bangsa. Ini tidak memasukkan bencana ekonomi, politik, budaya, keamanan, pertahanan, dan moral, yang tak akan pernah bisa dibincangkan dalam tulisan sederhana ini. Indonesia benar-benar tak berdaya di tengah keterpurukan di berbagai bidang. Kejatuhan yang bertubi-tubi melanda bumi pertiwi persis seperti pepatah â€œsudah jatuh tertimpa tanggaâ€�. Lalu, apa sebetulnya yang terjadi dengan bencana yang tak juga menampakkan tanda-tanda akan berhenti? Ada apa dengan negeri ini? Adakah bencana itu ada kaitannya dengan ulah sebagian kita yang mengabaikan merawat dan menjaga anugerah Ilahi, sehingga yang semula anugerah berubah menjadi nestapa? Atau, bencana itu menjadi penanda negeri ini akan diangkat derajatnya? Pandangan Islam yang tercermin dalam Alquran dan sabda Nabi Muhammad (hadis) terkait dengan banyaknya bencana, akan disajikan di tulisan ini, yang diharapkan sebisa mungkin melengkapi beberapa tinjauan Islam sebelumnya terkait dengan masalah ini yang terlihat belum utuh dan sistematis.

METODOLOGI

Dalam tulisan ini, ragam bahasa tulis yang dipergunakan sebagai data dengan pertimbangan bahwa ragam tulis lebih mantap dan terencana. Bahasa Arab tulis yang dipergunakan sebagai data tulisan ini adalah bahasa Arab baku (fusha), terutama yang diperoleh dari Alquran dan hadis. Pemilihan Alquran dan hadis sebagai sumber data didasarkan pada pandangan bahwa ragam bahasa tulis Alquran dan hadis adalah ragam bahasa baku yang dipahami oleh semua penutur Arab dan kegramatikalannya pun tidak diragukan (Holes 1995). Alasan lain dipilihnya Alquran dan hadis adalah karena keduanya menjadi sumber utama semua idiom, istilah, dan tema pokok Islam. Data yang menjadi objek tulisan saya adalah semua kata yang berkaitan dengan bencana alam yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Untuk melihat masing-masing kata dalam konstruksi kalimat, tulisan ini memanfaatkan sumber data utama dari Al Quran Digital Versi 2.0 (CD-ROM).2004. Pengumpulan data dilakukan dengan menginventariskan data yang diambil dari sumber data di atas dengan teknik sadap dan catat (Mahsun 2000: 66-67). Ayat dan hadis yang memuat data dikumpulkan untuk memudahkan pengamatan terhadap konteks masing-masing kata di atas. Data yang dikumpulkan berperan sebagai percontoh untuk menemukan kaidah yang pada akhirnya diharapkan juga menjangkau data yang pada saat diteliti tidak ditemukan.Tulisan ini merupakan studi kasus yang bersifat kualitatif (Merriam 1988: 16 dalam Nunan 1992: 77). Dengan kata lain, tulisan ini akan mengamati, mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan pandangan Islam, terutama dalam Alquran (dalam beberapa kasus melibatkan hadis), terkait dengan bencana alam. Secara umum, metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian lapangan. Namun, tulisan ini juga memanfaatkan kajian pustaka, yaitu pada saat menjelaskan makna kata dalam konstruksi kalimat. Dengan pertimbangan untuk menghasilkan konteks makna yang akurat berdasarkan intuisi penutur asli bahasa Arab, tulisan ini memanfaatkan pendapat para ahli tafsir Alquran, seperti Al-Qurthubi (1997) dan Ibn Katsir (1997). Tulisan ini juga memanfaatkan terjemahan Alquran yang dipergunakan untuk memperbandingkan makna kata yang diteliti dengan buku tafsir di atas. Terjemahan Alquran yang dipergunakan berasal dari Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an. 2004. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI. Langkah pemerolehan data kata pada konstruksi kalimat, secara kronologis dapat dirinci sebagai berikut: (1) menemukan kata yang termasuk dalam kategori musibah dan bencana alam, melalui fasilitas mesin pencari yang tersedia pada CD-ROM; (2) mengamati makna yang terdapat pada kata itu berdasarkan konteks dan koteksnya; (3) mengklasifikan data yang sudah teridentifikasi berdasarkan ciri semantis untuk memperoleh klasifikasi jenis bencana alam.Untuk analisis pada saat kata itu berada dalam konstruksi kalimat, tulisan ini memanfaatkan teori Cruse (1986) dan (2000). Cruse (2000: 105) menyebut sebuah kata bisa saja tidak hanya mempunyai satu makna. Kasus seperti itu bisa saja terjadi bila sebuah kata merujuk pada acuan yang berbeda sesuai dengan konteks pemakaian kata itu.Interpretasi yang diberikan pada kata tertentu akan sangat beragam dari satu konteks ke konteks yang lain. Sebagai contoh kalimat (a) They moored the boat to the bank dan (b) He is the manager of a local bank. Berdasarkan konteksnya, kata bank pada kalimat (a) harus bermakna ‘sloping side of river’ dan pada kalimat (b) harus bermakna ‘financial institution’. Cruse (1986: 8) menyebut dua sumber utama pada data primer dalam kasus seperti itu: (1) keluaran yang produktif dari seorang penutur asli suatu bahasa baik yang tertulis maupun yang terucap; (2) keputusan makna intuitif yang dikemukakan oleh penutur asli pada materi bahasa dalam satu jenis atau yang lain. Jadi, secara intuitif penutur asli pada umumnya bisa membedakan perbedaan makna yang terjadi pada kata itu.

HASIL DAN DISKUSI

Kata Bencana dalam AlquranDalam bahasa Arab, segala hal yang tidak disukai yang menimpa seseorang disebut mushIbah (lih. Al-Ayid, 2003: 754). Kata ini diserap dalama bahasa Indonesia menjadi musibah yang mempunyai dua makna: pertama, ‘kejadian (peristiwa) menyedihkan yang menimpa’; kedua, ‘malapetaka’ (lih. Alwi dkk., 2002: 766). Alquran juga menggunakan kata ini di antaranya untuk memaknai apa yang kita kenal sebagai bencana. Ini paling tidak terlihat dalam bentuk verba perfektif pada QS 3: 146 (ashaba); dalam bentuk verba imperfektif pada QS 13: 31 (y[t]ushIbu); dan dalam bentuk nomina pada QS 9: 50 (mushIbah).

Selain kata ini, Alquran--sesuai terjemahan yang dilakukan oleh tim ahli Departemen Agama (Al Quran Digital 2.0, CD-ROM 2004)â€”menggunakan kata lain yang berkonsep bencana. Sedikitnya ada delapan kata yang kemudian dipadankan dengan bencana.Pertama, kata zhulumat (bentuk plural dari zhulmah), seperti terdapat pada QS 6: 23. Kedua, kata al-kubar, seperti terdapat pada QS 74: 35. Ketiga, kata al-karb, seperti terdapat pada QS 37: 115, 37: 76, 21: 76, 6: 64. Keempat, kata su', seperti terdapat pada QS 33: 17. Kelima, kata nailan, seperti terdapat pada QS 9: 120. Keenam, kata 'adzab, seperti terdapat pada QS 9: 26. Ketujuh, kata sayyi'ah (bentuk tunggal), seperti terdapat pada QS 3: 120, 4: 78â€”79; kata sayyi'at (bentuk jamak), seperti terdapat pada QS 7: 168. Kedelapan, kata da'irah, seperti terdapat pada QS 5: 52.

Namun demikian, kata mushIbah-lah yang paling banyak dipergunakan sebagai pengganti konsep bencana dalam bahasa Indonesia. Kata ini sendiri sedikitnya terdapat pada 50 ayat di Alquran. Kelima puluh ayat itu dikelompokkan oleh al-Zuhayli (2002: 762) menjadi 16 tema. Keenam belas tema itu masing-masing: (1) ketika musibah datang, seperti pada QS 2: 214, 38: 25; (2) meramalkan musibah, seperti pada QS 7: 131; (3) musibah itu takdir dari Allah, seperti pada QS 3: 166, 4: 78, 9: 51, 57: 22, 64: 11; (4) Allah saja yang bisa menyirnakan musibah, seperti pada QS 6: 17, 10: 12, 10: 107, 16: 53â€”54, 3: 33; (5) sabar dalam menghadapi musibah, seperti pada QS 2: 155â€”156, 3: 165, 3: 172, 22: 35, 31: 17; (6) siksa berupa musibah, seperti pada QS 3: 165, 4: 62, 7: 100, 16: 34, 24: 63, 28: 47, 30: 36, 39: 51, 42: 30, 42: 48; (7) musibah mengenai siapa saja, seperti pada QS 8: 25; (8) putus asa saat musibah datang, seperti pada QS 17: 83, 30: 36; (9) kufur ketika musibah datang, seperti pada QS 22: 11, 42: 48; (10) kepanikan menghadapi musibah, seperti pada QS 7: 95; 22: 11; 14: 49; 41: 51; 70: 19â€”20; (11) musibah yang menjadi siksa, seperti pada QS 7: 156; 9: 52; 11: 81; 13: 31; (12) musibah di jalan Allah, seperti pada QS 3: 146; (13) musibah akibat kelalaian manusia, seperti pada QS 3: 165; 4: 106; (14) musibah berupa kematian, seperti pada QS 5: 106; (15) musibah yang disukai musuh, seperti pada QS 3: 120; 4: 72; 9: 50; (16) musibah akibat kezaliman, seperti pada QS 3: 117.

Hanya saja kata mushIbah berikut derivasi dan infleksinya yang terdapat di Alquran itu tidak selalu mengacu pada konsep bencana alam yang menjadi bahasan tulisan ini. Kata mushIbah dalam Alquran itu mengacu pada definisi kata ini dalam bahasa Arab. Konsepnya lebih luas daripada kata bencana alam, karena musibah apa pun meskipun skala dan efeknya kecil tetap saja bisa disebut mushIbah, yang tentu saja dalam bahasa Indonesia tidak bisa disebut bencana alam.

Ujian atau Siksa? Pertanyaan ini selalu saja menarik peneliti yang mengkaji tema bencana alam dalam tinjauan agama apa pun. Dalam Islam pun, pertanyaan ini juga banyak muncul. Kesan ini pun tercermin dalam beberapa ayat Alquran. Sejauh pengamatan saya, Alquran mengelompokkan bencana menjadi dua kelompok ini.

Kelompok bencana yang menjadi ujian terdapat setidaknya pada ayat berikut: "Mengapa ketika ditimpa bencana (pada Perang Uhud), padahal kalian telah mengalahkan dua kali lipat musuh-musuhmu (pada Perang Badar), kalian berkata, 'Darimana datangnya (bencana berupa kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu (berasal) dari (kesalahan) dirimu sendiri.' Allah Mahakuasa atas segala sesuatu," (QS Ali Imran [3]: 165). Kelompok bencana yang menjadi siksa yang diakibatkan perilaku zalim terdapat pada ayat berikut: "Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, seperti angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menyapu tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri," (QS Ali Imran [3]: 117). Bencana akibat perilaku maksiat terdapat pada ayat berikut: "Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami (Allah) menyelamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat maksiat," (QS Al-A'raf [7]: 165). Bencana yang menjadi siksa terdapat pada ayat berikut: "Orang yang tidak beriman senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga janji Allah itu terbukti. Allah tidak menyalahi janji," (QS Al-Ra'd [13]: 31).

Pada ayat-ayat di atas parameternya sangat jelas, mana bencana yang menjadi ujian dan mana bencana yang menjadi siksa. Bila bencana itu diakibatkan karena kesalahan yang tidak disengaja, maka bencana itu menjadi ujian bagi pelakunya, untuk kemudian mengukur seberapa besar kadar keimanannya. Sebaliknya, bila bencana itu diakibatkan oleh perilaku maksiat, zalim, dan tidak beriman yang disengaja, maka bencana itu menjadi siksa.

Namun, bila yang dimaksudkan bencana alam, maka Alquran selalu mengelompokkannya ke dalam bencana yang menjadi siksa dan berkait dengan perilaku tidak beriman. Ada lima bencana alam yang disinggung dalam Alquran: gempa, banjir, angin topan, petir, hujan batu, dan paceklik. Terkait dengan gempa, Alquran menginformasikan pada beberapa ayat berikut:

No. Ayat

(1)

"Katakanlah, 'Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan siksa kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu," (QS Al-An'am [6]: 65).

(2)

"Karena itu mereka ditimpa gempa, lalu mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka," (QS. Al-A'raf [7]: 78).

(3)

"Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan tobat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Lalu, ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, 'Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya,"(QS Al-A'raf [7]: 155).

(4)

"Mereka tidak mengimani Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka,"(QS Al-Ankabut [29]: 37).

Data (1) memang tidak secara eksplisit menyebut gempa, tetapi yang dimaksud siksa yang dari bawah kakimu adalah gempa bumi. Ayat ini berkaitan dengan orang yang tidak beriman atas Alquran sebagai kitab suci. Data (2) juga berkaitan dengan sekelompok orang yang tidak mengimani kenabian Shaleh. Sementara itu, data (3) terkait dengan perbuatan sekelompok orang yang membuat patung anak lembu untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Data (4) dengan tegas menyebut sekelopok orang yang tidak mengimani kenabian Syuaib.Keempat data di atas sangat jelas menunjukkan bahwa gempa bumi itu berkaitan dengan siksa sebagai akibat perilaku tidak beriman.Terkait dengan banjir, Alquran menginformasikan pada beberapa ayat berikut:

(5)

"Tetapi mereka berpaling, Kami pun datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl, dan sedikit dari pohon Sidr," (QS Saba' [34]: 16).

(6)

"Lalu Kami wahyukan kepadanya, 'Buatlah bahtera di bawah pantauan dan petunjuk Kami. Lalu, apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. Janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan," (QS Al-Mukminun [23]: 27).

(7)

"Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun, lalu mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim," (QS Al-Ankabut [29]: 14).

Menurut Al-Qurthubi (1997), data (5) terkait dengan kaum Saba' yang mengingkari nikmat Tuhan. Banjir itu sebagai akibat atas ketidakberiman mereka pada Zat yang memberi nikmat. Banjir besar itu sendiridisebabkan oleh runtuhnya bendungan Ma'rib. Tanur yang disebutkan pada data (6) adalah semacam alat pemasak roti yang diletakkan di dalam tanah terbuat dari tanah liat. Biasanya, tidak ada air di dalamnya. Terpancarnya air di dalam tanur itu menjadi tanda bahwa banjir besar akan melanda negeri itu. Informasi pada data (6) itu dilengkapi oleh data (7) bahwa banjir itu diakibatkan perilaku tidak beriman kaum Nuh terhadap kenabian Nuh (Noah).Ketiga data di atas sangat jelas menunjukkan bahwa banjir itu berkaitan dengan siksa sebagai akibat perilaku tidak beriman.Terkait dengan angin topan, Alquran menginformasikan pada beberapa ayat berikut:

(8)

"Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Kepunyaan Allahlah tentara langit dan bumi. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,"(QS Al-Fath [48]: 4).

(9)

"Tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' (Bukan!) bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, (yaitu) angin (topan) yang mengandung azab yang pedih,"(QS Al-Ahqaf [46]: 24).

(10)

"Kami meniupkan angin (topan) yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksa yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Padahal, siksa akhirat lebih menghinakan, sementara mereka tidak diberi pertolongan,"(QS Fushshilat [41]: 16).

(11)

"Atau apakah kamu merasa aman dari dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi, lalu Dia meniupkan atas kamu angin topan dan ditenggelamkan-Nya kamu disebabkan kekafiranmu.Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap (siksaan) Kami," (QS Al-Isra [17]: 69).

(12)

"Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu lihat. Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan,"(QS Al-Ahzab [33]: 9).

(13)

"Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus," (QS [54]: 19).

(14)

"Apakah kamu merasa aman (dari hukuman Tuhan) yang menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan (angin keras yang membawa) batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu,"(QS Al-Isra [17]: 68).

(15)

"Kaum 'Ad telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang," (QS Al-Haqqah [69]: 6).

(16)

"Angin itu tidak membiarkan satu pun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk," (QS Al-Dzariyat [51]: 42).

(17)

"Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus. Kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk),"(QS Al-Haqqah [69]: 7).

(18)

"Pada (kisah) 'Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan," (QS Al-Dzariyat [51]: 41).

(19)

"Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,"(QS Al-Qamar [54]: 34).

Data (8) memang tidak disebutkan soal angin topan. Namun, menurut Ibn Katsir (1997), tentara langit dan bumi yang ada di ayat itu ialah penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin topan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tentara langit dan bumi akan memukul orang yang tidak beriman. Data (9) terkait dengan kaum 'Ad yang tidak beriman atas kenabian Hud. Data (10) juga terkait dengan kaum 'Ad. Data (11) terkait dengan orang yang tidak beriman atas kenikmatan yang diterima. Data (12) terkait dengan sekelompok orang menentang Allah dan Rasul-Nya. Data (13) juga terkait dengan kaum 'Ad. Data (14) terkait dengan orang yang tidak beriman atas kenikmatan yang diterima. Data (15) juga terkait dengan kaum 'Ad.Data (16) pun terkait dengan kaum 'Ad. Data (17) juga terkait dengan kaum 'Ad. Data (18) pun terkait dengan kaum 'Ad. Data (19) terkait dengan kaum Luth yang tidak mengimani ajakan Luth untuk hidup normal dalam kecenderungan seksual. Ketiga ayat di atas sangat jelas menunjukkan bahwa banjir itu berkaitan dengan siksa sebagai akibat perilaku tidak beriman. Data di atas sangat jelas menunjukkan bahwa angin topan itu berkaitan dengan siksa sebagai akibat perilaku tidak beriman.Terkait dengan hujan batu, Alquran menginformasikan pada beberapa ayat berikut:

(20)

"Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), lalu amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu,"(QS Al-Naml [27]: 58).

(21)

"Mereka (kaum musyrik Mekah) telah melalui sebuah negeri (Sadum) yang (dulu) dihujani dengan hujan terburuk ( hujan batu). Apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu?"(QS Al-Furqan [25]: 40).

(22)

"Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu," (QS Al-Syuara [26]: 173).

"Kami turunkan kepada mereka hujan (batu). Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu," (QS Al-A'raf [7]: 84).

(23)

"Masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan. Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri,"(QS Al-Ankabut [29]: 40).

Semua data yang menginformasi siksa berupa hujan batu di atas berkaitan dengan kaum Luth yang tidak mengimani kenabian Luth serta tidak mengindahkan anjuran Luth untuk hidup normal secara seksual. Terkait dengan petir, Alquran menginformasikan pada beberapa ayat berikut:

(24)

"Jika mereka berpaling, maka katakanlah, 'Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan Tsamud,'"(QS Al-Syura [41]: 13).

(25)

"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata." Mereka disambar petir karena kezalimannya. Mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami aafkan (mereka) dari yang demikian. Kami telah berikan kepada Musa keterangan yang nyata," (QS Al-Nisa [4]: 153).

(26)

"(Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan)[377], disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, juga karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, karena membunuh para nabi tanpa (alasan) yang benar, dan karena mengatakan, 'Hati kami tertutup.' Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebahagian kecil dari mereka,"(QS Al-Nisa [4]: 155).

(27)

"Mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik daripada kebunmu (ini). Mudah-mudahan Dia mengirimkan keputusan (berupa petir) dari langit kepada kebunmu; hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin,"(QS Al-Kahf [18]: 40).

(28)

"Kaum Tsamud telah Kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk. Karenanya mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan,(QS Fushshilat [41]: 17).

(29)

"Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya," (QS Al-Dzariyat [51]: 44).

(30)

"Kaum Tsamud telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa," (QS Al-Haqqah [69]: 5).

Data (24) menyinggung petir yang telah menyambar kaum 'Ad dan Tsamud. Data (25) menyinggung ihwal orang Yahudi pada zaman Nabi Musa juga tersambar petir karena ingin melihat Allah sebagai buah dari ketidakimanan mereka. Data (26) memang tidak menyebut secara langsung ihwal petir, tetapi pada frasa beberapa tindakan, menurut Al-Qurthubi (1997), salah satu yang dimaksudkan orang Yahudi disambar petir. Data (27) menginformasikan ihwal perilaku sseorang yang syirik sehingga kebunnya disambar petir. Data (28) menyinggung siksa yang diterima kaum Tsamud. Demikian pula dengan data (29). Data (30) pun berkaitan dengan siksa yang diterima kaum Tsamud, meskipun tidak disebutkan kata petir di ayat itu. Hanya yang dimaksud dengan kejadian luar biasa itu, menurut Ibn Katsir (1997), ialah petir yang amat keras yang menyebabkan suara mengguntur yang dapat menghancurkan. Ayat-ayat di atas sangat jelas menunjukkan bahwa bencana alam yang berhubungan dengan petir berkaitan langsung dengan perilaku tidak beriman dan syirik yang berbuah siksa.

Terkait dengan kemarau, paceklik, dan kelaparan, Alquran menginformasikan pada beberapa ayat berikut:

(31)

"Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, mereka benar-benar akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka,"(QS Al-Mukminun [23]: 75).

(32)

"Kami telah menghukum (Firaun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran," (QS Al-A'raf [7]: 130).

(33)

"Untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui," (QS Al-Thur [52]: 47).

(34)

"Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat,"(QS Al-Nahl [16]: 112).

(35)

"Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata," (QS Al-Dukhan [44]: 10).

Data (31) terkait dengan kaum musyrikin yang mengalami kelaparan, karena tidak ada bahan makanan yang datang dari Yaman ke Mekah. Padahal, saat ittu Mekah dan sekitarnya dalam keadaan paceklik. Data (32) sangat gamblang menginformasikan hukuman yang diterima Firaun beserta pendukungnya yang tidak mengimani Allah. Data (33) memang tidak secara eksplisit menginformasikan kemarau, tetapi yang dimaksud azab yang lain ialah musim kemarau, kelaparan malapetaka yang menimpa mereka, azab kubur, dan lain-lain. Data (34) terkait dengan penduduk suatu negeri yang mengingkari keneikmatan Tuhan lalu mendapat bencana kelaparan dan ketakutan. Data (35) juga tidak secara gamblang menginformasikan kelaparan, tetapi yang dimaksud kabut yang nyata, menurut Ibn Katsir (1997), ialah bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy karena mereka menentang Nabi Muhammad Saw.

Data yang terhimpun pada bagian ini membantah pandangan yang menyatakan bahwa bencana alam yang terjadi murni akibat gejala alam semata. Dari data yang ada, bencana alam selalu berkaitan erat dengan perilaku tidak beriman yang berbuah siksa. Gejala alam memang ada, tetapi itu bukan satu-satunya. Ada kesalahan yang kita buat baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, sehingga Tuhan melalui alam sebagai makhluk-Nya menunjukkan kekuatan-Nya.

Mengantisipasi BencanaDalam Islam, semua yang sudah ditentukan Tuhan pasti akan terlaksana. Rela atau tidak, ketentuan Tuhan tetap berlaku. Allah Swt. berfirman, â€œKetika Allah dan Rasul-Nya memutuskan sesuatu, maka mereka tidak mempunyai pilihan lain,â€� (QS Ali Imran [3]: 36). Bila mengikuti logika ayat ini, bencana alam yang memang sudah menjadi keputusan dan skenario Allah, maka siapa pun tidak punya pilihan lain untuk menghindarinya. Lalu, apakah tidak ada celah untuk bisa menghindarinya? Sebetulnya masih ada celah, meski itu hanya meminimalisasi kemungkinan bencana menjadi lebih banyak dampaknya. Caranya dengan mengantisipasi segala kemungkinan sehingga bisa lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Meskipun ini tidak bisa menjadi jaminan sepenuhnya, karena setiap bencana punya rahasia dan misterinya tersendiri.

Mengenai mengantisipasi musibah, kisah perahu Nabi Nuh menjadi pelajaran tersendiri. Nabi Nuh memang sudah diperintahkan Allah untuk menyiapkan perahu untuk keselamatannya dan keselamatan orang-orang yang berada di barisannya. Allah memerintahkan membuat perahu itu karena akan ada banjir bandang luar biasa di negeri yang ditinggalinya. â€œBuatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami Jangan bicarakan di hadapan-ku tentang orang-orang yang zalim itu. Mereka itu akan ditenggelamkan,â€� (QS Hud [11]: 37). Perahu ini adalah bagian dari antisipasi untuk menghindari musibah. Ketika banjir bandang benar-benar terjadi, Nabi Nuh bersama kaumnya yang taat selamat.

Kisah Nabi Nuh ini memberikan pelajaran amat berharga. Upaya antisipasi harus tetap dilakukan, meski upaya itu tidak boleh membuat takabur akan kemampuan yang dimiliki. Ketakaburan akan antisipasi ini pernah ditunjukkan oleh Qan'an, putra Nuh, yang tidak mau mengikuti ajakan Nuh untuk naik ke atas kapal. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" (QS Hud [11]: 43). Padahal, Nuh sudah melarang. "Nuh berkata, 'Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang,'" (QS Hud [11]: 43). Karena tidak mendengar perintah sang ayah, Qan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ini juga memberi pelajaran agar kita mau mendengar orang-orang yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah yang memang diyakini kejujuran dan reputasinya. Orang-orang itu bisa berangkat dari kalangan ilmuwan atau bisa juga dari kalangan awam yang memiliki kearifan lokal. Masalah gempa misalnya, seseorang yang berada di daerah rawan gempa mesti mendengar apa nasihat para ahli tentang rumah tahan gempa. Masalah tsunami, seseorabf juga harus mendengar dan mengamalkan nasihat para cerdik pandai untuk membuat bangunan yang bisa menyelamatkannya dari bencana dahsyat bila kita berada di wilayah yang rawan tsunami dan siklus tsunami sudah dekat waktunya. Selain para ilmuwan, patut juga mendengar orang-orang yang memiliki kearifan lokal, yang memang dianugerahi Allah kemampuan membaca penanda situasi dan kemampuan mengakrabi alam. Belakangan negeri ini punya Mbah Maridjan, yang dengan gagah berani menyatakan Gunung Merapi aman. Bangsa ini pun tidak pernah kehabisan orang-orang seperti Mbah Maridjan ini. Dulu ada Ronggowarsito dan tentu saja para wali songo.

Nabi Muhammad semenjak 15 abad lalu sudah menitipkan prinsip penting dalam masalah antisipasi ini. Ketika ada sahabat yang meninggalkan untanya tanpa diikat lantaran ia bertawakal sepenuhnya pada Allah, Nabi langsung menegur orang itu, â€œIkat dulu, baru tawakal,â€� (HR Al-Tirmidzi). Dari sabda Nabi Muhammad ini pula Islam mengajarkan bahwa manusia tidak bisa mengandalkan usaha, tanpa disertai tawakal. Manusia hanyalah hamba yang dikendalikan skenario Tuhan. Manusia juga tidak boleh hanya mengandalkan tawakal, tanpa disertai usaha, karena Tuhan juga tidak menurunkan hujan emas begitu saja. Lalu, optimalisasi peran usaha dan tawakal hanya bisa mantap apabila diiringi doa. Dengan berdoa, siapa saja menjadi lebih tenang menerima ketentuan Allah, positif atau negatif dalam pandangannya. Doa sekaligus menunjukkan ketidakmampuannya mencapai apa yang diinginkannya dalam berusaha dan bertawakal.

Kerelaan akan ketentuan yang sudah digariskan-Nya juga membuat seseorang mampu menerimanya dengan ikhlas. Terkait dengan ini, Nabi Muhammad pernah mewanti-wanti, "Siapa saja yang rela (akan ketentuan Allah), maka dia akan memperoleh kerelaan Allah. Sebaliknya, siapa saja yang marah (pada ketentuan Allah), maka dia akan mendapat murka Allah," (HR Al-Thabrani). Keyakinan bahwa Dia berlaku adil dan tidak ceroboh dalam menentukan takdir-Nya seperti ini, hanya bisa diperoleh bila seseorang berprasangka baik terhadap-Nya. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Swt. berfirman, â€œAku ini bergantung dengan prasangka hamba-Ku pada-Ku,â€� (HR Al-Bukhari). Itu berarti bila seseorang berprasangka positif pada Allah, maka positif juga takdir yang akan didapatkan. Namun, bila negatif prasangka negatif, maka takdir yang akan ditetapkan-Nysa juga akan negatif. Sikap berprasangka positif ini ditandai dengan mau bersabar melalui bencana dan rela menerima takdir sembari terus berusaha. Sikap seperti ini pasti akan menghantarkannya pada jalan keluar. Allah berfirman, â€œBersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Kamu berada dalam penglihatan-Ku,â€� (QS Al-Thur [52]: 48). Melalui Bencana dan Sikap PascabencanaSemua orang pasti tidak mengharapkan mendapat bencana, meskipun mereka tahu bencana itu penting dalam proses kemanusiaan, keberagaamaan, dan penghambaan. Namun sesuai sunatullah, tidak jarang sesuatu yang tidak diinginkan justru menjadi sesuatu yang banyak manfaatnya di kemudian hari. Sebaliknya, sesuatu yang menyenangkan justru banyak mendatangkan madarat di belakang hari. Bukankah banyak penyakit yang disebabkan oleh sesuatu yang sangat disukai, seperti daging, yang manis-manis, es, dan lain sebagainya? Sebaliknya, bukankah sebagian besar obat justru rasanya tidak sangat disukai? Inilah sunatullah yang sudah diabadikannya dalam ayat kauniyah di atas dan ayat qauliyah berikut: â€œBoleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu sangat baik buat kalian. Boleh jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu sangat tidak baik buat kalian,â€� (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Terkait dengan bencana ini, banyak cara orang dalam menyikapinya. Masyah (2007) menyebut beberapa variasi orang dalam menyikapi musibah, seperti reaktif, emosional, arif, kontemplatif, korektif, antisipatif, administratif, informatif, introspektif, inovatif, responsif, produktif, kontraproduktif, traumatis, histeris, koruptif, pasif, aktif, solider, altruistif, bahkan proaktif, atau hanya sekadar rekreatif. Semua sikap ini, menurutnya, berhubungan erat dengan kualitas orang yang bersangkutan.Saat bencana datang di menit-menit pertama, biasanya memang belum disadari dampak yang akan timbul setelahnya. Beberapa saat setelah bencana itu menimpa, barulah terpikirkan banyak hal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Saat itulah biasanya seseorang mulai bersedih, menangis, dan berkeluh kesah. Pertanyaannya, apa salah seseorang menangis dan bersedih setelah mendapat bencana dalam pandangan Islam? Jawabnya, tidak, karena kedua hal itu manusiawi. Nabi Muhammad saja saat ditinggal putranya yang bernama Ibrahim pergi menghadap Sang Khalik, beliau juga bersedih dan bahkan menangis. Saat ditinggal istrinya yang pertama, Khadijah, dan pamannya yang selalu membela perjuangannya, Abu Thalib, Nabi Muhammad juga sangat terpukul. Beliau begitu bersedih hingga tahun itu dinamakan dengan ‘am al-huzn (tahun kesedihan).

Ketika ada seorang sahabat yang bertanya setelah melihat Nabi menangis atas kematian Ibrahim, putranya, â€œApa Anda menangis? Bukankah Anda melarang kita menangis di saat seperti ini?â€� Apa jawab Nabi? â€œAku hanya dilarang berteriak-teriak histeris. Mata ini tak kuasa menahan tetes air mata. Hati pun tak sanggup menahan sedih. Tapi, aku hanya mengatakan apa yang diridai Allah.â€�

Jawaban Nabi ini sekaligus memberi kunci menyikapi bencana. Karena, memang ternyata banyak yang salah sangka seolah-olah dilarang menangis dan bersedih saat mendapat bencana. Padahal, anggapan seperti itu tidak benar adanya. Memang, ada hadis Nabi yang menyatakanâ€”kalau benar ini hadisâ€”mayat akan disiksa lantaran teriakan histeris keluarganya. Hadis ini yang sering dijadikan alasan orang menyalahkan orang lain yang menangisi dan bersedih saat mendapat bencana seperti kematian. Namun, bila teliti melihat redaksi hadis itu, yang dilarang bukan menangis dan bersedih, tapi berteriak histeris. Tangapan Nabi atas pertanyaan sahabat di atas juga semakin meyakinkan kita semua bahwa menangis dan bersedih bukan suatu yang salah. Mengapa berteriak histeris dilarang? Berteriak histeris itu simbol keputusasaan, seolah-olah semuanya sudah berakhir. Dengan bersikap seperti itu, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang mengidap sindrom Firaun. Ini juga biasa dilakukan orang-orang yang biasa mendramatisasi persoalan. Berteriak histeris juga merupakan reaksi berlebihan atas bencana yang menimpa. Ini juga melanggar asas proporsionalitas.

Seorang muslim harus menyadari bahwa dirinya milik Allah. Ia bahkan tidak mempunyai kekuatan sedikit pun menolak bencana yang menghampiri, meski itu sekecil titik sariawan yang menghiasi bagian mulutnya. Dengan kata lain, ia sesungguhnya tidak memiliki apa pun, bahkan atas apa yang melekat, apalagi hanya sekadar menempel di tubuhnyaa. Semua yang ada pada dirinya hanya semata-mata titipan ilahi, yang memang dipergunakan-Nya untuk menguji sejauh mana ia memanfaatkannya untuk kepentingan yang memang disukai-Nya. Karena sifatnya merupakan titipan, ia pasti tak sanggup menolak ketika Pemiliknya meminta kembali. Dan, yang mesti ddisadari dari awal bahwa semua ini pasti akan diminta-Nya kembali, bahkan nyawa yang mengalirkan nafas kehidupan ini juga tak akan sanggup ditolak ketika Dia memintanya.

Nah, apakah ketika satu demi satu atau semua yang sudah diberikan-Nya itu diambil, seseorang tidak punya harapan lagi? Tentu saja tidak. Ini sudah menjadi sunatullah (hukum alam) bahwa ketika ada yang datang pasti ada yang pergi. Bila ada yang hilang pasti akan ada ganti. Kesadaran akan sunatullah yang paling mendasar ini sebetulnya akan banyak membantu proses pemulihan pascabencana. Asalkan ini dipahami dengan arif dan sanggup dijalani proses demi proses yang harus dilalui sebagai bagian dari ketentuan Allah, tentu apa pun yang dialami, bahkan seberat apa pun, akan menjadi mudah saja, atau setidaknya tidak terlalu didramatisasi seolah dunia sudah berakhir.

Optimisme seperti ini yang tersembul dalam doa yang biasa dipanjatkan orang-orang saleh setelah mendapat bencana: â€œInna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Allahumma ajirni fi mushibati wa akhlifni khairan minhaâ€� (kita semua milik Allah dan kita pasti akan kembali pada-Nya. Ya Allah, selamatkan aku dalam menghadapi musibah ini dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada sesuatu yang sudah pergi).

Doa ini memberikan penyadaran luar biasa bahwa yang memiliki semua ini, termasuk hidup ini dan seluruh perangkat pendukungnya, adalah Allah. Sesuai dengan mekanisme dan manajemen ilahi semenjak zaman azali, semua yang menjadi milik-Nya pasti akan kembali pada-Nya, satu demi satu atau sekaligus, perlahan atau langsung mendadak. Seseorang hanya bisa berharap diberi keselamatan dalam menghadapi musibah itu, baik keselamatan ragawi maupun keselamatan rohani, baik kesalamatan imani maupun kesalamatan materi. Harapan ini pun juga dibarengi dengan optimisme bahwa Allah akan mengirimkan ganti yang lebih baik daripada milik-Nya yang sudah diambil-Nya sebelum bencana.

Kunci lain yang bisa mempercepat pemulihan pascamusibah dan pascamasalah ialah menata diri untuk tetap berada di jalan-Nya. Dengan kata lain, seseorang harus tetap konsisten menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan menjauhi apa yang bukan menjadi hak sebagai orang yang beragama. Inilah yang dalam bahasa agama biasa disebut takwa. Kata ini memang terlalu populer, tetapi implementasinya tidak mengakar dalam kehidupan keseharian. Padahal, ini sesungguhnya yang mampu menjamin kesempurnaan keberagamaan seseorang. Tidak hanya itu, sikap ini juga mampu mengantarkan seseorang pada kesempurnaan kemanusiaan. Sikap ini pun sangat bermanfaat untuk mengembalikan dan memulihkan sisi kemanusiaan yang terkoyak pada saat mengalami bencana. Dengan memiliki sikap ini, kehambaan dan penghambaan tidak labil. Kalaupun berfluktuasi, bukan fluktuasi yang mengantarkannya pada sisi negatif. Ia stabil meski digoncang apa pun.

Allah telah menjamin akan memberikan jalan keluar atas semua kesulitan hidup bila seseorang memiliki sikap ini. Dia juga berjanji akan selalu memberi rezeki dari pintu yang tak terduga pada orang yang memiliki sikap ini. Apalagi bila mau menambahkan sikap ini dengan kepasrahan yang disertai usaha dan doa, maka yakinlah Dia pula yang akan mencukupi apa pun yang kita butuhkan. â€œSiapa saja yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan membukakan pintu rezeki dari tempat yang tak terduga. Siapa yang pasrah kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupi kebutuhannya,â€� (QS Ath-Thalaq [65]: 2-3). â€œSiapa saja yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah memudahkan segala urusannya,â€� (QS Ath-Thalaq [65]: 4). Dan, yang terpenting, jaminan dan janji Allah tidak pernah diingkari-Nya. Biasanya hanya soal waktu saja.

"Setiap ada kesulitan pasti ada kelapangan," (QS Al-Insyirah [94]: 5). Setiap habis hujan deras pasti mentari bersinar lebih indah. Setiap kemacetan separah apa pun, pasti setelahnya ada kelengangan yang menjadi penghibur bagi pengendara yang melaluinya. Seperti sudah disinggung sebelumnya, manusia memang tidak bisa menolak bencana. Ia hanya bisa meminimalisasinya. Itu pun jika Allah berkehendak. Karena, semua yang dikehendaki-Nya pasti terlaksana. Nah, ketika kehendak-Nya itu sudah terlaksana, yakinilah bahwa semua sudah diukurnya. Dia juga pasti adil memperlakukan ketentuan-Nya. Kehendak-Nya pun pasti diiringi kehendak-Nya yang lain, yang meskipun mulanya terlihat menyusahkan, tetapi pada akhirnya akan menyenangkan. Dia tidak akan memberikan bencana melebihi kadar yang sanggup ditanggung. â€œAllah pasti melaksanakan semua yang dikehendaki-Nya. Allah juga telah menentukan kadar segala sesuatu,â€� (QS Ath-Thalaq [65]: 2-3-). Hikmah di Balik BencanaKesadaran seperti itu juga harus dibarengi dengan optomisme bahwa Allah yang memberi bencana itu telah menyiapkan hikmah di balik b

Kesempatan Emas

2009-10-04T15:46:00.000+07:00

Oleh Azyumardi Azra

Jarang-jarang Indonesia mendapat tempat dalam laporan khusus secara ekstensif dan positif dari media internasional. Memang, seperti dikutip pada paragraf awal laporan khusus majalah The Economist (12-18 September 2009), tentang Indonesia sepanjang 18 halaman, negara-negara tertentu baru bisa menjadi headlines jika ada 'berita jelek' tentang negara-negara tersebut. Dan, Indonesia menjadi berita internasional karena berita-berita jelek tersebut, khususnya dalam 10 tahun terakhir; sejak dari kekerasan antaretnis dan agama, krisis ekonomi sejak akhir 1997 yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaan pada Mei 1998, ancaman disintegrasi Indonesia, pengeboman Bali 2002 dan serangan-serangan bom 'bunuh' lainnya, tsunami Aceh akhir 2004, dan seterusnya.

Namun, sesungguhnya Indonesia tidak sejelek pemberitaan semacam itu. Indonesia yang disebut The Economist pernah berada pada tubir 'kiamat' 10 tahun silam, kini memiliki golden chance (kesempatan emas) untuk menjadi jauh lebih baik. Kesempatan emas itu tentu saja kembali berada di tangan Presiden SBY yang bakal dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober 2009. Memang laporan khusus The Economist ini memberikan banyak kredit kepada Presiden SBY yang dalam masa pemerintahan pertamanya berhasil menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Kesempatan emas. Ada empat alasan besar The Economist untuk optimis terhadap masa depan Indonesia lebih baik. Walaupun, hemat saya, alasan-alasan tersebut dapat dipersoalkan. Pertama, menurut The Economist, dalam beberapa tahun ke depan, kombinasi pertumbuhan usia muda dengan menurunnya angka kelahiran, Indonesia bakal mengalami peningkatan rasio penduduk usia kerja. Bahkan, tahun depan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan berada di wilayah urban, yang berarti meningkatnya konsumsi--sumber pokok pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Alasan pertama ini, hemat saya, questionable. Alasannya sederhana. Ledakan penduduk usia kerja sampai sekarang belum bisa diimbangi dengan pembukaan lapangan kerja baru. Karena itu, ledakan usia kerja berarti meningkatnya pengangguran penduduk usia produktif, yang menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan politik. Karena itu, kalau alasan ini dapat diterima, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan lapangan kerja secara besar-besaran. Dan, ini berarti harus ada investasi besar-besaran pula, baik dengan modal dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Dan kita tahu, belum terlihat tanda-tanda meyakinkan bagi investasi besar-besaran tersebut.

Alasan kedua The Economist untuk optimis adalah pengendalian fiskal dalam beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah memiliki dana memadai untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik yang telantar. Lagi-lagi alasan ini dapat pula dipertanyakan banyak orang. Hingga sekarang ini, pemerintah masih menghadapi berbagai masalah dalam pengembangan infrastruktur. Ketersediaan dana yang memadai tetap menjadi hambatan. Selain itu, tidak mudah merealisasikan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, misalnya, yang menghadapi kesulitan besar dalam pembebasan lahan karena inflasi harga oleh masyarakat sendiri. Akibatnya, target-target untuk pembangunan jalan raya jauh daripada tercapai sampai sekarang. Karena itu, agar pembangunan infrastruktur yang sangat vital bagi peningkatan investasi dapat terlaksana dengan baik, pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan kebijakan drastis.

Alasan ketiga menurut The Economist adalah terpilihnya SBY kembali sebagai presiden memberikan mandat lebih besar baginya untuk melaksanakan berbagai penataan kembali (reforms) yang dibutuhkan Indonesia. Walaupun terpilihnya dia kembali dalam catatan The Economist terkait banyak dengan reputasinya sebagai pejuang dalam pemberantasan korupsi dan juga karena kebijakannya membagi-bagikan uang kontan [BLT] kepada orang-orang miskin. Hemat saya, alasan ketiga ini juga problematis. Memang Presiden SBY kini memiliki mandat dan bahkan kekuatan politik sangat besar, bukan hanya sebagai eksekutif, tetapi juga di lembaga legislatif; tetapi terdapat peningkatan pesimisme kalangan publik terhadap pemberantasan korupsi, misalnya, karena kini sedang terjadi 'penyunatan' otoritas KPK melalui berbagai cara.

Alasan keempat untuk optimis adalah bakal berlanjutnya stabilitas politik. Tetapi, The Economist juga mencatat masih terdapatnya banyak kelemahan dalam sistem elektoral dan kesenjangan-kesenjangan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif yang bersumber dari Konstitusi [UUD 1945 dengan segala amandemennya]. Bahkan dalam pandangan majalah ini, demokratisasi di Indonesia terlihat kacau, dan karena itu memerlukan pembenahan-pembenahan seperlunya.

Memang terdapat cukup alasan bagi berlanjutnya stabilitas politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan, Presiden SBY sendiri kelihatan berusaha memastikan hal tersebut dengan berupaya membangun koalisi yang 'sempurna' dan 'menyeluruh', baik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Yang terakhir ini, misalnya, dengan menyertakan berbagai kekuatan politik termasuk yang pernah berseberangan dengan dia ke dalam kabinet. Dengan begitu, keriuhan politik yang dapat mengancam stabilitas politik dapat diminimalisasi.

Optimisme The Economist yang dalam hal-hal tertentu questionable itu, bagaimanapun boleh jadi merupakan pelipur lara bagi Indonesia. Optimisme penting bagi bangsa ini. Bahwa optimisme itu mengandung masalah-masalah tertentu, perlulah antisipasi menyelesaikannya, supaya optimisme itu tidak ilusif; dan kesempatan emas itu lepas dari genggaman.

SUARA MERDEKA CETAK - G20 Setuju Hapus Subsidi BBM

2009-09-28T06:14:00.001+07:00

SUARA MERDEKA CETAK - G20 Setuju Hapus Subsidi BBM

Shared via AddThis

Fitrah Manusia Bagi Alam Sekitar

2009-09-23T17:23:00.000+07:00

Oleh M Johan Nasrul Huda

Pada akhir ayat yang mewajibkan umat Islam berpuasa (QS Albaqarah [2]: 183, 187), Allah SWT menyertakan takwa sebagai tujuan utama dari ibadah Ramadhan.

Untuk mencapai kualitas tersebut, rangkaian ibadah, seperti puasa dan berbagai amalan yang mengiringinya, menjadi bentuk limpahan kesempatan bagi umat meraup pahala sebesar-besarnya.

Nikmat shalat tarawih, kemuliaan malam Lailatul Qadar, hari pengampunan (maghfirah) dosa di sepuluh malam terakhir, hingga kewajiban zakat fitrah bagi setiap Muslim, tidak lain adalah fasilitas pengampunan dan karunia pahala yang dijanjikan Allah SWT di bulan suci ini.

Dengan demikian, Ramadhan adalah media evaluasi agar umat bertafakur atas perilaku dan tindakan pada sebelas bulan lainnya. Lebih dari rangkaian pelibatan fisik di dalam penyucian diri, Ramadhan mengedepankan kesempatan seorang Muslim meningkatkan kualitas mentalnya agar mencapai tujuan ibadah puasa, yaitu derajat takwa.

Sebagai bukti janji Allah SWT, tujuan mulia ini tidak terhenti di pengujung ibadah puasa, tapi juga dari rasa syukur umat pada hari khatimah yang ditandai dengan 'kembali ke fitri'.

Bagaikan bayi yang baru lahir, dosa dan khilaf mereka yang menamatkan ibadah Ramadhan akan terhapuskan. Fitrah manusia yang disimbolkan dengan pelaksanaan shalat Idul Fitri, menjadi kesempatan umat untuk saling memaafkan.

Tetapi lebih dari itu, hendaknya kefitrahan juga digunakan untuk membersihkan diri dari kealpaan dalam memperlakukan alam semesta (QS Asysyura [42]: 4-5).

Ini mengingat adanya perbedaan karakter dan sifat antara alam serta manusia. Sementara alam semesta selalu mengikuti qadar Allah SWT dan tidak pernah keluar dari hukum alam yang telah digariskan-Nya, maka manusia memiliki potensi berlebih dari qadar, yakni kebebasan untuk memilih.

Qadar, bagi manusia menjadi moral command (titah moral) dari Allah SWT yang akan menjadikan hidup manusia lebih dinamis. Manusia punya kesempatan untuk memilih tindakan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sungguh merugi tindakan manusia terhadap alam jika tidak dilandasi oleh kefitrahannya. Alam akan memberikan respons yang bertolak belakang dengan hukum alam, seperti bencana alam. Sebaliknya, alam dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman jika manusia memperlakukannya dalam kondisi fitrah.

Maka itu, sebuah keberkahan tiada terkira bagi manusia dengan adanya perintah berpuasa di bulan Ramadhan. Sebab hal itu berguna untuk mengembalikan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

(-)

Perekonomian Indonesia 2010

2009-09-08T12:24:00.000+07:00

Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo

Dalam beberapa pekan mendatang, dunia usaha menyiapkan diri memasuki tahun 2010. Pertanyaannya adalah bagaimana warna perekonomian Indonesia 2010? Jawaban atas pertanyaan itu diterjemahkan oleh setiap perusahaan.

Mungkin kita sependapat, perekonomian 2010 diharapkan lebih baik dibandingkan dengan saat kita menyiapkan perekonomian 2009. Saat itu, Agustus-Oktober 2008, perekonomian dunia sedang dalam puncak krisis dan berdampak pada perekonomian kita. Indeks harga saham berguguran, nilai uang rupiah jatuh terhadap dollar AS, dan krisis itu mencekam dunia perbankan. Karena itu, amat bisa dimaklumi, prospek perekonomian 2009 dalam kacamata waktu itu sungguh buram.

Pendapatan 2009

Meski demikian, pada pekan-pekan terakhir ini, warna perekonomian kita terasa mulai cerah sehingga cara pandang kita untuk 2010 menjadi berbeda.

Pada pekan-pekan ini banyak dunia usaha merasakan permintaan produk mereka meningkat kembali sehingga peningkatan kapasitas mulai terjadi di sana-sini dan investasi dirasakan bergerak naik. Industri properti juga merasakan tanda-tanda akan hadirnya kebangkitan kembali.

Sementara itu, penjualan mobil pada Juni dan Juli 2009 sudah menyamai rata-rata penjualan bulanan sepanjang 2008. Sedangkan produk utama ekspor kita—batu bara dan kelapa sawit—merasakan harga yang tidak terlalu buruk sehingga menghasilkan daya beli bagi daerah penghasil komoditas itu untuk produk-produk industri dari Jawa.

Pada tahun 2008 kita merasakan adanya peningkatan pendapatan penduduk Indonesia, dari sebesar 1.946 dollar AS (2007) menjadi 2.271 dollar AS per kapita (2008). Secara keseluruhan produk domestik bruto (PDB) 2008 adalah sebesar 514 miliar dollar AS sehingga Bank Dunia menempatkan Indonesia di urutan ke-19 dalam perekonomian dunia. Ini berarti sebuah peningkatan 325 dollar AS per kepala dalam hitungan satu tahun.

Atas perkembangan PDB kuartal pertama dan kedua serta pergerakan nilai tukar rupiah, pada tahun 2009, amat mungkin pendapatan per kepala adalah 2.500 dollar AS-2.600 dollar AS, dengan PDB keseluruhan bergerak pada kisaran 570 miliar dollar AS.

Pendapatan sebesar itu merupakan jumlah yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia sehingga akhirnya menghasilkan daya beli yang kian meningkat. Inilah yang pada hakikatnya menjadi penopang besar bagi perekonomian domestik.

Prospek 2010

Bagaimana prospek tahun 2010?

Dalam penyampaian nota keuangan di depan DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, ekonomi Indonesia 2010 diprediksi tumbuh sekitar 5,0 persen. Banyak pihak meyakini, pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi dari itu. Itu sebabnya, dalam perdebatan di DPR, akhirnya disepakati perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen.

Optimisme semacam ini sungguh penting untuk memberi dorongan lebih besar bagi pelaku ekonomi untuk mencapainya atau bahkan melampauinya. Inilah kekuatan self fulfilling prophecy.

Secara rutin, saya mengamati perkembangan PDB nominal, yaitu PDB yang menggunakan harga sebagaimana dirasakan hari-hari ini. PDB nominal ini lebih mirip berbagai laporan keuangan perusahaan, sementara PDB riil lebih mirip perkembangan tonase produksi perusahaan. Ternyata PDB nominal Indonesia tumbuh tinggi.

Pada tahun 2008, saat perekonomian (PDB) riil tumbuh 6,1 persen, PDB nominal justru tumbuh 25 persen. Kuartal pertama 2009, pertumbuhan PDB nominal sebesar 16,9 persen dan pada kuartal kedua menjadi 10,9 persen. Dengan prospek pertumbuhan lebih tinggi pada kuartal ketiga dan keempat, diyakini PDB nominal akan naik sehingga secara keseluruhan pertumbuhan tahun 2009 berada sekitar 15 persen. Jika ini terjadi, PDB nominal kita akan mencapai sekitar Rp 5.700 triliun. Angka ini kurang lebih sama dengan prediksi PDB nominal sekitar 570 miliar dollar AS, seperti disebutkan sebelumnya. Dengan latar belakang itu, saat PDB riil diprediksi tumbuh 5,5 persen, PDB nominal 2010 akan tumbuh 15-18 persen. Jika ini terjadi, sepanjang 2010, PDB nominal kita akan mencapai Rp 6.500 triliun-Rp 6.600 triliun. Ini berarti PDB per kapita tahun 2010, dengan catatan nilai tukar rupiah bergerak menguat sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, akan berada pada 2.800 dollar AS-3.000 dollar AS.

Indonesia-Malaysia

Saya suka membandingkan pendapatan Indonesia dengan Malaysia karena berbagai sentimen yang berkembang. PDB Malaysia per kapita tahun 2008 sekitar 7.100 dollar AS. Jika pada tahun ini PDB mereka tidak banyak berkembang (semester pertama tahun 2009 perekonomian Malaysia kontraksi sebesar 5,0 persen), pada tahun 2010 PDB per kapita mereka mungkin akan berada di sekitar 7.500 dollar AS. Sementara itu, PDB per kapita 10 persen penduduk Indonesia, 23 juta orang, sebesar 8.400 dollar AS-9.000 dollar AS. Jika jumlah penduduk Indonesia disamakan dengan Malaysia, sekitar 27 juta orang, pendapatan per kapita rata-rata dari 27 juta orang pendapatan tertinggi Indonesia akan mencapai sekitar 7.800 dollar AS (dengan catatan empat juta penduduk Indonesia masuk bracket 10 persen berikutnya yang berpendapatan rata-rata 4.300 dollar AS-4.500 dollar AS). Sementara 90 persen penduduk berikutnya menghasilkan daya beli yang sangat besar.

Inilah sebabnya penjualan mobil bulanan Indonesia mampu melampaui Malaysia. Ini pula yang menyebabkan jumlah mal di Jakarta lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Hal inilah yang seharusnya mengarahkan pandangan dunia usaha, ke mana dan industri apa yang harus dijalankan, serta pusat investasi apa yang harus dilakukan.

Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo Pemerhati Ekonomi

Republika Online

2009-09-01T15:56:00.000+07:00

Republika Online: "Perhatian pada Perbankan

Oleh Umar Juoro

Perhatian pada perbankan belakangan ini menguat pada beberapa isu utama. Pertama adalah tidak responsifnya perbankan terhadap penurunan bunga acuan atau BI Rate sehingga mendesak BI mengarahkan 15 bank besar untuk menetapkan bunga deposito paling tinggi delapan persen."

Republika Online - Wapres: Ini Perampokan

2009-09-01T15:51:00.000+07:00

Republika Online - Wapres: Ini Perampokan: "Wapres: Ini Perampokan

Likuidasi Century sempat jadi opsi.

JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai kasus Bank Century lebih merupakan tindak kriminal murni ketimbang krisis ekonomi. Peme gang saham pengendali bank itu telah merampok dana nasabah di banknya sendiri.

‘’Karena pemilik pengendali bank ini merampok uang bank sendiri dengan segala cara, termasuk obligasi bodong, yang (ha silnya) dibawa ke luar negeri,’‘ kata Kalla, Senin (31/8)."

KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang

2009-09-01T15:45:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Irak-Suriah Menegang: "Irak-Suriah Menegang
Turki Berusaha Tengahi Krisis Hubungan Baghdad-Damaskus

Selasa, 1 September 2009 | 04:22 WIB

Baghdad, Senin - Hubungan Irak-Suriah, Minggu (30/8), makin tegang setelah Irak mengudarakan pengakuan seorang tersangka anggota Al Qaeda yang menuduh agen-agen intelijen Suriah melatih para pasukan asing di sebuah kamp, sebelum mereka bertempur di Irak."

KOMPAS cetak - DPJ Bentuk Pemerintahan

2009-09-01T15:44:00.000+07:00

KOMPAS cetak - DPJ Bentuk Pemerintahan: "DPJ Bentuk Pemerintahan

Selasa, 1 September 2009 | 04:17 WIB

Tokyo, Senin - Partai Demokrat Jepang atau DPJ segera membentuk pemerintahan setelah memastikan kemenangan dalam pemilu Majelis Rendah, Senin (31/8). DPJ meraih 308 kursi dari 480 kursi di parlemen.

Partai berkuasa, Partai Demokratik Liberal (LDP), hanya berhasil meraih 109 kursi. Hasil pemilu ini merupakan yang terburuk bagi LDP sejak dibentuk dan berkuasa tahun 1955."

KOMPAS cetak - Pengawasan BI Lemah

2009-09-01T15:43:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Pengawasan BI Lemah: "Pengawasan BI Lemah
Wapres Klarifikasi Pernyataan Menkeu

Selasa, 1 September 2009 | 03:20 WIB

Jakarta, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, masalah yang terjadi di Bank Century merupakan tindakan kriminal murni, yaitu berupa perampokan bank oleh pemiliknya sendiri akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia."

KOMPAS cetak - 8 Juta Wajib Pajak Baru Berpenghasilan Rendah

2009-08-26T10:37:00.000+07:00

KOMPAS cetak - 8 Juta Wajib Pajak Baru Berpenghasilan Rendah: "8 Juta Wajib Pajak Baru Berpenghasilan Rendah

Rabu, 26 Agustus 2009 | 04:29 WIB

Jakarta, Kompas - Penambahan 9 juta wajib pajak dalam setahun terakhir tak mendorong penambahan nilai penerimaan negara dari pajak. Ini karena 8 juta dari wajib pajak baru adalah karyawan berpenghasilan rendah, sisanya adalah pelaku usaha kecil dan menengah.

Direktur Jenderal Pajak Tjiptardjo menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan di Jakarta, Senin (24/8)."

KOMPAS cetak - Belanja Disinyalir Bocor

2009-08-26T10:33:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Belanja Disinyalir Bocor: "Belanja Disinyalir Bocor
Depkeu dan Bappenas Perlu Investigasi

Rabu, 26 Agustus 2009 | 04:25 WIB

Jakarta, Kompas - Anggaran belanja negara yang dialokasikan dalam APBN disinyalir mengalami kebocoran sehingga fungsi APBN untuk mendorong pertumbuhan dan memeratakan perekonomian tidak berjalan efektif."

KOMPAS cetak - Pemerintah Lebih Asyik pada Proyek

2009-08-26T10:31:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Pemerintah Lebih Asyik pada Proyek: "Pemerintah Lebih Asyik pada Proyek

Rabu, 26 Agustus 2009 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Kegagalan Indonesia mengurangi ketergantungan impor pangan disebabkan minimnya kebijakan di sektor pertanian yang langsung menyentuh pokok persoalan. Departemen teknis yang terkait pembangunan sektor pertanian asyik pada proyek dan tidak sungguh-sungguh mewujudkan gagasan kebangsaan."

KOMPAS cetak - Margin Profit Terlalu Tinggi

2009-08-25T11:43:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Margin Profit Terlalu Tinggi: "Margin Profit Terlalu Tinggi
Laba Bersih Bank Naik 27 Persen Per Juni 2009

Senin, 24 Agustus 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Margin profit perbankan di Indonesia saat ini salah satu yang tertinggi di dunia. Margin profit harus ditekan bertahap agar bunga kredit bisa ditekan sehingga tidak terlalu memberatkan dunia usaha.

Saat ini rata-rata margin profit perbankan mencapai 42,5 persen dari harga kredit yang ditawarkan perbankan. Tingginya margin profit ini menjadi salah satu alasan investor asing marak menanamkan investasinya di sektor perbankan nasional."

KOMPAS cetak - RI Terjebak Impor Pangan

2009-08-25T11:38:00.000+07:00

KOMPAS cetak - RI Terjebak Impor Pangan: "RI Terjebak Impor Pangan
Garam Pun Diimpor Senilai Rp 900 Miliar

Senin, 24 Agustus 2009 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas - Kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bias industri mengabaikan pengembangan potensi pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Akibatnya, Indonesia kian terjebak dalam arus impor pangan. Lebih dari 5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 50 triliun lebih devisa setiap tahun terkuras untuk mengimpor pangan."

KOMPAS cetak - Baru 37 KPPN Bebas Suap

2009-08-22T07:41:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Baru 37 KPPN Bebas Suap: "Baru 37 KPPN Bebas Suap
Ketidaksiapan Proyek Perlambat Realisasi Stimulus Proyek

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas - Departemen Keuangan mengakui, saat ini baru 37 kantor atau 20,7 persen dari 178 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN yang diyakini bebas dari suap-menyuap. Ke-37 KPPN itu adalah kantor percontohan yang semua pegawainya hasil perekrutan baru.

”Saat membentuk KPPN Percontohan, kami melakukan seleksi. Pegawai yang sejak awal ada di kantor itu sebagian besar gagal lolos seleksi sehingga hampir semua pegawai di kantor percontohan adalah baru. Dari rata-rata 150 pegawai di satu KPPN, tinggal 50 pegawai di KPPN Percontohan,” ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo di Jakarta, Jumat (21/8)."

KOMPAS cetak - Pertumbuhan China Tidak Dapat Serap Penganggur

2009-08-22T07:20:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Pertumbuhan China Tidak Dapat Serap Penganggur: "Pertumbuhan China Tidak Dapat Serap Penganggur

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:28 WIB

Beijing, Jumat - Setengah dari 24 juta orang China yang secara resmi dinyatakan sebagai penganggur mungkin tidak dapat menemukan pekerjaan dalam tahun ini, bahkan walau negara raksasa itu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Demikian dinyatakan Kementerian Tenaga Kerja di Beijing, Jumat (21/8).

Perkiraan yang diungkapkan kementerian itu tidak memperhitungkan jutaan mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi dan pekerja migran. Berarti, angka pengangguran yang sebenarnya lebih tinggi lagi.

”Kalaupun perekonomian kita bertumbuh hingga 8 persen, hanya dapat menyediakan lapangan kerja bagi 12 juta orang,” ujar Yin Weimin, Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial."

KOMPAS cetak - Tekan Margin Profit

2009-08-22T07:10:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Tekan Margin Profit: "Tekan Margin Profit
Bunga Deposito Maksimal 8 Persen

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:58 WIB

Jakarta, Kompas - Upaya menurunkan suku bunga kredit seyogianya tidak hanya berhenti pada kesepakatan perbankan menurunkan biaya dana. Langkah yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kesepakatan menurunkan margin profit, yang kini masih teramat tinggi.

Ekonom Tony Prasetiantono Jumat (21/8) di Jakarta menjelaskan, suku bunga kredit tidak akan turun signifikan jika perbankan tetap mempertahankan margin keuntungan yang tinggi."

KOMPAS cetak - Hingga 14 Agustus, Anggaran Defisit Rp 7,087 Triliun

2009-08-22T07:03:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Hingga 14 Agustus, Anggaran Defisit Rp 7,087 Triliun: "Hingga 14 Agustus, Anggaran Defisit Rp 7,087 Triliun

Sabtu, 22 Agustus 2009 | 03:58 WIB

Jakarta, Kompas - Realisasi penerimaan negara hingga Agustus 2009 lebih kecil dibanding belanja negara. Akibatnya, terjadi defisit anggaran sebanyak Rp 7,087 triliun.

”Realisasi penerimaan negara dan hibah hingga 14 Agustus 2009 mencapai Rp 468,23 triliun atau 55,18 persen dari target, sementara realisasi belanja negara sudah Rp 475,324 triliun atau 48,11 persen dari target sehingga terjadi defisit Rp 7,087 triliun,” ujar Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Herry Purnomo, Jumat (21/8) di Jakarta."

KOMPAS.com - Korsel Nikmati Surplus Transaksi Berjalan

2009-08-19T17:23:00.000+07:00

KOMPAS.com - Korsel Nikmati Surplus Transaksi Berjalan: "Korsel Nikmati Surplus Transaksi Berjalan"

KOMPAS.com - Transaksi Berjalan RI Surplus 3,1 Miliar Dollar AS

2009-08-19T17:22:00.000+07:00

KOMPAS.com - Transaksi Berjalan RI Surplus 3,1 Miliar Dollar AS: "Transaksi Berjalan RI Surplus 3,1 Miliar Dollar AS"

KOMPAS.com - Kredit Perbankan Diperkirakan Tumbuh 20 Persen

2009-08-19T17:21:00.000+07:00

KOMPAS.com - Kredit Perbankan Diperkirakan Tumbuh 20 Persen: "Kredit Perbankan Diperkirakan Tumbuh 20 Persen"

KOMPAS.com - Neraca Perdagangan Indonesia Paling Unggul di ASEAN

2009-08-19T17:19:00.000+07:00

KOMPAS.com - Neraca Perdagangan Indonesia Paling Unggul di ASEAN: "Neraca Perdagangan Indonesia Paling Unggul di ASEAN"

KOMPAS.com - Awas, IMF Bakal Menambah Modal dan Cadangan Devisa

2009-08-19T17:18:00.000+07:00

KOMPAS.com - Awas, IMF Bakal Menambah Modal dan Cadangan Devisa: "Awas, IMF Bakal Menambah Modal dan Cadangan Devisa"

KOMPAS.com - Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi Syariah Asia Tenggara

2009-08-19T17:17:00.001+07:00

KOMPAS.com - Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi Syariah Asia Tenggara: "Indonesia Tuan Rumah Pertemuan Ekonomi Syariah Asia Tenggara"

KOMPAS.com - Hermawan : Boediono Siap Majukan Ekonomi Syariah

2009-08-19T17:17:00.000+07:00

KOMPAS.com - Hermawan : Boediono Siap Majukan Ekonomi Syariah: "Hermawan : Boediono Siap Majukan Ekonomi Syariah"

KOMPAS.com - JK Janji Tingkatkan Ekonomi Umat Islam Lewat Ekonomi Syariah

2009-08-19T17:16:00.000+07:00

KOMPAS.com - JK Janji Tingkatkan Ekonomi Umat Islam Lewat Ekonomi Syariah: "JK Janji Tingkatkan Ekonomi Umat Islam Lewat Ekonomi Syariah"

KOMPAS.com - Ekonomi Syariah Solusi Jitu Rakyat

2009-08-19T17:15:00.001+07:00

KOMPAS.com - Ekonomi Syariah Solusi Jitu Rakyat: "Ekonomi Syariah Solusi Jitu Rakyat"

KOMPAS.com - Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2010 Lebih Baik

2009-08-19T17:15:00.000+07:00

KOMPAS.com - Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2010 Lebih Baik: "Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 2010 Lebih Baik"

KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia, Menkeu Optimistis

2009-08-19T17:14:00.000+07:00

KOMPAS.com - Ekonomi Indonesia, Menkeu Optimistis: "Ekonomi Indonesia, Menkeu Optimistis"

2009-08-18T06:12:00.001+07:00

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/08/17/20093910/saham.dan.minyak.dunia.bertumbangan

VIVANEWS - BISNIS - Umar Juoro: Pilpres Untungkan Ekonomi Indonesia

2009-08-17T06:32:00.001+07:00

VIVANEWS - BISNIS - Umar Juoro: Pilpres Untungkan Ekonomi Indonesia: "Pilpres Untungkan Ekonomi Indonesia"

VIVANEWS - BISNIS - Darmin Nasution: Mengapa BI Rate Turun Jadi 6,5 Persen

2009-08-17T06:32:00.000+07:00

VIVANEWS - BISNIS - Darmin Nasution: Mengapa BI Rate Turun Jadi 6,5 Persen: "Mengapa BI Rate Turun Jadi 6,5 Persen"

KOMPAS cetak - Memanggungkan Batik di Negeri Obama

2009-08-16T20:49:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Memanggungkan Batik di Negeri Obama: "Memanggungkan Batik di Negeri Obama"

KOMPAS cetak - Kesenjangan, Persoalan Utama Indonesia

2009-08-16T20:48:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Kesenjangan, Persoalan Utama Indonesia: "Kesenjangan, Persoalan Utama Indonesia"

Republika Online

2009-08-16T20:24:00.000+07:00

Republika Online: "Mengantisipasi Arus Modal Keluar"

rakyatmerdeka.co.id - JK Tak Gunakan Wewenang

2009-08-16T08:27:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - JK Tak Gunakan Wewenang: "JK Tak Gunakan Wewenang"

detikNews : situs warta era digital | Gulaku Manis, Gulaku Getir, Konsumen 'Nyengir'

2009-08-16T08:15:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Gulaku Manis, Gulaku Getir, Konsumen 'Nyengir': "Gulaku Manis, Gulaku Getir, Konsumen 'Nyengir'"

detikNews : situs warta era digital | Kasus Aora TV, Penganiayaan Hak Publik oleh Negara

2009-08-16T08:14:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Kasus Aora TV, Penganiayaan Hak Publik oleh Negara: "Catatan Agus Pambagio
Kasus Aora TV, Penganiayaan Hak Publik oleh Negara"

detikNews : situs warta era digital | Dari Bengkel ke Televisi Berlangganan, Kok Bisa Ya? (Kasus AoraTV)

2009-08-16T08:13:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Dari Bengkel ke Televisi Berlangganan, Kok Bisa Ya? (Kasus AoraTV): "Catatan Agus Pambagio
Dari Bengkel ke Televisi Berlangganan, Kok Bisa Ya? (Kasus AoraTV)"

detikNews : situs warta era digital | Membela Rakyat yang Mana?

2009-08-16T08:09:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Membela Rakyat yang Mana?: "Membela Rakyat yang Mana?"

detikNews : situs warta era digital | Pengelolaan SDA dan Biaya Politik di Daerah

2009-08-16T08:06:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Pengelolaan SDA dan Biaya Politik di Daerah: "Pengelolaan SDA dan Biaya Politik di Daerah"

detikNews : situs warta era digital | Harga BBM Turun, Jalanan Tetap Macet, Apa Untungnya?

2009-08-16T08:02:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Harga BBM Turun, Jalanan Tetap Macet, Apa Untungnya?: "Catatan Agus Pambagio
Harga BBM Turun, Jalanan Tetap Macet, Apa Untungnya?"

detikNews : situs warta era digital | Pat Gulipat Regulator Penerbangan dengan Maskapai

2009-08-16T07:59:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Pat Gulipat Regulator Penerbangan dengan Maskapai: "Catatan Agus Pambagio
Pat Gulipat Regulator Penerbangan dengan Maskapai"

detikNews : situs warta era digital | Selamatkan Aset Negara Sektor Perkeretaapian

2009-08-16T07:55:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Selamatkan Aset Negara Sektor Perkeretaapian: "Catatan Agus Pambagio
Selamatkan Aset Negara Sektor Perkeretaapian"

detikNews : situs warta era digital | Garuda Indonesia Sudah Untung atau Masih Buntung?

2009-08-16T07:48:00.000+07:00

detikNews : situs warta era digital | Garuda Indonesia Sudah Untung atau Masih Buntung?: "Catatan Agus Pambagio
Garuda Indonesia Sudah Untung atau Masih Buntung?"

115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:26:00.000+07:00

115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA - pemilu.okezone.com: "115 Caleg Desak KPU Jalankan Putusan MA"

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com

2009-08-15T17:22:00.000+07:00

berita pemilu indonesia - pemilu.okezone.com: "SBY Kendalikan Arah Kekuatan Parpol Koalisi"

rakyatmerdeka.co.id - Bintang untuk Muhaimin Disiapkan Sejak Tahun Lalu

2009-08-15T17:20:00.000+07:00

rakyatmerdeka.co.id - Bintang untuk Muhaimin Disiapkan Sejak Tahun Lalu: "Bintang untuk Muhaimin Disiapkan Sejak Tahun Lalu"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:18:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "* Awas, Harga Minyak di 2010 Bisa Tembus USD90"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:16:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "Rombongan Hipmi Sudah Hilang 5 Bulan"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:15:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "Prinsip Bagi Hasil yang Menguntungkan"

Di Antara Belitan Utang dan Kebijakan Populis - economy.okezone.com

2009-08-15T17:14:00.000+07:00

Di Antara Belitan Utang dan Kebijakan Populis - economy.okezone.com: "Di Antara Belitan Utang dan Kebijakan Populis"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:13:00.001+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "Menanti Demokrasi Ekonomi"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:13:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "Bagaimana Mencegah Pendanaan Terorisme?"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:12:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com: "Kejar Penyerapan Naker, Ekonomi RI Harus di Atas 5%"

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

2009-08-15T17:11:00.000+07:00

berita bisnis dan ekonomi terpercaya - economy.okezone.com

Mabes Polri Turun Tangan Cari Pengusaha Hilang di Papua - economy.okezone.com

2009-08-15T17:10:00.000+07:00

Mabes Polri Turun Tangan Cari Pengusaha Hilang di Papua - economy.okezone.com: "Mabes Polri Turun Tangan Cari Pengusaha Hilang di Papua"

Ada yang Janggal dari Hilangnya Rombongan Hipmi - economy.okezone.com

2009-08-15T17:09:00.000+07:00

Ada yang Janggal dari Hilangnya Rombongan Hipmi - economy.okezone.com: "Ada yang Janggal dari Hilangnya Rombongan Hipmi"

Sistem Ekonomi Konvensional Tak Sejahterakan Masyarakat - economy.okezone.com

2009-08-15T17:08:00.000+07:00

Sistem Ekonomi Konvensional Tak Sejahterakan Masyarakat - economy.okezone.com: "Sistem Ekonomi Konvensional Tak Sejahterakan Masyarakat"

Republika Online - Wajah RAPBN 2010

2009-08-15T06:42:00.000+07:00

Republika Online - Wajah RAPBN 2010: "Wajah RAPBN 2010"

KOMPAS cetak - Kontradiksi Perekonomian Kita

2009-08-15T06:25:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Kontradiksi Perekonomian Kita: "Kontradiksi Perekonomian Kita"

KOMPAS cetak - Muncul Permainan "Online" Terkait Krisis

2009-08-15T06:11:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Muncul Permainan "Online" Terkait Krisis: "Muncul Permainan 'Online' Terkait Krisis"

KOMPAS cetak - BI Hati-hati soal Pengaturan Bunga

2009-08-15T06:03:00.000+07:00

KOMPAS cetak - BI Hati-hati soal Pengaturan Bunga: "BI Hati-hati soal Pengaturan Bunga"

Retribusi Daerah Dibatasi 30 Jenis Pemerintah Pusat Bisa Intervensi

2009-08-10T16:57:00.000+07:00

Senin, 10 Agustus 2009 | 04:15 WIB

Jakarta, Kompas - Hanya 30 jenis retribusi yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi yang tidak sesuai dengan daftar pada Rancangan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah wajib dihapus. Ketentuan ini ditetapkan agar iklim investasi dapat berkembang.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUU PDRD Harry Azhar Azis di Jakarta, akhir pekan lalu, semua fraksi di DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) dilaporkan ke sidang paripurna DPR dan disahkan sebagai UU.

Selain menetapkan hanya 30 jenis retribusi, RUU tersebut juga menetapkan hanya 5 jenis pajak yang bisa diberlakukan di tingkat provinsi, serta 11 pajak di tingkat kabupaten atau kota.

RUU PDRD membagi obyek retribusi menjadi tiga kelompok, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Retribusi atas jasa umum ada 14 jenis, yaitu retribusi pelayanan kesehatan; pelayanan persampahan atau kebersihan; penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk; pengurusan akta catatan sipil; pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; serta retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Selain itu, ada juga retribusi untuk pelayanan pasar; pengujian kendaraan bermotor; pemeriksaan alat pemadam kebakaran; penggantian biaya cetak peta; penyediaan dan atau penyedotan kakus; pengolahan limbah cair; pelayanan tera atau tera ulang; pelayanan pendidikan; serta retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Adapun retribusi untuk jasa usaha ada 11 jenis, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan; tempat pelelangan; terminal; tempat khusus parkir; retribusi penginapan, pesanggrahan atau vila.

Ada pula retribusi rumah potong hewan; pelayanan kepelabuhanan; tempat rekreasi dan olahraga; penyeberangan di air; serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Perizinan tertentu ada lima jenis retribusi, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan; izin tempat penjualan minuman beralkohol; izin gangguan; izin trayek; dan retribusi izin usaha perikanan. ”Dengan batasan itu, tidak ada lagi retribusi di luar 30 jenis. Sistem yang berlaku close list (daftar tertutup),” kata Harry.

Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengingatkan agar kebijakan perpajakan daerah tidak mereduksi daya beli masyarakat.

Beberapa pajak daerah yang ada di RUU PDRD bisa menekan daya beli dan pertumbuhan konsumsi masyarakat. ”Contoh, pembebanan maksimal tarif pajak hiburan hingga 75 persen dan pajak progresif kendaraan bermotor. Itu secara tidak langsung menahan masyarakat kelas menengah atas membelanjakan pendapatannya,” ujar Bambang.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan, pemerintah pusat bisa mengintervensi besaran tarif pajak daerah pada jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Intervensi dilakukan jika harga jual minyak mentah Indonesia (ICP) melonjak 30 persen, dari asumsi yang ditetapkan dalam APBN.

Jika ICP bertambah mahal 30 persen, pemerintah bisa menerbitkan peraturan presiden yang membatalkan seluruh tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan pemerintah provinsi. Hal itu karena

setiap kenaikan ICP akan menambah dana bagi hasil yang diterima daerah. Dalam RUU PDRD, tarif pajak bahan bakar kendaraan maksimal 10 persen pada kendaraan pribadi dan 5 persen untuk angkutan umum. (OIN)

Antiklimaks RAPBN 2010

2009-08-10T16:55:00.000+07:00

Senin, 10 Agustus 2009 | 02:59 WIB

FAISAL BASRI

Perekonomian dunia mulai sedikit berseri. Pada triwulan kedua 2009, perekonomian Amerika Serikat hanya mengalami kontraksi sebesar 1 persen, jauh lebih baik daripada triwulan sebelumnya yang menyusut 6,4 persen.

Angka pengangguran pada bulan Juli turun untuk pertama kali sejak krisis keuangan meledak pada Desember 2007 menjadi 9,4 persen dari 9,5 persen pada bulan Juni.

Ekspor Jerman mulai tumbuh positif 7 persen pada bulan Juli lalu. Perekonomian China pada triwulan kedua tumbuh 7,9 persen, lebih tinggi dari perkiraan.

Koreksi ke atas sejumlah indikator ekonomi di sejumlah negara menumbuhkan keyakinan baru bahwa perekonomian dunia akan tumbuh lebih tinggi tahun depan.

Versi terakhir Dana Moneter Internasional (IMF) yang dikeluarkan bulan lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan sebesar 2,5 persen, naik 0,6 persen dibandingkan dengan perkiraan yang dikeluarkan bulan April.

Serangkaian indikator ekonomi Indonesia pun menunjukkan kecenderungan yang sama. Ekspor bulan Juni naik, walau hanya 1,32 persen, dibandingkan dengan ekspor bulan Mei. Indeks produksi industri manufaktur besar dan sedang sudah kembali tumbuh positif pada triwulan kedua 2009, setelah dua triwulan berturut-turut sebelumnya berada pada zona negatif.

Konsumsi semen dalam empat bulan terakhir juga terus menunjukkan akselerasi. Penjualan otomotif dan sepeda motor pun merangkak naik.

Arus masuk wisatawan mancanegara juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Demikian pula dengan wisatawan domestik. Perkembangan positif ini mendongkrak tingkat hunian hotel hampir 5 persen, dari 47,8 persen pada bulan Mei menjadi 52,6 persen pada bulan Juni.

Memang, masih ada beberapa indikator yang terus melemah. Volume angkutan barang dalam negeri lewat laut, misalnya, pada bulan Juni turun dibandingkan Mei 2009.

Perbaikan indikator-indikator sektor riil beriringan dengan penguatan indikator makroekonomi jangka pendek. Laju inflasi (year-on year) selama 10 bulan turun tanpa jeda hingga mencapai tingkat terendah 2,7 persen pada bulan Juli—suatu pencapaian yang cukup menakjubkan selama sejarah perjalanan kita pascakemerdekaan.

Dengan tingkat inflasi yang rendah, Bank Indonesia secara konsisten melanjutkan penurunan suku bunga acuan (BI Rate) yang sudah berlangsung selama 11 bulan berturut-turut menuju 6,5 persen pada bulan Agustus ini.

Koordinasi yang lebih baik antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan diharapkan bisa lebih cepat menurunkan suku bunga pinjaman.

Penanaman modal asing

Nilai tukar rupiah cenderung mengalami penguatan hingga di bawah Rp 10.000 per dollar AS. Penguatan rupiah diharapkan bisa berkelanjutan seandainya kita bisa memanfaatkan peluang dari kecenderungan penanaman modal asing langsung yang akan lebih banyak mengalir ke negara-negara yang skala pasar domestiknya relatif besar seperti Indonesia.

Bertolak dari kecenderungan itu, agaknya cukup beralasan untuk menyambut tahun 2010 dengan lebih optimistis. Apalagi mengingat pemenang pemilihan umum presiden adalah calon yang masih menjabat, dan satu putaran pula, sehingga memiliki keleluasaan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik menyongsong era baru.

Pemerintahan baru secara de facto sudah terbentuk sehingga tidak membutuhkan masa transisi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bisa segera dirampungkan, tidak seperti pengalaman periode sebelumnya, yakni RPJM baru disahkan setahun setelah pelantikan kabinet.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen untuk tahun depan sebagaimana tercantum di dalam RAPBN 2010 tampaknya kurang sejalan dengan geliat optimisme yang sedang merekah.

Selain itu, pertumbuhan 5 persen adalah awal yang kurang meyakinkan untuk mewujudkan janji kampanye Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang mematok target pertumbuhan rata-rata 7 persen selama periode 2010-2014.

Nisbah pajak (tax ratio) yang hanya naik tipis dari 12 persen tahun 2009 menjadi 12,1 persen pada tahun 2010 kurang mencerminkan klaim pemerintah atas keberhasilan reformasi pajak dan tekad untuk bekerja lebih keras.

Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah yang dipatok Rp 10.000 per dollar AS tak sejalan dengan optimisme yang belakangan ini didengungkan oleh Menteri Keuangan dan petinggi Bank Indonesia.

Jika pemerintah memandang bahwa tahun 2010 masih merupakan masa transisi dan konsolidasi mengingat imbas krisis global masih belum akan sirna, mengapa defisit APBN justru diturunkan dengan cukup drastis, dari 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) pada tahun anggaran berjalan menjadi hanya 1,6 persen PDB untuk tahun anggaran mendatang?

Bukankah masih diperlukan ekspansi anggaran untuk mengimbangi penurunan laju konsumsi masyarakat yang sudah hampir pasti terjadi mengingat tak ada lagi stimulus dan subsidi seperti bantuan langsung tunai (BLT) maupun doping yang mengalir dari padatnya agenda politik?

Sebaliknya, masyarakat harus bersiap-siap menghadapi tekanan daya beli akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa karena selama dua tahun terakhir terkesan kuat sangat dikendalikan untuk menjaga popularitas pemerintah menghadapi pemilu lalu.

Sangat boleh jadi asumsi-asumsi RAPBN 2010 yang terkesan konservatif disebabkan oleh bayang-bayang pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua yang melemah.

Menurut prognosis pemerintah, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua akan merosot di bawah 4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,4 persen.

Namun, masih cukup waktu untuk membalikkan kecenderungan pada semester kedua. Jika tidak banyak gangguan baru dan perbaikan ekonomi global terus berlanjut, tak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi tahun ini justru mendekati 5 persen sehingga optimisme kita semakin besar untuk memasuki tahun 2010.

Ada baiknya anggota DPR menorehkan tinta emas pada akhir masa jabatannya untuk menghasilkan APBN 2010 yang lebih optimistis ketimbang rancangan pemerintah. Sepantasnya pemerintah baru nanti diberikan pekerjaan rumah yang lebih banyak dan terukur.

Arah Reformasi Birokrasi

2009-08-07T07:23:00.000+07:00

Kamis, 6 Agustus 2009 | 03:19 WIB

Oleh Meuthia Ganie-Rochman

Sebagian besar ahli dan praktisi pembangunan Indonesia tampaknya sepakat, reformasi birokrasi merupakan hal pokok untuk memperbaiki kesejahteraan.

Masalahnya, bagaimana menghasilkan birokrasi yang kompeten, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan penyediaan? Prinsip apa yang harus diambil, mulai dari mana?

Perbaikan birokrasi tidak hanya upaya mencari sistem yang efisien. Upaya ini harus dilihat dalam konteks strategi pembangunan, dengan masalah tarikan ekonomi politik. Reformasi birokrasi selalu harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya untuk melakukannya.

Dalam pembaruan birokrasi, kekuatan politik amat menentukan, terlebih pada negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Maka, keliru hanya memakai resep teknokratis yang sering hanya mengagungkan prinsip rasionalitas dan efisiensi, bahkan plus demokrasi seperti dalam prinsip good governance.

Contoh dari Taiwan-Korea

Bagian berikut adalah pelajaran amat berharga yang diambil dari pembaruan birokrasi di Taiwan dan Korea yang mengantarkan pada kemajuan ekonomi, lalu pada konsolidasi demokrasi.

Pelajaran pertama, reformasi birokrasi merupakan proyek politik yang serius. Kebobrokan birokrasi ditandai eksploitasi birokrasi oleh kelompok dan organisasi politik, ketertutupan pengelolaan sumber daya, perekrutan, pelaksanaan kerja, dan promosi yang tak terlalu didasarkan pada kinerja. Secara keseluruhan, akibatnya, birokrasi kehilangan orientasinya sebagai organisasi masyarakat paling penting untuk pembangunan. Reformasi birokrasi Taiwan merupakan proyek politik AS yang berkepentingan mencegah penguatan komunisme. Pemerintah AS memfasilitasi pengiriman studi ke AS bukan hanya untuk rencana pembangunan, tetapi juga pemimpin partai agar berpikiran progresif sekaligus teknokratis. Sementara reformasi Korea amat dipengaruhi otoritarianisme Park Chung Hee yang dengan tangan besi mengubah organisasi negara dan ekonomi untuk menjamin pertumbuhan.

Pelajaran kedua, terus serius mengembangkan sistem dan mekanisme baru. Pengembangan ini dilakukan oleh institusi pemerintah yang mempunyai kompetensi dan independensi. Di Taiwan, tugas ini dilakukan lembaga perencana—The Council on International Economic Cooperation and Development (CIECD), The Economic Planning Commission (EPC), dan The Council on Economic Planning and Development (CEPD)—yang tidak terikat struktur birokrasi. Badan-badan ini sekaligus menjalankan fungsi koordinasi untuk pelaksanaan di tingkat ”sektoral” dan hanya bertanggung jawab kepada penguasa politik tertinggi. Di Korea, Park Chung Hee menggunakan Economic Planning Board guna menguatkan aspek teknokratis. Keterlibatan militer bukan hanya untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden Park, tetapi mampu menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian kinerja. Sejalan penguatan kedudukan Park, perwira militer (termasuk 55 jenderal) dipecat karena tuduhan kolusi dan korupsi.

Pelajaran ketiga, pemerintah mempunyai visi jelas tentang kelompok ekonomi mana yang akan diperkuat lebih dahulu. Visi ini dihasilkan dari analisis yang dilakukan para akademisi. Dengan demikian, pilihan kebijakan ekonomi tidak terseret debat (tampaknya) ideologis, misalnya antara kapitalisme, (neo) liberalisme, dan populisme. Pilihan didasarkan kompetensi sektoral negara saat itu. Jika perekonomian Taiwan dibangun atas penguatan industri menegah, Korea memilih memperkuat industri besar untuk pasar dunia.

Pelajaran keempat, di antara kompetensi yang dimiliki badan perencana pemerintah adalah kemampuan berdialog dengan pelaku ekonomi. Tujuannya agar pemerintah bisa memfasilitasi pertumbuhan kelompok ekonomi ini, selain bernegosiasi agar kesejahteraan lebih umum dapat dihasilkan. Dialog berhasil karena tertanam dalam institusi sebagai mekanisme dengan tujuan jelas, bukan hanya cadar politik untuk menarik simpati.

Manfaat untuk Indonesia

Indonesia bisa menarik pelajaran dari negara-negara itu baik tentang dukungan politik pemimpin nasional, kompetensi staf birokrasi, konsistensi sistemik, dan komunikasi pembangunan. Untuk Indonesia, pelajaran ini harus diterapkan dengan beberapa cara.

Pertama, pembaruan birokrasi harus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi bukan hanya perbaikan pelayanan. Beri para investor kemudahan dan kepastian. Selanjutnya, mereka harus mendukung pemerintah menguatkan ekonomi kerakyatan. Contoh, berbagai perusahaan besar memiliki bengkel kerja yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi sederhana.

Kedua, program perluasan ekonomi terpilih. Misal, kini biaya transaksi kredit UMKM masih terlalu tinggi. Perbaikan bukan hanya dalam birokrasi perbankan. Stimulus kredit juga harus diberikan dengan sasaran yang jelas dan metode dukungan spesifik, selain oleh bank dan pemerintah daerah. Hal ini membutuhkan perbaikan dalam kompetensi birokrasi.

Badan perencana nasional tidak hanya berfungsi koordinatif dan menghasilkan standar kompetensi birokrasi. Ia juga harus menghasilkan skema terukur tentang peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam program pengembangan sektoral.

Meuthia Ganie- Rochman Sosiolog Organisasi di Universitas Indonesia

Modernisasi Ekonomi-Politik China

2009-08-07T07:22:00.001+07:00

Kamis, 6 Agustus 2009 | 03:36 WIB

Oleh Amich Alhumami

Proyek modernisasi suatu bangsa selalu ditempuh melalui pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi harus disertai pembangunan politik, tecermin dipenuhinya hak-hak sipil dan politik. Tujuan proyek modernisasi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan memantapkan sistem politik demokrasi seperti pengalaman negara-negara Barat.

Namun, modernisasi tidak selalu menyediakan jalan untuk meraih kedua tujuan pokok itu secara bersamaan, salah satu harus mendahului yang lain. Negara-negara sedang berkembang umumnya mendahulukan kemakmuran ekonomi, lalu perlahan-lahan membangun sistem politik demokratis.

China menempuh jalan ini dengan mengembangkan East Asian model of state-led economic development. Model ini menempatkan negara sebagai pemegang kendali kebijakan reformasi ekonomi dan sementara menyisihkan demokrasi. China adalah fenomena kontras, yang sedang memacu proyek modernisasi, untuk menjadi raksasa ekonomi dunia pertengahan abad ke-21.

Namun, gerak menuju puncak kekuatan ekonomi dunia justru di bawah kendali rezim otoriter yang opresif dan anakronistik. Fenomena China jelas di luar kelaziman, amat berbeda dengan pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika. Kemajuan ekonomi hanya kondusif di bawah sistem politik demokrasi. Pola di luar kelaziman ini disebut market capitalism without democracy (Peerenboom, China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest, 2008).

China ”super power”

Bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang rata-rata tumbuh 10 persen sejak 1980-an, China menjadi super power baru yang secara geopolitik berpotensi menjadi ancaman negara-negara industri maju. Tak heran, Barat gencar melancarkan propaganda agar China mempromosikan demokrasi dan HAM sebagai bagian agenda pembangunan, yang kini menjadi arus-utama percaturan global.

Namun, China bergeming, teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik. China tidak serta-merta mengadopsi ide-ide demokrasi dan HAM yang disuarakan Barat karena sarat kepentingan politik-ekonomi, selain mengandung bias ideologis-dominasi dan hegemoni. Isu demokrasi dan HAM sekadar kamuflase untuk menyembunyikan kepentingan ekonomi Barat atas negara berkembang, seperti diingatkan Joel Rocamora (2002).

Barat memang hipokrit dan berstandar ganda. Saksikan, AS menjalin persekutuan harmonis dengan rezim nondemokratis seperti Arab Saudi karena mendapat konsesi ekonomi-politik, tetapi berlaku sengit, terus mengecam, bahkan tak henti menebar ancaman kepada penguasa-penguasa kiri: Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil). Sebab, mereka dengan gigih dan berani melawan arus-besar ekonomi neoliberal dan menolak kebijakan perdagangan bebas.

Maka, China tak mau didikte kepentingan Barat, kukuh meretas jalan sendiri dalam melaksanakan proyek modernisasi ekonomi-politik. Bagi China, sungguh tidak mudah berayun di antara ekonomi dan demokrasi karena negara ini dihuni 1,3 miliar penduduk. Gejolak politik berskala kecil pun akan berdampak besar terhadap stabilitas keamanan domestik, yang dapat mengguncang sendi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Meski demikian, China perlahan mulai mengakomodasi sebagian elemen demokrasi modern. Reformasi ekonomi China disertai penataan kelembagaan pemerintahan untuk mendukung good governance, rule of law, pemberantasan korupsi, dan pasar terbuka. Ini adalah strategi gradual yang bertujuan memperkuat peran negara dalam membangun perekonomian dan menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat mutlak untuk menarik investasi asing (foreign direct investment) dan memacu pertumbuhan berkelanjutan.

Jalan pragmatis China

Para penguasa China paham betul hukum ekonomi kapitalisme pasar, yakni bagaimana mengakumulasi kapital dan mengeruk keuntungan bahkan untuk satu dollar investasi sekalipun. Karena itu, mereka lebih mengutamakan reformasi kelembagaan pemerintahan-efisiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, efektivitas regulasi, akuntabilitas dan transparansi, penegakan hukum dan perkuatan peradilan, yang lebih dibutuhkan guna memfasilitasi investasi asing ketimbang demokratisasi. Pemerintah China yakin, para investor asing lebih memilih jaminan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dalam berinvestasi ketimbang memilih tipe pemerintahan: otoriter atau demokrasi.

China menempuh jalan pragmatis dengan menyerap unsur-unsur pokok kapitalisme pasar, tetapi tetap memelihara nilai-nilai ideologi sosialisme yang berakar kuat dalam tradisi politik mereka. China mengabaikan pertentangan ideologis dan menjalankan modernisasi dengan memeluk kapitalisme meski tetap setia pada sosialisme, langkah ganjil dan penuh paradoks.

Saksikan, negara-negara berideologi serupa, seperti Vietnam dan Laos, mengadopsi strategi pembangunan ekonomi China dan menjadikannya model. Jalan pragmatisme China memberi inspirasi negara-negara serumpun di Asia Timur dalam membangun ekonomi. Bahkan, Iran, Afrika, dan Amerika Latin juga tertarik pendekatan dan strategi China. Mereka mengundang ahli hukum, ekonomi, dan politik China untuk menyampaikan public lecture bagi pejabat pemerintahan, akademisi, dan pengamat bagaimana menjalankan state-led economic development with limited political reforms itu.

China bisa dijadikan contoh sukses proyek modernisasi ekonomi-politik, terutama oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal tetapi berpendapatan per kapita rendah, seperti Indonesia, Filipina, dan Banglades.

Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Anthropology University of Sussex, United Kingdom

Laju Ekonomi China

2009-08-07T07:21:00.001+07:00

Kamis, 6 Agustus 2009 | 03:35 WIB

Oleh Syamsul Hadi

Di tengah ujian politik berupa instabilitas di Provinsi Xinjiang, China kembali hadir di pentas dunia sebagai fenomena mencengangkan di bidang ekonomi.

Akhir 2009, China akan menggeser Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar nomor dua dunia (Kompas, 28/7). Hal ini terjadi hanya dua tahun setelah China melampaui Jerman sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga dunia. Tahun 2007, GDP (gross domestic product) China mencapai 3,5 triliun dollar AS dan Jerman 3,3 triliun dollar AS. Tahun 2008, GDP China melonjak ke 4,42 triliun dollar AS, mendekati GDP Jepang yang 4,68 triliun dollar AS. Dengan kemampuannya, ekonomi China tumbuh 7,5 persen, sementara pertumbuhan Jepang minus 6,0 persen (data Juli 2009), dipastikan China akan melampaui Jepang dalam total angka GDP tahun ini.

Hubungan AS-China

Faktor terpenting di balik bertahannya ekonomi China adalah stimulus ekonomi sebesar 586 miliar dollar AS. Stimulus ini bekerja amat baik di tengah penurunan ekspor karena lesunya pasar global. Ini berbeda dengan stimulus Pemerintah AS sebesar 787 miliar dollar AS, yang belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi AS masih negatif (minus 2,6 persen) dan angka pengangguran di AS kini diperkirakan 10,2 persen.

Ironisnya, kini AS justru kian bergantung pada China. Defisit anggaran AS tahun ini melampaui 1,8 triliun dollar AS dengan utang kumulatif mendekati 12 triliun dollar AS. Diperkirakan China mewakili 83 persen dari seluruh defisit perdagangan AS dalam produk nonminyak. Selain itu, defisit anggaran AS justru ”ditanggung” China, yang kini mengakumulasi pembelian surat berharga AS senilai 763,5 miliar dolar AS.

Dalam perspektif AS, peningkatan hubungan dengan China bukan hanya penting guna menyangga ekonomi AS yang sedang limbung, tetapi juga dalam memecahkan aneka masalah global seperti perubahan iklim dan krisis finansial. Namun, seperti ditulis Elizabeth C Economy dan Adam Segal (Foreign Affairs, Mei/Juni 2009), kurang berhasilnya kerja sama AS-China sejauh ini berangkat dari perbedaan kepentingan, nilai, dan kapabilitas antardua negara.

Dalam konteks memburuknya ekonomi AS, kini posisi China dapat disamakan dengan Jepang pada pertengahan 1980-an saat ekonomi Jepang mengalami puncak pertumbuhan dan menjadi kontributor terbesar defisit perdagangan AS. Bagi AS, berhadapan dengan Jepang jauh lebih mudah daripada berhadapan dengan China. Posisi Jepang lebih lemah terhadap AS karena Jepang berutang budi pada bantuan besar-besaran AS seusai Perang Dunia II, selain ketergantungannya atas payung militer AS yang berkesinambungan.

Melalui kesepakatan, Plaza Accord (September 1985), AS bersama anggota G-5 lainnya (Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia) memaksa Jepang untuk menaikkan nilai mata uang yen sebagai langkah mengatasi defisit perdagangan yang masif. Akibatnya, nilai yen bertambah 89 persen atas dollar AS periode 1985-1988.

Seperti saat berhadapan dengan Jepang tahun 1980-an, kini AS berusaha menekan China untuk menaikkan nilai mata uangnya. Dalam pertemuan tingkat tinggi AS-China akhir Juli lalu, AS mengklaim rendahnya nilai mata uang China menyebabkan harga produk AS menjadi lebih mahal, sedangkan produk China menjadi lebih murah. Mengantisipasi tekanan AS ini, China menyuarakan perlunya mata uang alternatif dunia (selain dollar AS). Faktor tekanan AS memang berpengaruh pada naiknya nilai yuan 22 persen sejak 2005, tetapi ini lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan nilai yen tahun 1980-an.

Implikasi bagi Indonesia

Dalam pertemuan itu, AS meminta China mengembangkan ekonomi yang tidak bergantung pada ekspor. Ini adalah isyarat, AS akan melanjutkan langkah-langkah proteksionisnya terhadap China, seperti dijanjikan Obama dalam kampanyenya.

Meningkatnya proteksionisme di AS, Eropa, dan banyak negara membuat kita khawatir, produk China akan mengalir ke Indonesia. Indikatornya jelas, tahun 2008 Indonesia mengalami defisit 3,61 miliar dollar AS dalam perdagangan dengan China. Perdagangan di sektor nonmigas, keadaan berbalik dari surplus 79 juta dollar AS (2004) menjadi defisit 7,16 miliar dollar AS (2008) (Kompas, 30/7).

Saat banyak negara, termasuk AS, kian berhati-hati dalam berdagang dengan China, Indonesia justru terikat perdagangan bebas (free trade agreement) China-ASEAN, di mana bea masuk produk pertanian China ke ASEAN adalah nol persen dan bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN maksimal 5,0 persen (2009). Padahal, tanpa kesepakatan perdagangan bebas pun produk China telah membanjiri Indonesia (Chandra & Pambudi, 2005). Tahun 2008, impor dari China mengambil alih 70 persen pangsa pasar domestik yang semula dikuasai sektor usaha kecil dan menengah nasional.

Pesatnya laju ekonomi China, selain mengagumkan, juga mengancam ekonomi Indonesia. Tanpa kejelasan kebijakan untuk memperkuat daya saing ekonomi, program revitalisasi industri SBY-Boediono tak akan banyak berarti.

Syamsul Hadi Dosen Ekonomi Politik Internasional FISIP Universitas Indonesia

Menyimak Utang Negara

2009-08-07T07:09:00.001+07:00

Rabu, 5 Agustus 2009 | 03:35 WIB

Oleh Siswono Yudo Husodo

Dunia sedang mengantisipasi dampak global defisit anggaran Pemerintah AS 1,09 triliun dollar AS (12,7 persen) dari produk domestik bruto.

Bahkan, defisit anggaran AS itu berpotensi menjadi 1,84 triliun dollar AS bila program-program populis dan sosial kelas menengah bawah harus dilanjutkan karena resesi. Kondisi ini diperberat utang sebesar 11,5 triliun dollar AS.

Untuk menutup defisit yang kian besar, Pemerintah AS menerbitkan obligasi bersuku bunga lebih tinggi. Hal ini mengundang kekhawatiran tentang jaminan pembayaran utang AS di kemudian hari, merosotnya nilai dollar AS, dan penurunan aset dalam dollar AS.

Dampak bagi Indonesia

Hal ini menjadi kabar buruk bagi Indonesia yang sekitar 16 persen APBN-nya ditutup dengan pinjaman luar negeri, termasuk penjualan obligasi. Mengingat faktor country risk, naiknya bunga obligasi Pemerintah AS membuat Pemerintah Indonesia harus menjual obligasi/SUN dalam dollar AS di pasar modal dengan bunga lebih tinggi lagi agar tetap laku.

Obligasi INDO Bond 10 jatuh tempo 2014 bunga 10,735 persen. Indo Bond 011 jatuh tempo 2019 bunga 11,625 persen. Keduanya dalam denominasi mata uang asing, bunganya amat tinggi, karena itu oversubscribe dan kini harganya lebih tinggi dari penawaran awal. Mengapa obligasi Pemerintah Indonesia berbunga lebih tinggi dari obligasi Pemerintah Filipina?

Tersedianya SUN mengurangi gairah bank menyalurkan kredit ke sektor riil. Deposito rupiah yang dihimpun bank, berbunga 6,1 persen, lebih untung dan aman dibelikan SUN dalam dollar AS daripada disalurkan untuk kredit.

Tahun ini adalah awal pemerintahan baru dan puncak jatuh tempo utang, suatu momentum untuk merenungkan kembali ketergantungan pada utang luar negeri.

Sebagai pengusaha, saya tahu betul arti tingginya bunga pinjaman, dan 10 tahun sebagai anggota kabinet, saya tahu persis beban utang bagi negara. Utang pemerintah Rp 112,19 triliun akan jatuh tempo dan 47 persen di antaranya dalam denominasi valas. Jumlah itu lebih dua kali alokasi APBN 2009 Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum. Sementara 22,6 miliar dollar AS utang luar negeri swasta jatuh tempo pada saat bersamaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, rasio utang atas PDB menurun. Artinya kemampuan ekonomi negara untuk membayar kewajiban utang meningkat, cadangan devisa terhadap kewajiban jangka pendek (jatuh tempo kurang dari satu tahun) di kisaran 178 persen.

Pemerintah tampak percaya diri. Beban utang belum dianggap ancaman. Masalahnya, perhitungan PDB Indonesia merujuk output/produksi ekonomi nasional, termasuk yang dihasilkan perusahaan maupun tenaga kerja asing. Meningkatnya PDB Indonesia tak hanya dibentuk oleh kinerja orang Indonesia, tetapi juga peran asing sehingga balas jasa faktor produksi pada pihak asing menyita PDB Indonesia. Gambaran kemajuan ekonomi Indonesia menjadi bias. Pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tetapi jumlah pengangguran dan kemiskinan cenderung statis.

Menurunnya rasio utang terhadap PDB diikuti meningkatnya stok utang. Tahun 2004, total utang pemerintah jika dirupiahkan Rp 1.295 triliun. Tahun 2008 menjadi Rp 1.486 triliun, naik 15 persen dalam empat tahun.

Utang baru

Anatomi APBN terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP. Utang dan pengeluaran berunsur biaya rutin (pembayaran gaji PNS), biaya pembangunan, bagian daerah (dana alokasi khusus dan dana alokasi umum), pembayaran bunga utang, dan pengembalian utang.

Dari segi APBN, beberapa tahun terakhir ini, penerimaan negara di luar utang sudah lebih kecil dari biaya rutin dan pengeluaran pembangunan. Artinya untuk menambah biaya rutin dan pembangunan, pemerintah membuat utang baru. Untuk mengangsur utang lama dan bunga utang, pemerintah membuat utang baru.

Di sini ada dua aspek berbahaya: utang baru selalu lebih besar dari angsuran utang lama. Akibatnya, utang kita terus meningkat. Kedua, utang baru pemerintah berbunga lebih tinggi (11 persen/tahun), berjangka lebih pendek (5-10 tahun), dan dari pasar modal. Bunga utang pada masa lalu amat rendah (1-3 persen/tahun), berjangka panjang (di atas 20 tahun), bersifat antarpemerintah, dalam skema bilateral atau multilateral.

Kita mengganti utang lama berbunga rendah (antara lain melunasi IMF) dengan utang baru berbunga tinggi, maka beban utang meningkat. Indonesia masuk perangkap utang dan ekonomi rentan guncangan eksternal. Dengan kondisi seperti itu, tepatkah menempatkan rasio utang terhadap PDB sebagai indikator untuk mengukur kekuatan ekonomi nasional?

Tak relevan penjelasan Menteri Keuangan yang membandingkan situasi kita dengan Jepang mengingat Jepang memiliki kinerja ekonomi amat maju, aset ekonomi produktifnya tersebar di seluruh dunia, utangnya dalam yen dan dari dalam negeri, praktis tanpa utang keluar negeri. GNP Indonesia lebih kecil dari PDB. Negara-negara berekonomi kuat, GNP-nya lebih besar dari PDB.

Menyadari ada kebutuhan berutang, mestinya IMF yang telah direformasi menjadi alternatif, bukan mengambil pinjaman berbunga tinggi. IMF menawarkan pinjaman non-conditional dengan bunga murah, hanya 2,0 persen/tahun. Meksiko telah memanfaatkan 47 miliar dollar AS. Brasil memakai dana IMF 35 miliar dollar AS, Korsel dan Singapura dalam antrean.

Amat berbeda karakter pinjam-meminjam antarnegara, yang lebih fleksibel dalam rescheduling dan berbunga rendah, dengan menjual obligasi ke pasar, risikonya amat besar. Taruhannya, rating seluruh dunia bisnis Indonesia.

Perkuat fondasi ekonomi

Beban Menteri Keuangan sungguh pelik mengingat sebagian masyarakat masih menganggap IMF seperti zaman Camdessus. Juga pelik antara keseimbangan menekan inflasi dan mengurangi defisit, meningkatkan pembangunan untuk memenuhi harapan rakyat, memperkuat rupiah dengan masuknya valas, termasuk dari utang, dan mempertahankan suku bunga agar sektor riil berkembang.

Maka, pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi, memperkuat basis sumber penerimaan negara. Penerimaan dalam negeri lewat pajak harus ditingkatkan sehingga lebih besar dari biaya rutin dan pembangunan, ada surplus untuk mengurangi utang. Ini hanya bisa dicapai bila kesejahteraan rakyat meningkat.

Situasinya berat karena tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) 2009 baru 13,8 persen. Tax ratio negara maju 40 persen dan Asia rata-rata 20 persen.

Pemikiran bahwa cicilan pokok dan bunga utang yang boleh dibayarkan dari APBN harus di bawah persentase tertentu dari penerimaan pajak, atau dari porsi nasional dalam ekonomi domestik, patut dipertimbangkan. Ini membuat kita jujur pada kemampuan membayar utang secara mandiri, dan tidak membayar utang dengan membuat utang baru sambil membiarkan banyak aspek pembangunan terbengkalai karena tak ada dana, dan ekonomi nasional dikuasai asing.

Presiden SBY diharapkan mendengarkan aspirasi untuk mengurangi utang, selain mendengarkan suara yang menyatakan menambah utang tak apa-apa selama rasio terhadap PDB menurun.

Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Universitas Pancasila

Pajak Meredam Kendaraan

2009-08-07T07:05:00.000+07:00

Rabu, 5 Agustus 2009 | 02:54 WIB

Jakarta, Kompas - Pemilik kendaraan harus membayar lebih jika ingin membeli kendaraan kedua dan selanjutnya karena DPR sudah menyetujui Pajak Kendaraan Bermotor Progresif dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang didesain untuk meredam jumlah kendaraan.

Tarif kedua instrumen pajak itu sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi sehingga di setiap daerah akan berlainan. Misalnya, harga bahan bakar minyak (BBM) di DKI Jakarta dan Banten bisa saja berlainan karena tarif pajak BBM yang berbeda.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Harry Azhar Azis mengungkapkan hal tersebut seusai memimpin rapat kerja dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (4/8).

Rapat tersebut mengagendakan pandangan fraksi mini tentang RUU yang akhirnya bersepakat membawa RUU tersebut ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menurut Harry, penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Progresif diharapkan bisa menekan volume kendaraan. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya.

Harry mengatakan, kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 2 persen terhadap nilai jual. ”Namun, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-10 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Sebagai gambaran, jika mobil yang pertama dibeli Rp 100 juta, PKB atas mobil tersebut Rp 2 juta per tahun. Namun, jika mobil sejenis dibeli untuk kedua kali dan seterusnya, PKB yang dibebankan bisa lebih mahal, yakni Rp 3 juta-Rp 10 juta.

Sebanyak 70 persen dari dana yang diperoleh dari pemungutan PKB dan juga pajak bahan bakar kendaraan diserahkan kepada pemerintah provinsi dan 30 persen lainnya untuk kabupaten serta kota. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 10 persen dari penerimaannya untuk infrastruktur jalan.

Jenis kendaraan yang diatur adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya, baik di darat maupun air. Jenis kendaraan yang tidak dibebani aturan PKB ini adalah kereta api, kendaraan pertahanan, dan kendaraan kedutaan besar asing.

Tarif bahan bakar

Tarif pajak BBM kendaraan bermotor untuk angkutan umum, ujar Harry, ditetapkan maksimal 5 persen. Tarif ini untuk angkutan kota, bus, dan ojek motor. Adapun angkutan pribadi ditetapkan maksimal 10 persen terhadap harga jual BBM.

Aturan ini mulai diterapkan pada tahun 2012 atau tiga tahun setelah UU pajak ini berlaku, yakni 1 Januari 2010, untuk memberi kesempatan pemerintah mengatur teknis penerapannya. DPR mempersilakan pemerintah menggunakan opsi kartu cerdas (smart card), yang diwacanakan awal tahun 2008.

Pemerintah provinsi bisa menggunakan pajak ini sebagai instrumen mengatur jumlah kendaraan yang lalu lalang di wilayahnya. Misalnya, jika DKI Jakarta ingin membatasi jumlah kendaraan pribadi, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat ditetapkan maksimum, yakni 10 persen.

Lalu, Provinsi Banten, misalnya, jika ingin mengundang kendaraan pribadi lebih banyak agar aktivitas ekonomi lebih marak, bisa menerapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor seminimal mungkin. Sebagai ilustrasi, jika DKI Jakarta menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10 persen untuk kendaraan pribadi, pajaknya Rp 450 per liter. Adapun jika Banten menetapkan tarif 5 persen, harga jual premiumnya hanya Rp 4.275 per liter.

”Tarif minimumnya tidak dibatasi. Artinya, suatu provinsi bisa menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor nol persen untuk menarik pengguna kendaraan pribadi lebih banyak atau mengundang investasi lebih marak,” ujar Harry.

Tidak masuk akal

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengecam pemberlakuan pajak kendaraan progresif yang dinilainya tidak masuk akal. Pemerintah harus menjelaskan filosofi memberlakukan pajak progresif tersebut.

”Pengusaha tidak pernah diajak bicara. Pajak progresif akan berdampak buruk bagi industri nasional,” kata Gunadi.

Ia menjelaskan, apabila alasan pemerintah memberlakukan pajak progresif untuk sekadar meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pajak seharusnya diturunkan saja sehingga akan mendorong pembelian kendaraan.

Kalau alasannya adalah kemacetan sehingga jumlah kendaraan bermotor hendak dikurangi, pemerintah dinilai tidak masuk akal. Kemacetan terutama terjadi akibat minimnya pertumbuhan infrastruktur yang hanya 0,1 persen per tahun. Itu karena anggaran perbaikan jalan hanya 2 persen dari total APBN sekitar Rp 1.000 triliun.

Pengurangan kendaraan bermotor juga tidak masuk akal karena penjualan mobil hanya 600.00 unit per tahun. Jumlah itu sangat kecil jika dibandingkan Jepang dengan 120 juta jiwa dengan angka penjualan mobil 6,5 juta unit per tahun.(OSA/OIN)

Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern

2009-07-31T18:41:00.000+07:00

Sekitar dua dekade lampau jumlah supermarket atau hypermarket maupun mini market di negeri ini masih bisa dihitung dengan jari. Di Bandung saja seingat saya keberadaan pasar modern waktu itu masih sangat jarang. Kalau pun ada paling satu dua, itupun hanya di pusat kota. Coba Anda bandingkan dengan sekarang. Bagi Anda yang tinggal di perkotaan, tak jauh dari pemukiman kita pasti ada minimarket. Jumlahnya juga mungkin lebih dari satu. Jika akan berbelanja dalam skala besar, sebagian orang kini lebih cenderung mendatangi hypermarket ataupun pusat grosir. Selain tempatnya lebih nyaman, harganya bersaing, jenis barangnya pun sangat beragam.

“Tawar menawar penjual dan pembeli di los ikan pasar tradisional (indrakh)”

Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional. Berbagai alasan mungkin akan dilontarkan orang jika ditanya:” Mengapa tidak memilih pasar tradisional?.” Dari mulai kondisi pasar yang becek dan bau, malas tawar menawar, faktor keamanan (copet, dsb), resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Padahal pasar tradisional juga masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern. Diantaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok.

Bagaimanapun juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak.

Sudah banyak kios di pasar tradisional yang harus tutup karena sulit bersaing dengan pasar modern. Data dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPSI) pada tahun 2005 seperti dikutip website Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, bahwa sekitar 400 toko di pasar tradisional harus tutup usaha setiap tahunnya. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring kehadiran pasar modern yang kian marak. Kondisi semacam ini tentu sungguh memprihatinkan. Semoga saja pengalaman kota Bangkok, Thailand yang awalnya memiliki puluhan pasar tradisional, namun kini hanya tersisa dua pasar karena terdesak oleh kehadiran puluhan hypermarket tidak terjadi di Indonesia.

“Salah satu sudut pasar Bambu Kuning, Lampung (indrakh)”

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan keberadaaan pasar modern. Sudah menjadi sifat konsumen dimana akan lebih senang memilih tempat yang lebih nyaman, barang lebih lengkap dan harga lebih murah, di mana hal tersebut bisa diakomodasi pasar modern.

***

Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah. Harus ada aturan tata ruang yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. Misalnya tentang berapa jumlah hypermarket yang boleh ada untuk setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya.

Hal lain yang mungkin perlu dilakukan adalah merubah “wajah” pasar tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sayangnya pembenahan pasar rakyat ini tampaknya sering lebih sering mengedepankan kepentingan investor ketimbang kepentingan para pedagangnya sendiri. Harga kios yang tinggi tanpa kompromi kerap membuat pedagang “alergi” mendengar kata pembenahan. Keadaan ini tidak jarang akhirnya menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dengan investor yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional.

Semoga saja pasar tradisional masih bisa bertahan di tengah kepungan pasar modern. Apakah di antara Anda masih ada yang menyempatkan berbelanja ke pasar tradisional dalam setiap pekan atau bulannya?

INDUSTTRI Penjualan Sepeda Motor Mencapai 5,3 Juta Unit

2009-07-24T19:49:00.000+07:00

Jumat, 24 Juli 2009 | 03:51 WIB

Jakarta, Kompas - Penjualan sepeda motor yang tahun lalu bisa mencapai sekitar 6,2 juta unit, diperkirakan tahun 2009 hanya akan mencapai 5,3 juta unit. Hingga semester pertama tahun 2009, angka penjualan baru mencapai 2,54 juta unit. Dibandingkan periode yang sama tahun 2008, penjualan selama semester pertama bisa mencapai 3,05 juta unit.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata di sela-sela Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-17 di Jakarta, Kamis (23/7), mengatakan, ”Secara keseluruhan, penjualan sampai akhir tahun 2009 sudah diproyeksi mengalami penurunan. Bahkan, AISI semula memproyeksikan penjualan hanya mencapai 4,6 juta unit. Kalau akhirnya bisa mencapai 5,3 juta unit, itu berarti merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia.”

IIMS digelar pada 24 Juli-2 Agustus 2009 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran. Rencananya, pameran berskala internasional ini akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat ini.

Pameran akan diikuti oleh 21 merek mobil dan sekitar enam merek sepeda motor. Pameran juga akan didukung 120 perusahaan industri pendukung otomotif.

Gunadi menjelaskan, penurunan penjualan sepeda motor dipastikan terjadi akibat krisis finansial global. Dari aspek keuangan domestik, perbankan sangat berhati-hati dalam mengucurkan kredit. Akibatnya, konsumen yang ingin mengakses kredit harus sungguh mempertimbangkan dalam membeli sepeda motor karena tingginya beban bunga kredit. Padahal, sebagian besar pembelian sepeda motor dan mobil di Indonesia dilakukan dengan kredit.

Menurut Gunadi, kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI (BI Rate) menjadi 6,75 persen merupakan sinyal positif. Kondisi ini memungkinkan beban bunga kredit yang ditanggung konsumen tentunya akan semakin menurun di level 12-13 persen.

Senior General Manajer Divisi Penjualan PT Astra Honda Motor (AHM) Sigit Komala sewaktu meluncurkan tiga model terbaru skuter matik mengatakan, tahun 2009 Honda mendorong penjualan sepeda motor dengan memperkenalkan Honda Vario dan Beat yang sudah di-refresh berbagai komponen dan penampilannya, serta Honda Vario Techno.

Berdasarkan data AISI, pada semester pertama tahun 2008 penjualan jenis sepeda motor ini memberikan kontribusi sebanyak 728.171 unit, sedangkan periode yang sama tahun 2009 naik menjadi 929.413 unit.

”Kami ingin menjawab kebutuhan konsumen. Tren sepeda motor matik semakin diminati karena konsumen merasa mudah mengendarai, cocok bagi segala usia, modelnya semakin menarik, nyaman dan kini menjadi trend setter,” kata Sigit.

Perekonomian Pascabom

2009-07-24T18:55:00.000+07:00

Rabu, 22 Juli 2009 | 04:50 WIB

A Tony Prasetiantono

Agak di luar dugaan, ternyata sejauh ini belum terdeteksi dampak negatif signifikan sebagai respons bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasar pengalaman, dampak terhadap perekonomian Indonesia bisa dipilah dua bagian. Pertama, jangka pendek menyangkut respons sektor finansial (pasar uang dan modal). Kedua, jangka panjang terkait respons di sektor riil (pariwisata dan investasi).

Dalam jangka pendek, yang paling ditakuti adalah dampak seketika, yaitu respons yang muncul secara serta-merta, yang biasanya terjadi di pasar uang dan pasar modal. Kedua pasar ini paling sensitif terhadap aneka kejadian sporadis dan mendadak. Reaksi amat standar bila terjadi teror bom adalah kurs rupiah dan harga saham merosot. Namun, ternyata rupiah dan harga saham baik-baik saja. Memang sempat gamang, tetapi segera kembali terbentuk kepercayaan pasar (market confidence).

Selasa (21/7) lalu, rupiah bahkan menunjukkan gejala anomali, menguat hingga pernah menyentuh Rp 10.025. Sementara indeks harga saham gabungan (IHSG) terus bertengger tinggi, ditutup di level 2.146, berarti masih jauh di atas batas psikologis. Pertanyaannya, mengapa timbul respons semacam ini? Apakah pasar uang dan modal ”tidak takut” teror bom?

”High expectations”

Sebelum bom meledak (17/7/2009), sebenarnya pasar sedang bersiap-siap ”merayakan” kemenangan demokrasi pemilu presiden (pilpres). Perkiraan saya sejak awal—menyusul sukses pilpres—rupiah berpotensi mengalami rally hingga di bawah Rp 10.000, bahkan masih ada ruang hingga Rp 9.500 per dollar AS.

Ternyata, hal ini tidak mudah diwujudkan karena usai pilpres timbul perdebatan terkait dugaan kecurangan, DPT, dan lainnya. Pasar terpaksa mengalami jeda dan harus menunggu bagaimana akhir pertikaian. Jika proses bertele-tele dan kontraproduktif, bisa jadi mood pasar hilang, rupiah tidak jadi menguat.

Meski di sana-sini masih diliputi ganjalan, sebagian pasar tampaknya berkesimpulan, secara umum pilpres sukses dan Indonesia boleh mencatatkan diri sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia. Respons seperti ini tergambar jelas di pasar dan terekspresikan dengan cover story majalah Newsweek (edisi 20 Juli 2009), yang menampilkan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan judul Can He Change Indonesia?

Berbagai artikel di majalah itu mendeskripsikan kisah sukses perekonomian Indonesia justru pada saat krisis ekonomi global menerpa. Menurut mereka, hal itu terutama disokong reformasi ekonomi yang levelnya mereka sebut moderat, memperkuat perdagangan internasional, menyambut baik kehadiran investor asing, dan di atas semua itu, adalah fokus untuk menciptakan stabilitas sektor finansial.

Selanjutnya, meski memuji Indonesia memiliki potensi besar karena dukungan jumlah tenaga kerja yang banyak dan murah, serta melimpahnya sumber daya alam, mereka juga mencatat, Indonesia belum menunjukkan kinerja sehebat potensinya. Mengapa? Jawabannya sederhana: jika pemerintah menangkap dan memenjarakan satu juta koruptor, di luar penjara masih ada dua juta lainnya yang juga terlibat korupsi.

Dengan kata lain, Newsweek berpendapat, agenda lima tahun ke depan bagi Presiden Yudhoyono masih amat berat. Meski demikian, sukses Pemilu 2009 akan menjadi fondasi bagi Indonesia meningkatkan kinerja ekonominya. Pasar tampaknya menangkap isu ini dengan baik. Ekspektasi mereka tinggi (high expectations) terhadap perekonomian Indonesia.

Barangkali faktor inilah yang paling bisa menjelaskan, mengapa dampak bom Mega Kuningan dapat dinetralisasi. Adanya jeda libur panjang yang terjadi sesudah bom meledak juga amat membantu pasar untuk tidak terlalu panik. Para pelaku pasar memiliki cukup waktu untuk mendinginkan suasana, merenung, berpikir jernih dan rasional sebelum merespons kejadian itu. Itu sebabnya otoritas bursa New York sempat meliburkan pasar sepekan agar cooling down pada peristiwa 9/11.

Faktor lain adalah fakta tidak ada negara emerging markets lain yang bebas dari persoalan pelik. Perekonomian Indonesia yang mampu tumbuh 4,4 persen (triwulan I-2009), dan sekitar 4,0 persen (triwulan II), faktanya bukan satu-satunya negara yang mempunyai problem dan beban politik. Dua negara yang pertumbuhannya lebih tinggi adalah China dan India. Namun, keduanya memiliki problem konflik etnis dan ancaman pemisahan wilayah, yang sering berujung kekerasan.

Di kawasan Asia Tenggara, para kompetitor kita, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, juga bernasib sama. Thailand belum aman dari konflik politik, Malaysia meski tampak stabil memendam masalah, apalagi Filipina. Jadi, jika dihitung-hitung, akhirnya investor asing tetap saja mau kembali masuk ke Indonesia.

Meski demikian, kita tidak boleh lengah. Investasi asing memang masuk Indonesia, tetapi harus ”disubsidi” pengorbanan suku bunga tinggi. Mereka mau membeli surat berharga Indonesia karena menjanjikan imbal hasil (yield) lebih tinggi. Padahal, dengan bunga obligasi tinggi menyebabkan industri perbankan kita kesulitan menurunkan suku bunga kendati BI Rate sudah gencar diturunkan.

Suku bunga ”terperangkap”

Masalah suku bunga yang ”terperangkap” bakal kian runyam saat Pemerintah AS mengumumkan defisit anggarannya yang fantastis, 1 triliun dollar AS. Selanjutnya, Pemerintah AS memiliki dua opsi, yang bisa jadi keduanya dilakukan. Pertama, menerbitkan obligasi pemerintah, baik jangka pendek (T-bills) maupun jangka panjang (T-bonds). Implikasinya, karena jumlahnya besar, hal ini akan menyebabkan yield yang ditawarkan naik. Hal ini akan memberi konsekuensi kenaikan suku bunga di seluruh dunia. Bagi Indonesia, jelas akan membawa kesulitan menurunkan suku bunga sebagaimana sudah lama dikeluhkan dunia usaha.

Tanda-tanda suku bunga global akan naik lagi mulai tampak saat Bank Sentral AS (The Fed) dalam Laporan Tengah Tahun 2009 mengisyaratkan untuk mengakhiri periode likuiditas longgar, dengan kemungkinan segera menaikkan suku bunga Fed Rate yang kini hanya 0,25 persen.

Kedua, ada kemungkinan Pemerintah AS terpaksa mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan belanja dan stimulus fiskal. Meski saya skeptis opsi ini bakal dipilih, dalam situasi terpaksa, apa yang tak mungkin terjadi? Namun, dampaknya bisa buruk, inflasi membubung, kurs dollar AS jatuh. Ini bisa memicu resesi global berikut. Diyakini Pemerintah AS akan berhati-hati soal opsi ini.

Sikap optimis harus dipegang kendati bom telah merampas ketenangan kita. Jika orang asing masih percaya dan mengalirkan dana ke Indonesia, apalagi kita orang Indonesia.

A Tony Prasetiantono Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; Chief Economist BNI

Bank Indonesia Masa Depan

2009-07-24T18:54:00.000+07:00

Rabu, 22 Juli 2009 | 04:49 WIB

Insukindro

Saat ini, Bank Indonesia sedang dalam masa transisi penting. Selain transisi kepemimpinan dengan cara mencari sosok Gubernur BI yang tepat, juga sedang dalam transisi organisasional menuju pembentukan Otoritas Jasa Keuangan 2010. Kedua ”pekerjaan rumah” ini cukup pelik dan sensitif. Bagaimana sosok BI di masa depan?

Menurut UU No 3/2004, BI adalah otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, dan otoritas sistem perbankan. Bahkan bisa dikatakan BI tidak saja sebagai lembaga negara yang independen, tetapi juga monopolis dalam perekonomian berdasarkan UU.

Misalnya dalam penerbitan, pencetakan, dan peredaran uang rupiah (Pasal 20), BI merupakan monopolis. Secara ekonomika, efek negatif ”kekuasaan” yang terlalu besar ini adalah dalam penentuan harga pecahan mata uang rupiah (seperti pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, dan Rp 5.000), tanpa masyarakat mengetahui berapa biaya marjinal untuk memproduksi pecahan-pecahan itu. Apakah BI bisa ”untung” atau ”rugi” dalam mencetak pecahan tertentu rupiah?

Uang kartal berupa rupiah adalah kewajiban atau pasiva moneter BI kepada masyarakat. Jika kita memegang atau memiliki uang rupiah BI sebesar Rp 200.000, berarti BI mempunyai kewajiban atau utang moneter kepada kita sebesar Rp 200.000 tanpa bunga, karena kita telah mendapat kemudahan dalam bertransaksi. Dengan demikian, jika BI melaporkan bahwa jumlah uang kartal pada April 2009 sebesar Rp 190,33 triliun, berarti BI mempunyai kewajiban moneter atau utang kepada masyarakat sebesar Rp 190,33 triliun.

Sayang, telah terjadi informasi yang tidak simetrik (asymmetric information) antara BI dan masyarakat, karena yang dilaporkan secara terbuka hanya kewajiban moneternya. Yakni, bagaimana dengan biaya dan perolehan yang didapat BI dengan peredaran uang kartal itu.

Kelak, jumlah uang rupiah RI yang dicetak atau diedarkan perlu dikaitkan dengan APBN. Sebagai pemilik otoritas mencetak uang, pemerintah mengetahui tidak saja biayanya, tetapi juga perolehannya, yang dalam ekonomika dikenal sebagai seignorage, yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.

Mengingat seignorage ini merupakan bagian dari APBN, maka masyarakat melalui DPR dapat mengetahui jumlah dan manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, penerbitan uang RI oleh pemerintah juga dimaksudkan agar yang mempunyai kewajiban moneter kepada masyarakat adalah negara, melalui pemerintah dan persetujuan DPR. Bukan lagi oleh BI sebagai lembaga negara independen.

Jika uang rupiah RI kelak diterbitkan dan dicetak pemerintah, BI bisa bertugas mengedarkan dan menjaga stabilitasnya sebagai otoritas sistem pembayaran dan otoritas moneter.

Apa itu LPJK dan OJK?

Sementara itu, dalam hal pengawasan sistem perbankan, apakah tidak lebih efektif jika dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen?

Di seluruh dunia, otoritas moneter sangat lumrah dimiliki oleh bank sentral, meski di beberapa negara tidak menyebutnya sebagai bank sentral, tetapi disebut sebagai otoritas moneter.

Dalam kasus Indonesia, BI telah diberi kekuasaan sebagai otoritas moneter yang independen, meski ada keterbatasan. Misalnya dalam hal penetapan target inflasi, kini dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Ini bagus karena pemerintah ikut mengawasi dan menilai kinerja BI dalam pencapaian sasaran tersebut. Jika kelak BI berperan sebagai bank sentral, otoritas semacam ini masih layak diberikan kepadanya.

Berdasarkan UU No 3/2004, tugas mengawasi bank akan dilakukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), bukan oleh OJK.

Perdebatan mengenai isu ini (LPJK versus OJK) sebenarnya sudah dimulai sejak 6-7 tahun silam, tetapi mentah dan hanya menjadi catatan dalam Pasal 34 Ayat 2 yang mengatakan bahwa pembentukan LPJK akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Bagaimanakah jika yang disiapkan pemerintah bukan LPJK tetapi OJK? Tidakkah ini menyimpang karena OJK tidak dikenal dalam UU No 3/2004? Apakah perbedaan ini hanya sekadar nama atau juga mencakup tugas dan kewenangan berbeda?

Jika hanya sekadar nama, mungkin tidak terlalu masalah bagi BI karena mereka ”hanya” akan kehilangan kekuasaan sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan. Namun, mereka tetap sebagai pengatur sistem perbankan.

Tampaknya OJK akan mempunyai ”kekuasaan” tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mengatur sektor jasa keuangan. Jika demikian, salah satu otoritas yang dimiliki BI akan hilang dan menjadi milik OJK.

Di satu sisi, munculnya OJK diharapkan akan dapat mengatur dan mengawasi sistem perbankan dengan lebih efektif karena OJK akan lebih berkonsentrasi hanya pada tugas ekonomika mikro perbankan, sedangkan BI lebih pada tugas ekonomika makro, melalui otoritas moneter dan sistem pembayaran.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pemisahan otoritas moneter dan otoritas sistem perbankan dapat mengganggu atau mengurangi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Sebenarnya kekhawatiran ini dapat diminimalkan jika BI masih berperan sebagai otoritas moneter dan otoritas sistem pembayaran.

Keniscayaan dewan baru

Apa pun kelembagaan yang kelak akan lahir dalam UU yang baru, tampaknya pembagian ”kekuasaan” di sektor keuangan—cepat atau lambat—akan menjadi suatu kenicayaan, karena sudah diamanatkan UU.

Karena itu, koordinasi atau hubungan antarlembaga merupakan barang ekonomi yang harus diadakan agar terjadi keseimbangan neraca internal dan eksternal.

Karena itu, institusi seperti Dewan Stabilisasi Ekonomi atau Dewan Stabilisasi Sistem Keuangan—atau apa pun namanya—yang melibatkan pimpinan pemerintahan, BI, OJK, atau LPJK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), dan mungkin diketuai sendiri oleh Presiden, merupakan kebutuhan dan keniscayaan.

Insukindro Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta

PEMBIAYAAN UMKM Bunga KUR Sulit Diturunkan

2009-07-13T07:38:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Pemerintah seolah tak berdaya menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat yang kini 24 persen per tahun. Pemerintah menyerahkan kebijakan suku bunga KUR kepada perbankan.

”Kami serahkan kepada perbankan yang memang harus mengelola ini secara administratif. Ini memang proyek yang kami (pemerintah) jaminkan, tetapi uangnya dari bank. Mereka harus mengelola secara komersial juga. Walaupun ada faktor membantu UMKM,” ujar Ketua Dewan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Erlangga Mantik yang juga Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kantor Menko Perekonomian di Jakarta, Jumat (10/7).

Dijelaskan, meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terus turun, hal itu tidak otomatis menurunkan suku bunga KUR. KUR dimaksudkan untuk membina UMKM yang selama ini belum layak dibiayai bank agar menjadi layak (bankable).

Biaya distribusi dan administrasi KUR harus ditanggung bank penyalur. Biaya ini relatif tinggi.

”Bayangkan, untuk kredit di bawah Rp 5 juta dan bunganya 24 persen per tahun, biaya administrasinya sama dengan kredit besar, biaya per unitnya tetap sama. Akibatnya, bank mencari bunga tinggi,” tutur Erlangga.

Namun, bila dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh rentenir, suku bunga KUR relatif rendah. Untuk meminjam Rp 1 juta dari rentenir, misalnya, pengusaha UKM harus mencicil Rp 40.000 per hari selama 30 hari. Ini berarti, suku bunga yang ditetapkan 20 persen per bulan atau 240 persen per tahun.

”Atas dasar itu kami upayakan agar usaha kecil menjadi bankable sehingga tidak perlu mencari pembiayaan dari rentenir, tetapi ke bank,” ujar Erlangga.

Pada 2008, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR Rp 1,5 triliun dengan gearing ratio (rasio antara modal dan nilai kredit yang bisa disalurkan) 10 kali. Dana KUR tersebut bisa menjamin kredit dari perbankan maksimal Rp 15 triliun.

Hingga Mei 2009, KUR 2008 yang sudah terealisasi Rp 14,5 triliun. Tahun 2009, pemerintah menyalurkan anggaran Rp 500 miliar dengan rasio antara modal dan kredit yang bisa disalurkan yang sama sehingga diharapkan nilai kredit yang bisa dikucurkan Rp 5 triliun.

”Bank terbesar yang menyalurkan KUR adalah BRI. Untuk KUR 2008, BRI telah menyalurkan hampir Rp 10 triliun kepada 1,9 juta UMKM. Tahun 2009, BRI juga menjadi penyalur terbesar karena mempunyai jaringan di mana-mana. Persyaratan KUR tetap ada karena ada faktor penjaminan dari pemerintah. Kami harus tetap memiliki faktor kehati-hatian,” ujar Erlangga.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kantor Menko Perekonomian Edy Putra Irawady, terdapat sekitar 40 juta lembaga keuangan mikro yang melayani kredit mikro. Lembaga keuangan mikro ini hidup di masyarakat meski suku bunga yang dikenakan relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit bank.

”Itu menandakan masyarakat tidak peduli suku bunga. Mereka hanya butuh ketersediaan pembiayaan,” katanya. (OIN)

Analisis Danareksa Utang RI Sudah Membahayakan?

2009-07-13T07:37:00.001+07:00

Oleh Purbaya Yudhi Sadewa

Masalah utang pemerintah kembali mengemuka akhir-akhir ini. Isu ini bahkan menjadi topik yang cukup hangat dalam perdebatan calon presiden yang lalu. Apakah kita perlu terus berutang dan apakah utang kita saat ini sudah pada level yang membahayakan kesinambungan fiskal kita?

Menurut Departemen Keuangan, total utang Pemerintah Indonesia (domestik dan asing) pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 1.700 triliun. Tahun 2004 total utang kita baru Rp 1.299 triliun. Jadi, dalam lima tahun terakhir total utang Pemerintah Indonesia naik sekitar Rp 401 triliun.

Angka pertumbuhan utang yang ”besar” ini menjadi sasaran empuk pada masa kampanye lalu. Sering disebutkan bahwa keadaan utang kita sudah membahayakan. Anggapan ini membuat sebagian kalangan menjadi kreatif menawarkan alternatif pemecahan masalah utang tersebut. Salah satu alternatif yang ekstrem adalah penjadwalan kembali utang kita.

Alasan berutang

Berutang bukanlah hal yang tabu bagi suatu negara. Hampir semua negara saat ini mempunyai utang. Utang kadang kala diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ketika ekonomi melambat, saat negara itu mengalami resesi, atau untuk menutup kekurangan pembiayaan anggaran ketika sumber pendapatan dari dalam negeri bermasalah akibat keadaan ekonomi yang buruk.

Selain itu, banyak negara di dunia menerbitkan utang untuk membangun proyek infrastruktur besar di mana swasta sulit diharapkan terlibat. Sering kali keuntungan secara komersial dari investasi semacam ini kecil. Namun, dampak realisasi investasi ini terhadap kesejahteraan masyarakat, keuntungan pelaku bisnis secara tidak langsung, maupun keadaan perekonomian secara keseluruhan cukup besar.

Beberapa negara bahkan menerbitkan surat utang untuk membiayai kegiatan perangnya. Pemerintah AS, misalnya, menerbitkan surat utang dalam jumlah cukup besar untuk membiayai pasukannya dalam Perang Dunia II. Utang Pemerintah AS naik dari 59 miliar dollar AS tahun 1940 menjadi sekitar 260 miliar dollar AS setelah perang. Pemerintah Australia pun menerbitkan utang untuk membiayai keterlibatannya pada Perang Dunia I dan II.

Untuk Indonesia, kenaikan utang yang signifikan terjadi setelah krisis 1997-1998. Kenaikan ini guna membiayai BLBI untuk menyelamatkan perbankan maupun untuk merekapitalisasi dunia perbankan kita. Pada saat yang bersamaan, pelemahan rupiah juga membuat utang luar negeri kita dalam rupiah menjadi berlipat-lipat dalam waktu singkat. Akibat krisis tadi, utang pemerintah naik dari Rp 129 triliun tahun 1996 menjadi Rp 1.234 triliun tahun 2000. Naik hampir 10 kali lipat.

Level utang kita sempat relatif stabil pada periode 2000-2006. Namun, mulai tahun 2007, level utang mulai beranjak naik lagi. Kenaikan ini berkaitan dengan ekspansi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun untuk membiayai subsidi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tahun 2008.

Dan, untuk tahun 2009, kenaikan lebih disebabkan stimulus fiskal yang diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Walaupun mahal, langkah ini memang diperlukan untuk mencegah perekonomian kita tidak terpuruk terlalu dalam seperti negara-negara tetangga kita.

Masih berkesinambungan

Dengan utang yang tinggi ini, timbul pertanyaan mengenai kesinambungan kebijakan fiskal kita. Bila investor (domestik maupun asing) menganggap utang sudah membahayakan keadaan fiskal kita, tentunya mereka akan segera melepas surat-surat utang dan segera hengkang dari pasar utang pemerintah kita. Sebagian akan melarikan uangnya ke luar negeri dan rupiah pun akan terpuruk. Dampak yang lebih buruk lagi adalah baik pemerintah maupun swasta menjadi kesulitan melakukan pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Akibatnya, pembiayaan APBN menjadi sulit dan pembangunan perekonomian pun akan terganggu.

Indikator apakah yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menentukan aman tidaknya berinvestasi di surat utang suatu negara?

Pada dasarnya, hal yang paling utama dilihat investor adalah kemampuan dan kemauan negara untuk membayar utang.

Kemampuan maupun kemauan sering kali dilihat dari beberapa variabel makroekonomi. Salah satu ukuran ekonomi yang sering digunakan adalah rasio utang terhadap PDB. Semakin kecil rasio ini, semakin mampu suatu negara membayar utangnya dan semakin aman berinvestasi di negara tersebut.

Secara teoretis, tidak ada batasan yang pasti untuk mengatakan rasio utang suatu negara sudah mencapai level yang membahayakan atau tidak. Akan tetapi, negara-negara Eropa bersepakat bahwa rasio utang maksimal yang dapat diterima adalah 60 persen dari PDB.

Dilihat dari ukuran ini, keadaan utang Indonesia untuk saat ini cukup baik. Rasio utang terhadap PDB untuk Indonesia cenderung menurun. Tahun 2004, rasio ini masih pada level 56,6 persen. Tahun 2005 turun ke level 47,3 persen. Adapun tahun 2009, rasio utang kita terhadap PDB diperkirakan turun menjadi sekitar 31 persen.

Dibandingkan dengan negara tetangga pun, keadaan utang kita lebih baik. Rasio utang terhadap PDB Malaysia, misalnya, diperkirakan 41,6 persen. Untuk Thailand rasio ini diperkirakan 39,9 persen untuk tahun 2009 ini.

Jadi, dari ukuran rasio ini utang Indonesia masih dalam keadaan yang amat aman.

Ukuran lain yang sering digunakan menilai kesinambungan fiskal suatu negara (sekaligus kemampuan membayar utang) adalah rasio defisit terhadap PDB. Sekali lagi, secara teoretis tidak ada patokan jangka pendek yang pasti untuk menentukan fiskal (anggaran) yang aman suatu negara. Namun, negara-negara di Eropa membatasi rasio defisit anggaran maksimum 3 persen terhadap PDB.

Keadaan fiskal Indonesia dilihat dari ukuran ini pun cukup baik. Rasio utang terhadap PDB Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini berada di bawah 3 persen. Tahun 2009, dengan stimulus fiskal yang besar, rasio defisit terhadap PDB Indonesia masih sekitar 2,5 persen.

Indikator lain yang sering diperhatikan untuk mengukur kemampuan membayar utang adalah keseimbangan primer. Ini adalah surplus atau defisit yang terjadi pada anggaran sebelum pembayaran bunga utang. Rasio yang positif menunjukkan adanya kemampuan membayar utang. Dalam ukuran ini pun keadaan anggaran kita masih cukup baik, seperti yang terlihat dari kesetimbangan primer yang selalu positif dalam beberapa tahun terakhir ini (tabel 2).

Sebaliknya, keadaan utang negara-negara maju saat ini banyak yang melewati batas prinsip kehati-hatian. Rasio utang terhadap PDB Jepang, misalnya, diprediksi 217,2 persen pada tahun 2009 ini. Adapun AS mencapai 87,0 persen.

Lalu, mengapa negara-negara tersebut masih dipercaya oleh investor surat utang?

Seperti disebutkan di atas, investor melihat rasio-rasio utang untuk menentukan apakah suatu negara mampu atau mau membayar utangnya. Kredibilitas negara-negara maju dianggap berbeda dengan negara kita. Walaupun keadaan utangnya lebih buruk dari kita, mereka dianggap pasti mau membayar utangnya. Keadaan yang membuat mereka mendapat perlakuan yang lebih istimewa dari investor surat utang. Sayangnya, keistimewaan seperti ini belum dapat dirasakan oleh Pemerintah Indonesia untuk saat ini.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa berutang bukanlah hal tabu. Banyak negara melakukan hal tersebut untuk menunjang pertumbuhan ekonominya. Dilihat dari rasio-rasio yang digunakan oleh ekonom dunia, saat ini utang Indonesia pada level yang cukup aman. Namun, bila kita menunjukkan indikasi tidak membayar utang, rasio-rasio tersebut menjadi tidak berguna. Jadi, perlu pendekatan ekstra hati-hati soal isu utang.

Purbaya Yudhi Sadewa Chief Economist Danareksa Research Institute

Ekonomi dengan Kekuatan Tata Nilai

2009-07-13T07:33:00.000+07:00

Oleh RHENALD KASALI

Saat mencontreng pada Rabu (8/7) lalu, kita semua punya harapan, yaitu perekonomian yang lebih baik. Namun, harus diakui, pemilu telah lebih mempersoalkan ”ke mana pemimpin akan membawa kita” (begitulah inti dari sebuah visi-misi) daripada dengan bijak memahami ”siapa kita yang sebenarnya” di tengah-tengah perubahan ini.

Tak banyak yang menyadari ke mana kita pergi hampir selalu berubah, dan semakin sulit dicapai manakala budaya ekonomi tidak mendukung. Kita berubah menjadi komplainer, lebih mengedepankan konflik daripada kerja sama, mencela daripada mendukung, saling curiga ketimbang percaya, foto-foto daripada beradaptasi, dan seterusnya.

Padahal, dulu, Bung Karno membangun Negara Kesatuan RI dengan semangat tata nilai. Ia sadar betul, tanpa nilai-nilai persatuan dan gotong royong, Indonesia tak akan menikmati kemakmuran. Konon, semakin banyak manajer (bukan pemimpin) suatu negara, makin terperangkaplah negara itu dalam teknik dan strategi, dan melupakan tata nilai.

Lewat tulisan ini, saya mengajak presiden terpilih, pemimpin partai, dan pemimpin lembaga negara agar jangan melupakan budaya ekonomi. Kedepankanlah tata nilai.

Budaya ekonomi

Berbagai studi menyebutkan, ekonom hebat sekelas Boediono dan Sri Mulyani Indrawati hanya bisa mengembangkan konsepnya di atas tanah dan iklim dengan budaya ekonomi yang kuat. Budaya ekonomi merupakan hasil interaksi berbagai elemen yang membentuk belief untuk meraih kemenangan.

Bagi Indonesia, budaya ekonomi penting karena selain diterjang berbagai krisis, perekonomian, politik, teknologi, dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap kehidupan telah berubah. Suka atau tidak suka, negeri ini telah beralih dari perekonomian berbasiskan rencana (Bappenas-based economy) menjadi ekonomi pasar.

Spirit kompetisi yang lebih mengedepankan kinerja, demokrasi, dan penerimaan pasar telah terjadi di mana-mana. Pemilu presiden kali ini menunjukkan bahwa tak ada lagi orang yang mampu mewakili suara anak buah atau anggota keluarganya.

Masalahnya, struktur, proses, nilai-nilai, dan perilaku yang dianut belum berubah. Bukankah dalam penataran P4 dulu kita diajarkan bahwa free fight liberalism adalah musuh Pancasila? Bukankah struktur penggajian dan penilaian pegawai negeri (metode BP3) dan perburuhan kita lebih mengedepankan solidaritas daripada kompetisi? Bukankah hierarki kita masih berlapis-lapis, hubungan personal lebih penting daripada tujuan, dan prosedur lebih penting daripada hasil/kinerja?

Menurut Mariano Grondona (2000), ada dua cara pandang terhadap kompetisi.

Yang satu hidup dalam bangsa yang favorable to development dan satunya lagi dalam resistant societies.

Dalam favorable to development, kompetisi diterima untuk memacu kinerja, sedangkan dalam resistant societies, kompetisi adalah agresi. Karena itulah orang-orang yang kompetitif dalam resistant societies sulit berkembang. Ia selalu dicela dan disebarkan fitnah untuk dijatuhkan.

Masyarakatnya justru mempertahankan tata cara yang mendorong solidaritas dan kesetiaan. Kompetisi di antara sesama pelaku usaha berubah menjadi kartel, politik dikuasai caudillo (diktator), dan cendekiawan berhamba pada dogma. Hanya dalam olahraga, kompetisi diterima..

Nilai-nilai transisi

Tak dapat dimungkiri bahwa semua bangsa tengah mengalami transisi, tetapi yang terberat sebenarnya terjadi di sini. Perubahan itu terjadi begitu cepat, sangat terbuka, sementara benteng nilai-nilai mengendur. Tak seorang pemimpin pun yang menyentuh tata nilai.

Tidak jelas betul apakah mereka tidak menganggap penting, tidak paham, terlalu rumit dan makan waktu, atau terlalu percaya diri dengan kinerja yang telah dicapai. Namun, kita perlu mengingatkan, kinerja yang dibangun tanpa fondasi tata nilai adalah kinerja yang rapuh dan bisa memutarbalikkan kinerja.

Harus diakui bahwa terlalu banyak benteng resistensi yang dibangun para elite untuk menghadapi masa depan baru yang penuh tantangan ini. Seperti dicatat Deal dan Kennedy, perubahan ini ditandai oleh hadirnya budaya ketakutan, penyangkalan, sinisme, self-interest, dan budaya salah tempat.

Namun, dalam transisi Indonesia saat ini, saya mencatat sepuluh nilai-nilai budaya negatif yang perlu segera dibersihkan, yaitu nilai-nilai jalan pintas, konflik, saling curiga, mencela, foto-foto, mengedepankan otot, tidak tahu malu, populerisme, prosedur, dan menunda.

Karena bersifat transisi, sebenarnya nilai-nilai itu berpotensi dihapuskan asalkan antibodinya, yaitu nilai-nilai kebalikan yang lebih positif, tersedia dalam gudang amunisi kerja para pemimpin. Ini berarti catatan itu harus berada dalam blue print strategy pembangunan jangka menengah, atau minimal ada dalam catatan kepemimpinan kepala negara.

Saya kira inilah saatnya presiden terpilih membangun dan bekerja dengan tata nilai. Membangun tata nilai artinya menanam nilai-nilai budaya baru dalam masyarakat. Bekerja dengan tata nilai berarti tidak langsung masuk ke dalam program, melainkan menanam nilai-nilai dalam kabinet dan setiap lembaga negara. Setiap anggota tim pemimpin negara dinilai dari dua hal sekaligus, yaitu kepatuhan pada pelaksanaan nilai-nilai dan hasil atau kinerja yang ia berikan.

Namun, lebih dari itu, pekerjaan berat yang utama adalah merumuskan nilai-nilai, baik nilai-nilai inti yang tidak boleh berubah maupun nilai-nilai non-inti yang diperlukan dalam menghadapi perubahan ini.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada presiden baru, tetaplah positif dan santun.

Dekopin Sudah Babak Belur

2009-07-13T07:07:00.000+07:00

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Rohman (21) menjemur hasil kerajinan dari eceng gondok di Desa Bugel, Kabupaten Kulonprogo, Jawa Tengah, Senin (24/11). Hasil kerajinan itu selanjutnya disetorkan kepada pengekspor seharga Rp 40.000- Rp 70.000 per buah. Rohman termasuk salah satu yang bergiat di usaha mikro, kecil, dan menengah yang seharusnya bisa dibina dan diberdayakan. Namun, usaha seperti dilakukan Rohman adakalanya hanya dijadikan sasaran proyek sesaat dari instansi pemerintah yang mengurus koperasi dan UKM.

Artikel Terkait:

Selasa, 7 Juli 2009 | 10:02 WIB

Oleh Stefanus Osa Triyatna

Tanggal 12 merupakan Hari Koperasi. Tahun 2009 adalah tahun ke-62 bangsa ini memperingati Hari Koperasi. Peringatan Hari Koperasi tahun ini diwarnai dengan ”perseteruan” di kalangan pembina koperasi yang masing-masing mengklaim dirinya yang paling sah menjadi ”punggawa” Dewan Koperasi Indonesia.

Dekopin sebagai wadah bernaungnya koperasi di seluruh penjuru Tanah Air beberapa tahun terakhir diperebutkan oleh dua ”nakhoda”.

Masing-masing bersikukuh menegaskan dirinya yang paling layak memimpin Dekopin dan punya legalitas sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Dekopin.

Perseteruan yang terekspos di media massa itu rupanya tidak juga menyurutkan perebutan kursi kepemimpinan Dekopin. Adi Sasono merasa sah sebagai Ketua Umum Dekopin Indonesia. Di sisi lain, Sri Edi Swasono juga merasa sah sebagai pejabat Ketua Umum Dekopin, menggantikan Nurdin Halid.

Saling klaim terhadap tampuk pimpinan Dekopin itu kini mulai dimanfaatkan pihak di luar Dekopin, yang membuat situasi semakin ruwet.

Namun, kekisruhan di tubuh Dekopin itu dibantah oleh Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Dekopin Soeryo Bawono. ”Tidak benar terjadi kepemimpinan ganda dalam tubuh Dekopin. Yang benar adalah sekelompok orang dalam komunitas koperasi berupaya merebut kepemimpinan Dekopin yang sah dan diakui pemerintah,” kata dia.

Awal kekisruhan

Karut-marut konflik Dekopin ini berawal dari kevakuman kepemimpinan Dekopin sepeninggal Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2004-2009. Tahun 2005 Nurdin Halid harus mendekam di penjara karena kasus korupsi.

Pada 2005 diadakan Rapat Anggota Sewaktu-waktu (RAS) Dekopin. Di forum itu Adi Sasono terpilih sebagai Ketua Umum Dekopin.

Penyelenggaraan RAS Dekopin ini sempat diajukan ke meja hijau oleh Sri Edi Swasono yang masuk dalam jajaran Dewan Penasihat Dekopin periode 2004-2009.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali pun masuk dalam pusaran perseteruan itu. Surat keputusan Menneg Koperasi dan UKM 176/Kep/M.KUKM/XII/2005 dinilai menjadi katebelece diselenggarakannya RAS Dekopin.

Putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) tentang pencabutan SK Menneg Koperasi dan UKM serta berbagai konsekuensi hukumnya tidak menyelesaikan masalah karena keputusan itu secara hukum dinilai tidak tegas. Menimbulkan berbagai persepsi.

Tindakan Menneg Koperasi dan UKM mengeluarkan SK 30/Kep/M.KUKM/III/2007 tentang Pencabutan Keputusan Menneg Koperasi dan UKM tentang Penyelenggaraan RAS Dekopin tidak menjernihkan keadaan.

Ini antara lain dapat disimak dari pendapat Soeryo yang menyatakan, SK tersebut bukan syarat wajib bagi penyelenggaraan RAS. ”Pencabutan SK pada 20 Maret 2007 tidak memengaruhi keabsahan dan keputusan RAS pada 17 Desember 2005 karena keputusan RAS sesuai AD/ART Dekopin,” kata dia.

Adapun kubu Nurdin Halid justru mempermasalahkan putusan PTUN yang menyatakan, SK Menneg Koperasi dan UKM yang tidak sah semestinya membuat segala produk hasil RAS juga tidak sah secara hukum.

Togar M Nero, kuasa hukum Nurdin Halid, di Jakarta, Senin (6/7), menegaskan, ”Konsekuensi yuridis dari pencabutan kedua SK Menneg Koperasi dan UKM adalah pengembalian keadaan Dekopin ke keadaan semula sebelum dikeluarkan SK tersebut.”

Jadi, kata Togar, semua produk RAS harus dianggap tidak ada, termasuk kepemimpinan Adi Sasono. Padahal, dalam Musyawarah Nasional Dekopin, 17 April 2009, Adi Sasono secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Dekopin periode 2009-2014.

Nurdin Halid bersama Sri Edi Swasono tak tinggal diam. Pada 19 Juni 2009 mereka menggelar Musyawarah Nasional Koperasi XVII di Jakarta yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagian pengikut Adi Sasono yang hadir ikut mendukung Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2009-2014.

Namun, Suryadharma Ali dengan tegas menyatakan, ”Pemerintah hanya mengakui Dekopin di bawah kepemimpinan Adi Sasono.”

Melihat situasi yang menyelimuti Dekopin, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, menyatakan, Dekopin sudah babak belur. ”Secara legal, Nurdin Halid boleh mengklaim sebagai pimpinan Dekopin. Ironis, bagaimana mungkin pimpinan Dekopin waktu itu tidak memberikan sanksi tegas. Kini, setelah tersangkut kasus hukum, nama Nurdin Halid seakan dipulihkan lagi begitu saja,” kata dia.

Kubu Adi Sasono, kata Revrisond, mungkin secara mendasar tidak memiliki kekuatan legalitas, tetapi secara moral memiliki kekuatan untuk menjaga eksistensi Dekopin.

Masalah kepemimpinan Dekopin, kata Revrisond, sudah babak belur sejak 1967. ”Institusi Dekopin sudah korup dalam artian konsepsional,” ujarnya. Memang susah kalau koperasi sudah masuk dalam lingkaran setan politisasi! Jika begini, masih bisakah koperasi jadi saka guru perekonomian?

Koperasi dan Ekonomi Rakyat

2009-07-13T06:53:00.001+07:00

Najamuddin Muhammad
Pemerhati Sosial pada CDIE UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Pada tanggal 12 kemarin, kita memperingati hari koperasi. Peringatan ini berlangsung usai bangsa ini mengadakan hajatan besar pesta demokrasi. Siapa pun presiden yang terpilih berdasarkan hasil KPU nanti, peringatan hari koperasi tetap menjadi momentum bagi kita bersama untuk merefleksikan nilai-nilai keutamaan dari spirit perekonomian sistem koperasi yang telah menjadi bagian dari sejarah perekonomian bangsa Indonesia.

Koperasi dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa lain berdiri untuk memerangi kemiskinan dan kepincangan-kepincangan yang ditimbulkan oleh sistem perekonomian kapitalis. Tak terkecuali juga koperasi Indonesia yang dipelopori oleh R Aria Wirioatmajda, patih di Purwokerto (1896), dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pergerakan lain. Mereka berdiri untuk kepentingan bersama yang berasaskan pada kekeluargaan dan keadilan.

Koperasi di bangsa kita kerap kali menjadi sistem gerakan ekonomi alternatif untuk menyelamatkan stabilitas kehidupan rakyat. Pada masa penjajahan Belanda, kita mengenal sistem perekonomian monopoli, tanam kerja paksa, dan sistem perekonomian kapitalisme liberal. Lingkaran sistem itu berjalan hanya untuk menghisap kekayaan alam kita dan memeras rakyat untuk kepentingan golongan penjajah.

Koperasi hadir di tengah-tengah lingkaran sistem yang tidak sehat itu untuk menyatu bersama rakyat kecil. Hal ini tampak sekali saat kapitalisme liberal menyusup yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Agraria 1870 sehingga perusahaan-perusahaan swasta diperbolehkan untuk menyewa lahan para petani. Perusahaan-perusahaan swasta mulai mengelola lahan dengan tanah yang luas dan kecanggihan ilmu pengetahuan yang tinggi, sedangkan rakyat mengelola lahan pertanian dengan alat seadanya.

Pada saat inilah, perekonomian rakyat mulai terancam dengan masuknya perusahaan-perusahaan swasta. Tokoh-tokoh pergerakan, seperti Hatta, Shahrir, dan Soekarno, berusaha membantu dan mengimbau rakyat untuk bersatu dalam wadah koperasi sebagai sistem perekonomian yang lebih megandalkan asas kekeluargaan. Mereka berupaya menjadikan koperasi sebagai basis perekonomian yang sesuai dengan realitas kehidupan rakyat Indonesia.

Pada saat itu, rakyat bisa berdiri sendiri di bawah sistem koperasi. Mubyarto (2002) menegaskan bahwa ekonomi rakyat sebagai mata pencaharian sebagian besar rakyat (rakyat banyak) memiliki daya tahan tinggi terhadap ancaman dan goncangan-goncangan harga internasional. Pada saat terjadi depresi tahun 1920-an dan 30-an dan ketika perkebunan-perkebunan besar Belanda merugi karena anjloknya harga ekspor, justru perkebunan rakyat menikmatinya.

Namun, dalam perjalanan bangsa kita, koperasi kalah pamor dengan merebaknya sistem perekonomian kapitalisme liberal. Koperasi yang dulu pernah menjadi penyelamat rakyat dari sistem perekonomian kapitalis kini dianggap tidak relevan lagi oleh pemerintah. Kapitalisme liberal hingga berubah bentuk menjadi neoliberalisme yang mempunyai spirit kekejaman yang sama untuk menghisap kekayaan bangsa kita dengan cara memutus intervensi pemerintah terhadap pasar menjadi lebih populer.

Bangsa kita benar-benar telah menenggelamkan sistem perekonomian koperasi ke tong sampah. Jubah koperasi telah berganti dengan spirit perekonomian neoliberalisme. Tanda-tanda pupusnya spirit perekonomian koperasi itu telah tampak di hadapan kita, mulai dari kian timpangnya jurang pemisah antara orang kaya dan miskin, lenyapnya sumber daya alam kita dengan dimonopoli oleh satu golongan serta mandulnya peran negara untuk mengatur sistem perekonomian.

Patahnya kekuatan perekonomian rakyat dan menangnya perusahaan-perusahaan asing sudah menjadi tradisi harian di bangsa kita. Carrefour, minimarket, dan mal-mal lainnya berdiri di mana-mana. Di saat yang bersamaan, warung-warung kecil yang menjadi tumpuan utama bagi rakyat kelas menengah ke bawah untuk menghidupi keluarga dan anaknya mati suri dan bahkan kadang disimpulkan dengan gulung tikar.

Ironisnya, negara yang sejatinya berpihak terhadap rakyat nyata-nyata tidak mampu berperan apa-apa. Negara sudah tak bisa lagi menampakkan perannya sebagai pengayom, pendamping, dan perangkul rakyat. Negara telah kehilangan nyali untuk membela dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Negara hanya menjadi tukang stempel yang senantiasa didikte oleh kepentingan-kepentingan asing. Negara telah kehilangan peran substantifnya.

Dengan demikian, pada momentum peringatan hari koperasi dan usai pemilu kali ini, sangat penting untuk membaca ulang sistem perekonomian kita yang telah berjalan, memikirkan ulang sistem perekonomian sekarang, dan merefleksikan kembali spirit perekonomian ala koperasi yang telah menjadi tulang punggung perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Siapa pun presiden kita, spirit perekonomian koperasi adalah roh perjalanan perekonomian bangsa kita yang harus digalakkan.

Menumbuhkembangkan spirit koperasi yang berasaskan pada kekeluargaan butuh keberanian dari para pemimpin kita untuk mengintervensi lebih jauh sirkulasi pasar yang selama ini masih banyak dikuasai oleh pemodal-pemodal asing. Pemerintah harus bisa mengontrol dan membatasi liarnya perusahaan asing yang menghisap kekayaan kita dan mematikan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah harus berani berhenti berkongkalikong dengan perusahaan asing dan beralih pada kepentingan rakyat bersama.

Kekayaan sumber daya alam yang selama ini masih terasa aneh bagi kita untuk menikmatinya karena dipegang oleh perusahaan asing harus kembali kepada rakyat lagi. Pemerintah sejatinya memerhatikan potensi yang terkandung di tiap-tiap daerah dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap perekonomian rakyat kecil yang berbentuk koperasi atau yang senyawa untuk terwujudnya masyarakat yang mampu berdiri sendiri dan mampu mengatur harga sendiri.

Dengan dekungan yang kuat dari pemerintah dan semangat yang membara dari rakyat kecil, koperasi yang menjadi roh sistem perekonomian kita akan bisa mengantarkan kita menuju kemandirian. Kita berharap, sistem ekonomi kerakyatan yang mulai kemarin diperdebatkan sampai berbusa-busa agar tidak hanya berhenti pada retorika dan ajang kampanya an sich, tapi yang terpenting adalah keberanian para pemimpin bangsa ini untuk merealisasikannya di lapangan.

(-)

Kita Butuh Ekonomi Kerakyatan

2009-07-13T06:51:00.000+07:00

Arif Budimanta
(Direktur Megawati Institute)

Di hari-hari terakhir ini, kita menyaksikan betapa tema ‘ekonomi kerakyatan’ kembali menjadi pembicaraan dan topik diskusi yang hangat di berbagai media audio dan audio visual serta diperdebatkan dalam polemik di koran-koran. Meski tidak sepanas polemik soal ekonomi Pancasila pada akhir 1980-an, kita menyaksikan gelora dan hangat yang sama pada diskursus ekonomi kerakyatan saat ini.

Namun, yang terasa membedakannya dari polemik ekonomi Pancasila, yakni diskursus kali ini benar-benar lebih merakyat. Selain itu, pada polemik ekonomi Pancasila yang terlibat hanyalah kalangan intelektual, terutama almarhum Prof Mubyarto, Arief Budiman, dan lain-lain. Sedangkan, perdebatan saat ini lebih bersifat populis dan melibatkan semua kalangan. Hal ini barangkali disebabkan oleh perkembangan media komunikasi dan internet. Misalnya, situs Yahoo! Indonesia, detik.com, serta Okezone yang pernah membuka ruang untuk debat seputar hal ini dengan melibatkan siapa saja untuk bergabung dan mengaksesnya. Kelemahannya, tentu saja, bobot diskursus memang harus direlakan jatuh akibat terlalu banyaknya posting yang mengesankan ketidakseriusan atau menunjukkan kekurangan pada sisi intelektualitas.

Satu hal yang tidak terbantahkan, diskursus ekonomi kerakyatan kembali hadir seiring tema kampanye yang diusung pasangan capres-cawapres Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto. Bahkan, sebelum menentukan untuk berpasangan dengan Prabowo pun, dalam guliran kampanye calon anggota legislatif, kubu Megawati telah menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai ide besar dalam kampanye mereka. Namun, dalam perkembangannya, barangkali untuk menunjukkan sisi populis mereka, semua calon presiden-wakil presiden pun rata-rata mengusung ide besar tersebut meski kadang terasa ganjil ketika titik tekan dan makna ekonomi kerakyatan itu berbeda diametral satu dengan lainnya.

Pemaknaan atas ekonomi kerakyatan tentu saja tidak boleh membingungkan rakyat itu sendiri. Bagaimana mungkin, misalnya, kita menyatakan konsen (concern) dengan ekonomi kerakyatan, sementara publik dengan gampang melihat bahwa dalam realitas keseharian lebih sering perekonomian kaum marjinal yang bertahan hanya untuk hidup subsistem pun justru menjadi prioritas pembasmian? Bagaimana valid dan dapat percaya klaim tentang kepedulian untuk menegakkan ekonomi kerakyatan, sementara rakyatlah yang dikorbankan?

Oleh karena itu, alih-alih berkonsentrasi pada pencarian definisi yang hanya akan memakan waktu, sejak awal ide besar ekonomi kerakyatan itu diusung, konsennya memang kepada rakyat. Sehingga, ekonomi kerakyatan bisa dengan sederhana diterjemahkan sebagai ekonomi yang mengedepankan kepentingan rakyat sebagai tujuan dan pedoman aktivitas perekonomian. Ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang mengedepankan kedaulatan rakyat serta menjadikan rakyat sebagai titik pusat perubahan, motor penggerak aktivitas perekonomian,dan inti dari perubahan ekonomi.

Sejajar dengan ide demokrasi itu, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan menjadikan rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kemakmuran mereka sebagai tujuan. Ekonomi kerakyatan dalam visi Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto telah melampaui debat panjang dan nyaris tak pernah selesai. Mana yang harus menjadi prioritas: pertumbuhan atau pemerataan? Mereka yang menganut paham neoliberal kadang dengan gampang menuding ekonomi kerakyatan adalah perekonomian etatis yang mengedepankan distribusi ala komunis. Tapi, tidak demikian sesungguhnya. Benar bahwa ekonomi kerakyatan menjadikan rakyat sebagai pusat dan kemakmuran mereka sebagai tujuan. Tetapi, kami pun sangat mengerti, sebagaimana Mancur Olson mengatakan, manakala kebijakan yang pro pertumbuhan menciptakan iklim yang merangsang peningkatan tabungan nasional, investasi, dan inovasi serta pengembangan teknologi, kebijakan pro pemerataan membimbing negara untuk melakukan distribusi pencapaian hasil-hasil ekonomi.

Oleh karena itulah, tak ada lagi perdebatan tentang prioritas pertumbuhankah atau pemerataan yang harus dikedepankan. Semua bisa berjalan seiring dengan pengaturan yang tepat dari pemerintah. Pasalnya, manakala prioritas berada pada pertumbuhan sambil melupakan pemerataan, yang terjadi adalah sebagaimana kondisi di AS. Jangan lupa bahwa dengan distribusi kekayaan yang timpang, menurut John Bellamy Foster dan Fred Magdoff dalam buku terbaru mereka The Great Financial Crisis Causes and Consequences (2009), kelompok yang paling terpukul akibat krisis ekonomi di AS saat ini adalah mereka yang termasuk dalam kelompok 90 persen warga yang berada di anak tangga paling bawah. Sementara itu, hanya satu persen teratas populasi yang memperoleh 28 persen dari pertumbuhan pendapatan nasional. Ironisnya, saat muncul kebijakan untuk melakukan bailout, mereka yang hanya satu persen itu yang justru diselamatkan talangan dana pemerintah lebih dari 700 miliar dolar AS itu. Sementara itu, mengedepankan pemerataan tanpa senantiasa berkonsentrasi kepada pertumbuhan, tak lain dari sebuah zero sum game. Artinya, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan sekelompok masyarakat itu hanya dapat dicapai dengan menurunkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan kelompok masyarakat lain. Tentu saja, bukan redistribusi seperti itu yang kita harapkan.

Keyakinan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang tidak mempertentangkan pertumbuhan dan distribusi, maka peningkatan kesejahteraan bersama dengan itu bisa dicapai. Sebab, kebijakan pro pertumbuhan hanya menjadi konflik dengan kebijakan pro pemerataan, bila dan hanya bila pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu hanya menguntungkan segolongan kalangan masyarakat tertentu dan merugikan anggota masyarakat lainnya.

Untuk itu, karena 80 persen rakyat Indonesia masih terkait dengan pertanian, perekonomian petani-lah yang saat ini harus mendapatkan perhatian lebih. Dalam komitmen ini, krisis yang terjadi saat ini bisa saja dianggap sebuah blessing karena ia bisa memaksa kita menoleh sumber daya terbesar yang selama ini kerap kita abaikan. Selain itu, adanya krisis memaksa semua negara untuk melihat ke dalam (inward looking) dan menggerakkan semua potensi ekonomi dalam rangka mencukupi kebutuhan sendiri, sementara begitu banyak sumber daya yang menganggur, maka peran dan arahan pemerintah sangatlah menentukan.

Pada titik inilah, pemerintah harus bisa memberikan, tidak hanya penyadaran dan sosialisasi, melainkan juga program-program terarah untuk meningkatkan ekonomi pertanian. Rakyat harus disadarkan bahwa ekonomi pertanian bukanlah semata menanam padi dan menjual hasilnya. Bukankah paradigma yang berkembang puluhan tahun seperti itu hanya mampu mendudukkan posisi Indonesia sebagai pasar komoditas pertanian negara-negara lain, sementara lahan-lahan kosong dalam negeri terbengkalai tanpa peduli. Paradigma itu pula yang akhirnya memojokkan profesi petani sebagai posisi paria, sementara kebutuhan manusia akan pangan seharusnya menjadikan posisi itu sebuah kebanggaan dan jalan untuk menjadi kaya raya.

Namun, tentu salah jika mengidentikkan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi pertanian an sich. Bahwa, petani merupakan 80 persen dari komposisi rakyat Indonesia, tidaklah harus membuat negara ini menjadi negara pertanian dan melupakan industri.

Masalahnya, dengan besarnya sumber daya penduduk (petani), bukankah sebaiknya ada barang-barang industri hasil impor yang dicukupi sendiri? Di sinilah kebijakan untuk menumbuhkan industri pengganti impor (industrialisasi subtitusi impor) menjadi hal yang masih sangat relevan. Sebanyak mungkin barang-barang konsumsi dan industri yang bisa terjangkau harus diproduksi di dalam negeri. Dengan cara itu, dua persoalan besar, yakni pengangguran para petani yang sebagian besar telah tersalur ke sektor pertanian modern serta kurangnya investasi dan tabungan nasional karena devisa yang terus mengalir ke luar negeri, pun bisa memperoleh solusi.

Namun, yang nanti akan membedakannya dengan kebijakan industrialisasi subtitusi impor (ISI) gaya Orde Baru adalah pada alokasi dana untuk pengembangan industri pengganti impor itu. Jika pada masa lalu alokasi itu dilakukan tertutup dan diskriminatif karena penunjukan pemerintah, saat ini alokasi ‘nonpasar’ seperti itu harus dicegah. Pemerintah harus membuka peluang agar dana-dana yang disediakan untuk berkembangnya program itu bisa diakses siapa pun dan perusahaan mana pun yang peduli dan mampu. Tentu, untuk itu, perlu proses yang transparan, yang bisa mewadahi persaingan yang sehat, serta akuntabel.

Hanya dengan cara itu, ekonomi kerakyatan, yakni perekonomian dari, oleh, dan akhirnya untuk rakyat, bisa menjadi jembatan emas pengantar rakyat Indonesia kepada kesejahteraan.

(-)

Keberpihakan (Koperasi)

2009-07-11T16:38:00.000+07:00

Susidarto

Hingga usia 62 tahun (12 Juli 2009), gerakan koperasi masih berjalan tertatih-tatih. Hampir tak terlihat kemajuan yang diraih.

Sebaliknya, yang sering didengar justru sederet stigma negatif, seperti koperasi jadi-jadian, koperasi merpati, koperasi yang tidak profesional, koperasi yang terpaksa ditutup karena tidak ada kegiatan, amatiran, dan tidak becus bisnis. Ibarat kendaraan, hingga kini koperasi Indonesia jalan di tempat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, khususnya Pasal 63, menyebutkan, dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, pemerintah dapat, pertama, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dilakukan (dikerjakan) koperasi.

Kedua, menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan badan usaha/pebisnis lain.

Ketentuan ini tegas mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan dan perkembangan koperasi sebagai suatu bangun perusahaan yang diamanatkan UUD 1945. Bidang yang dilindungi adalah yang terkait erat kegiatan ekonomi rakyat. Pelaksanaannya dinamis dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan terhadap keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta aspek pemerataan berusaha.

Keberpihakan

Studi perbandingan di beberapa negara memperlihatkan keberpihakan semacam itu. Keberpihakan kepada koperasi dan pengusaha kecil sudah dilakukan banyak negara. Di India, misalnya, ada 1.400 produk barang dan jasa (sejak 1992) yang hanya boleh diusahakan oleh usaha kecil dan koperasi (commodity reservation scheme).

Di Jepang dan negara-negara Eropa juga ada perlindungan terhadap nelayan. Pantai-pantai di Jepang, misalnya, dikapling-kapling untuk koperasi sekaligus dipercaya dapat melindungi kelestarian alam lingkungan.

Sebab, memang ada sumber daya tertentu yang harus diberikan kepada masyarakat setempat dan tidak dapat dibebaskan untuk usaha bisnis dari luar daerah. Bahkan, reklamasi kawasan pantai oleh pihak-pihak tertentu harus mendapat izin dari induk koperasi setempat. Ternyata upaya ini membuahkan hasil. Koperasi setempat berkembang luar biasa.

Sementara itu, di sektor pertanian, untuk menghitung efisiensi usaha pertanian, koperasi setempat diminta melakukan perhitungan dan menentukan kelayakan/efisiensi serta efektivitas lahan pertanian. Tujuannya adalah untuk menjaga optimalisasi hasil pertanian.

Di AS, koperasi juga mendapat perhatian khusus. Di sana ada semacam peraturan yang diberlakukan guna melindungi usaha kecil (termasuk koperasi), yaitu Small Business Act (SBA). Tujuannya adalah mewujudkan tata perekonomian yang baik dan untuk menjamin stabilitas nasional yang dinamis. Kedua tujuan itu dapat dicapai dengan baik apabila kompetisi terjamin dan berkembang. Makna yang dapat ditarik dari kebijakan SBA adalah perlunya mengembangkan potensi koperasi sehingga mampu berpartisipasi dalam sistem perekonomian AS yang notabene amat liberal itu.

Indonesia

Hal yang kontras justru terjadi di Indonesia. Di negeri ini, koperasi dianaktirikan dan sengaja ”dibonsai”. Dalam masalah pembinaan, misalnya, yang selama ini berkiprah hanya Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Pembinaan yang dilakukan kementerian ini juga tidak full heart dengan intensitas tinggi, tetapi cenderung sporadis dan serba tanggung. Gerakan koperasi seolah dibiarkan berjalan sendiri. Ada kesan, gerakan ini mulai kembali diperhatikan bersamaan Hari Koperasi, 12 Juli. Selebihnya, sama sekali tidak ada gaung, sepi, sunyi, senyap.

Padahal, kalau ingin maju seperti negara lain, koperasi harus dibina departemen teknis terkait. Koperasi yang bergerak di bidang pertanian selayaknya dibina Departemen Pertanian, koperasi di bidang perdagangan dibina Deperindag, koperasi simpan pinjam dibina Depkeu (atau bahkan BI), koperasi lainnya juga dibina oleh departemen teknis terkait.

Di sini, hal seperti itu langka, bahkan belum pernah dilakukan. Padahal, pembinaan lintas sektoral, antardepartemen dengan kementerian negara semacam ini penting dilakukan, tentu dilandasi bentuk kerja sama yang win-win dan semangat memajukan perekonomian rakyat.

Memang, sudah ada beberapa keberpihakan dari pemerintah, seperti kebijakan di bidang penyaluran pupuk, pengadaan pangan, pembelian cengkeh, dan sebagainya. Namun, bentuk perlindungan usaha semacam itu tidaklah utuh sebab sektor lain di luar koperasi masih dominan dalam kegiatan usaha yang dilindungi itu, misalnya masalah cengkeh, tata niaga jeruk, pengadaan pupuk, pengadaan susu, dan lainnya. Sektor usaha swastalah yang cenderung memiliki akses dari hulu ke hilir (dari industri manufaktur hingga akses pemasaran) sehingga koperasi berperan kecil dalam bisnis besar.

Setengah hati

Dalam pengembangan koperasi, keberpihakan pemerintah memang masih setengah hati. Fenomena semacam inilah yang justru sering menghancurkan koperasi. Karena itu, keberpihakan kepada koperasi harus diperluas, didahului kebijakan yang bersifat struktural. Namun, kebijakan itu sebaiknya diikuti kebijakan pendukung sehingga akan mendorong kemajuan koperasi. Kebijakan pendukung itu antara lain kebijakan di bidang perkreditan, perpajakan, tata niaga, investasi, perizinan, dan kebijakan lain, yang bertujuan mengonsolidasikan, mengembangkan potensi dan kehidupan koperasi, sekaligus mampu memajukan koperasi itu sendiri.

Dirgahayu koperasi.

Susidarto Mantan Pengurus Koperasi

2009-07-10T06:41:00.000+07:00

KOMPAS/ANTONY LEE

Sejumlah rumah masih belum dibongkar di jalur yang dilintasi Jalan Tol Semarang-Solo Seksi I Semarang-Ungaran di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, seperti terlihat hari Rabu (8/7). Pemkab Semarang segera mengosongkan lahan itu karena warga sudah diberi konsinyasi. Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa sejauh ini baru 19 persen.

Trans-Jawa Tersendat

Kamis, 9 Juli 2009 | 04:16 WIB

Jakarta, Kompas - Pembebasan lahan untuk Jalan Tol Trans-Jawa, yang akan menghubungkan Jakarta dan Surabaya, realisasinya baru 19 persen. Dari kebutuhan lahan seluas 4.658 hektar, yang dibebaskan baru 885 hektar. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara terbaik jika ingin jalan tol tersebut segera dibangun.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengadaan Lahan Departemen Pekerjaan Umum Wijaya Seta, terdapat beberapa kendala pembebasan lahan, antara lain, adalah masyarakat mematok harga terlalu tinggi.

”Lalu, ada investor yang lambat menyerahkan uang untuk lahan sehingga kerja Panitia Pembebasan Lahan terhambat,” kata Wijaya di Jakarta, Rabu (8/7).

Dalam catatan Kompas, hingga November 2007, lahan untuk Tol Trans-Jawa baru dibebaskan 75 hektar. Memang ada kemajuan hingga Juli ini, tetapi masih relatif lambat. Padahal, pemerintah menjanjikan tol dari Jakarta hingga Surabaya terhubung tahun 2010.

Proyek tol yang pembebasan lahannya lancar, kata Wijaya, adalah Solo-Ngawi, Cikampek- Palimanan, dan Semarang-Solo.

Perlakuan khusus diberikan pada Tol Solo-Mantingan-Ngawi (90,10 kilometer) dan Ngawi-Kertosono (87,02 kilometer). Karena dinilai tak layak finansial, pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut menggunakan dana APBN.

”Dari dana yang dialokasikan pemerintah di Solo-Mantingan- Ngawi Rp 260 miliar, malah terserap seluruhnya,” kata Wijaya.

Oleh karena itu, Wijaya menyatakan lebih setuju bila seluruh biaya pembebasan lahan tol diambil dari APBN.

Lebih murah

Berdasarkan penghitungan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), untuk membangun Tol Trans-Jawa dibutuhkan dana Rp 40 triliun. Dana itu termasuk Rp 4 triliun untuk pembebasan lahan.

”Kami terus mendekati pemerintah supaya pemerintah yang membebaskan lahan,” kata Direktur Operasional PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Hudaya Arryanto dalam Rapat Umum Pemegang Saham CMNP, pekan lalu.

Akhir Juni lalu, di hadapan Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU, Lembaga Penelitian Korea Transport Institute (Koti) menyarankan agar Pemerintah Indonesia membangun sendiri jaringan jalan tol di Sumatera. Alasannya, biaya membangun bisa lebih murah dan cepat selesai.

”Kami telah berpengalaman membangun 3.000 jalan tol di Korea. Dan, ternyata lebih baik dibangun oleh pemerintah,” kata Jo Junhaeng, Project Manajer Research Associate of Koti.

Sementara itu, kantor berita Antara mewartakan, PT Nusantara Infrastruktur Tbk (META) sedang merampungkan rencana akuisisi satu ruas tol di Jawa Barat. Namun, tak disebutkan lokasinya.

Sebelumnya, META mengakuisisi jalan tol Jakarta-Bumi Serpong Damai Tangerang, Bosowa-Makassar, dan Tol Bandara Makassar Seksi IV. (RYO)

Membedah Utang Pemerintah

2009-07-07T06:11:00.001+07:00

Oleh Sunarsip

Utang pemerintah kini menjadi isu politik yang ramai diperdebatkan. Satu pihak mengklaim bahwa pemerintah saat ini dinilai gemar berutang. Indikasinya, dalam lima tahun terakhir ini utang pemerintah telah bertambah Rp 400 triliun dari posisi 2004. Pemerintah pun membantah klaim itu. Pemerintah menilai bahwa pengelolaan utang pemerintah saat ini sudah semakin baik. Pemerintah mengakui bahwa utang nominal memang bertambah. Namun, Produk Domestik Bruto (PDB) naik tajam, sehingga rasio utang terhadap PDB turun drastis.

Bagaimana sesungguhnya posisi utang pemerintah kita? Apakah memang utang pemerintah sudah sangat mengkhawatirkan atau kita tak perlu mengkhawatirkan posisi utang pemerintah?Penulis berpendapat kedua klaim tersebut adalah benar. Dari sisi nominal, utang pemerintah memang meningkat cukup besar. Berdasarkan data Departemen Keuangan (Depkeu) disebutkan bahwa bila pada akhir 2004 posisi utang pemerintah Rp 1.300 triliun, pada Maret 2009 sudah mencapai Rp 1.700 triliun.

Itu artinya, dalam lima tahun terakhir utang pemerintah bertambah Rp 400 triliun. Apakah situasi ini lantas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sekarang gemar berutang?Inilah bedanya bahasa politik dengan bahasa ekonomi. Seringkali, bahasa politik memang tidak seirama dengan bahasa ekonomi. Padahal, keputusan utang pemerintah adalah keputusan politik antara pemerintah dan DPR.

Klaim pemerintah bahwa rasio utang pemerintah terus menurun juga benar. Data Depkeu memperlihatkan bahwa pada akhir 2004, rasio utang terhadap PDB sebesar 56 persen, maka pada akhir 2008 tinggal 33 persen.Bahkan, pemerintah mengklaim bahwa rasio utang kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (AS) sebesar 81 persen dan Jepang sebesar 217 persen.

Meski kedua klaim tersebut benar, namun publik perlu mendapat informasi yang lebih utuh terhadap isu utang pemerintah ini. Bahwa, bertambahnya utang pemerintah bukanlah sesuatu yang haram.Menggunakan analogi di swasta, semakin tinggi skala usaha perusahaan, utangnya pun biasanya bertambah besar. Dalam dunia bisnis sekarang, hampir mustahil, pengusaha menggunakan modalnya sendiri untuk membiayai seluruh kebutuhan ekspansi usaha. Maka, di sinilah kemudian muncul peran perbankan dan pasar modal untuk membiayai kegiatan ekspansi usaha swasta.

Analog dengan swasta, kalau kita ingin mengembangkan ekonomi kita, utang sesungguhnya sebuah keniscayaan. Tak mungkin pemerintah hanya mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunannya. Hampir tak ada negara di dunia ini yang tidak melakukan utang.Sesungguhnya, masalah utang bukan terletak pada berapa besarnya tambahan utang secara nominal. Terdapat sejumlah isu yang perlu lebih dicermati dari isu utang pemerintah ini.

Pertama, apakah utang telah dikelola dengan baik? Kedua, apakah utang kita telah mampu meningkatkan skala ekonomi? Ketiga, apakah peningkatan skala ekonomi tersebut telah dioptimalkan untuk peningkatan kemampuan membayar utang? Keempat, bagaimana kita memperoleh utang tersebut?Penulis melihat bahwa utang pemerintah kini telah dikelola dengan manajemen yang lebih baik. Komposisi utang pemerintah kini dinilai lebih aman karena strukturnya yang lebih banyak ke utang domestik.

Pada 2004, rasio utang luar negeri (ULN) terhadap PDB sebesar 28 persen dan rasio utang domestik sebesar 28 persen terhadap PDB. Pada 2008, rasio ULN terhadap PDB sebesar 12 persen dan rasio utang domestik sebesar 21 persen terhadap PDB. Kinerja pengelolaan utang pemerintah ini juga telah mendapat pengakuan sejumlah lembaga internasional. Pada 11 Juni 2009, Moody's menaikkan prospek utang Indonesia dari stabil ke positif, meski peringkat utang kita tidak mengalami perubahan, yaitu tetap di posisi Ba3.

Skala ekonomi kita juga telah mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana terlihat dari PDB kita. Pada 2008, PDB kita mencapai Rp 4.954 triliun atau meningkat 116 persen dibandingkan akhir 2004 yang sebesar Rp 2.296 triliun.Peningkatan PDB ini kemudian menurunkan rasio utang kita. Namun demikian, menggunakan ukuran PDB untuk menentukan rasio utang pemerintah sesungguhnya memiliki sejumlah kelemahan.

PDB adalah ukuran ekonomi yang dihitung berdasarkan produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi yang berada di Indonesia, baik itu domestik maupun asing. Sementara, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan ekonomi domestik dan menjadi beban penduduk Indonesia.Struktur PDB kita sangat berbeda dengan negara-negara lain. AS dan Jepang, misalnya, pertumbuhan ekonominya sebagian besar ditopang oleh investasi domestik.

Dengan demikian, PDB mereka lebih merupakan cerminan dari kemampuan pelaku ekonomi domestiknya, termasuk kemampuan membayar utang pemerintahnya. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang masih menggantungkan investasi asing yang cukup tinggi. Oleh karenanya, membandingkan rasio utang kita dengan rasio utang negara lain adalah sesuatu yang tidak apple to apple.

Atas kelemahan ini, kini muncul wacana agar kita tidak menggunakan ukuran PDB dalam menilai posisi utang pemerintah, tetapi menggunakan ukuran pendapatan nasional (national income), yaitu PDB dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri (swasta dan pemerintah), keuntungan yang direpatriasi investor asing ke luar negeri, dan penyusutan.

Meskipun PDB kita telah mengalami peningkatan, namun optimalisasi manfaat PDB bagi kepentingan pemerintah sesungguhnya masih rendah. Setidaknya, ini bisa dilihat dari rasio perpajakan (tax ratio) kita terhadap PDB. Pada 2008,tax ratio kita mencapai 13,6 persen. Bandingkan dengan tax ratio -nya AS sebesar 28,2 persen dan Jepang sebesar 27,4 persen pada 2005. Semestinya, pada 2009 ini tax ratio kita bisa mencapai 16 persen. Dengan kata lain, sesungguhnya bila kita dapat meningkatkan tax ratio , peran utang pemerintah dapat dikurangi.

Komposisi utang pemerintah memang telah membaik, karena utang yang bertambah adalah dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) rupiah yang diterbitkan di dalam negeri agar dapat mengurangi ULN. Namun, biaya untuk menerbitkan SUN cukup mahal. Setidaknya, ini bisa dibaca dari tingkat kupon SUN yang jauh di atas suku bunga deposito. Situasi inilah yang justru telah menyebabkan tekanan likuiditas perbankan di pasar finansial domestik, seperti yang terjadi pada pertengahan 2008.

Kesimpulannya, penambahan utang pemerintah sesungguhnya tak perlu dianggap sebagai suatu yang menakutkan apalagi diharamkan. Namun, penambahan utang pemerintah juga perlu memerhatikan bagaimana upaya pengembaliannya.Dengan kata lain, sekalipun utang pemerintah telah memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian, hal itu harus diikuti dengan optimalisasinya, yaitu dengan memperkuat tax ratio kita. Tentunya, ini menjadi tantangan Depkeu bagaimana upayanya meningkatkan pajak, khususnya pajak bagi korporasi besar.